Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan penghematan energi dan air dengan tetap

memperhatikan kebutuhan pokok energi dan air bagi masyarakat serta prinsip

keadilan dalam pemanfaatannya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

  1. Jaksa Agung Republik Indonesia;

  2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  5. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

  6. Gubernur;

  7. Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air

di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan Badan

Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai

kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada Kebijakan

Penghematan Energi dan Air, untuk :

  • penerangan dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor

dan/atau bangunan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik

Daerah;

  • peralatan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan

energi listrik, bahan bakar minyak atau gas untuk gedung kantor

dan/atau bangunan termasuk kendaraan dinas, yang dikelola oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan

Badan Usaha Milik Daerah;

  • kegiatan atau aktifitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan

Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang

memanfaatkan air.

KEDUA : Membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing untuk

mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.

KETIGA : Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar :

  1. Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air

sesuai Kebijakan Penghematan Energi dan Air yang telah

ditetapkan;

  1. Melakukan sosialiasi dan mendorong masyarakat termasuk

perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk

melaksanakan penghematan energi dan air sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT : 1. Untuk mengoptimalkan kebijakan nasional dalam rangka

penghematan energi dan air, membentuk Tim Nasional

Penghematan Energi dan Air, yang untuk selanjutnya dalam

Instruksi Presiden ini disebut Tim Nasional, dengan susunan

keanggotaan sebagai berikut :

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

Ketua ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ketua Harian

merangkap Anggota : Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

  1. Menteri Perhubungan;

  2. Menteri Pekerjaan Umum;

  3. Menteri Pertanian;

  4. Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara;

  1. Menteri Negara Lingkungan

Hidup;

  1. Menteri Negara Riset dan

Teknologi;

  1. Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara;

  1. Kepala Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi;

Sekretaris : Sdr. Ir. Eddie Widiono Suwondo, M.Sc.

  1. Tim Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim

Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Tim Nasional.

  1. Kelengkapan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Ketua

Harian Tim Nasional.

KELIMA : Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT

bertugas :

  • merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program

penghematan energi dan air termasuk program konservasi

energi, dengan berpedoman pada prinsip :

  1. kebutuhan pokok energi dan air masyarakat dewasa ini

dipenuhi Pemerintah dengan subsidi;

  1. kemewahan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. kemewahan dalam pemanfaatan energi dan air harus

dibatasi dan dibayar sesuai harga keekonomian;

  1. kebutuhan energi dan air untuk keperluan usaha dan

bisnis, dibayar sesuai harga keekonomian;

  1. pemakaian energi dan air untuk Instansi Pemerintah harus

dibatasi, diawasi, dan menjadi contoh masyarakat.

  • menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam

rangka penghematan energi dan air;

  • melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis

terhadap pelaksanaan penghematan energi dan air kepada

pengguna energi dan air;

  • menyusun langkah-langkah strategis untuk mengembangkan

sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi

energi dan air;

  • melakukan inventarisasi dan kajian atas kegiatan dan aktifitas

yang dilakukan di Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan

swasta serta masyarakat yang dapat dilakukan untuk

menghemat energi dan air;

  • melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif

untuk penggunaan teknologi yang dapat menghemat energi

dan air;

  • melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait secara

langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan energi

dan air untuk mendukung program penghematan energi dan

air;

  • mengkaji dan menyusun kebijakan untuk pengalokasian

pendanaan dalam rangka kegiatan penghematan energi dan

air;

  • menetapkan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • menetapkan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan

audit energi dan air secara berkelanjutan di kantor

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta;

  • menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka

penyelesaian permasalahan yang menghambat program dan

kegiatan penghematan energi dan air; dan

  • melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan

Instruksi Presiden dimaksud.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional dapat melakukan

kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-

pihak lain yang dipandang perlu.

KETUJUH : Tim Nasional menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya

kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh

tanggung jawab.

KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden

Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, dinyatakan tidak

berlaku.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso