Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,697)

UU 24/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERMENHAN 23/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2008 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

PERMEN 23/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2008 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

PERPRES 23/2008 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang UANG KEHORMATAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI

KEPPRES 23/2008 Berlaku

PENAMBAHAN PASUKAN SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM

PP 23/2008 Berlaku

PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING

UU 23/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PERMENPERA 22-permen-m-2008/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 22-permen-m-2008 Tahun 2008 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERMEN 22-permen-m-2008/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 22-permen-m-2008 Tahun 2008 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERMENHAN 22/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PERIBADATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

PERMEN 22/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PERIBADATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

PERPRES 22/2008 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

KEPPRES 22/2008 Berlaku

HARI JADI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

UU 22/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

PP 22/2008 Berlaku

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

PERMENKEU 214-pmk-04-2008/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 214-pmk-04-2008 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar

PERMEN 214-pmk-04-2008/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 214-pmk-04-2008 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar

PERMENPERA 21-permen-m-2008/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 21-permen-m-2008 Tahun 2008 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

PERMEN 21-permen-m-2008/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 21-permen-m-2008 Tahun 2008 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

PERMENHAN 21/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERDA 21/2008 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PERDA 21/2008 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PERMEN 21/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERPRES 21/2008 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDELAPAN PERPRES 10-2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA RI

KEPPRES 21/2008 Berlaku

PERUBAHAN ATAS

UU 21/2008 Berlaku

PERBANKAN SYARIAH

PP 21/2008 Berlaku

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

PERMENPERA 20-permen-m-2008/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 20-permen-m-2008 Tahun 2008 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI

PERMEN 20-permen-m-2008/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 20-permen-m-2008 Tahun 2008 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI

PERMENHAN 20/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN 20/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERPRES 20/2008 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEEMPAT PERPRES 9-2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA RI

KEPPRES 20/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN EMINENT PERSONS GROUP INDONESIA

PP 20/2008 Berlaku

TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT,

UU 20/2008 Berlaku

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

PERMENAG 2/2008 Dicabut

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008 tentang STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH

PERPRES 2/2008 Berlaku

PERPRES No. 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan

PERDA 2/2008 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone

PERDA 2/2008 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI BANTEN

PERDA 2/2008 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi KelurahanTempat Terbit

PERDA 2/2008 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUKDAN AKTA CATATAN SIPIL

PERATURAN_LAN 2/2008 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2008 tentang PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH

PERATURAN_POLRI 2/2008 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2008 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL

PERATURAN_BPK 2/2008 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

PERDA 2/2008 Dicabut

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUKDAN AKTA CATATAN SIPIL

PERBAN 2/2008 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

PERMEN 2/2008 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008 tentang STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH

PERPRES 2/2008 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang LEMBAGA PENJAMINAN

INPRES 2/2008 Berlaku

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

KEPPRES 2/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI, KEJAKSAAN NEGERI