Undang-Undang (2,246)
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
Jaminan Produk Halal
KELAUTAN
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
INDUSTRIAL AFFAIRS
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
HAK CIPTA
UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON
HUKUM DISIPLIN MILITER
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
PANAS BUMI
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI
KESEHATAN JIWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013
KEINSINYURAN
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
PERDAGANGAN
APARATUR SIPIL NEGARA
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
MARINE AFFAIRS
Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
INDUSTRIAL AFFAIRS
KONSERVASI TANAH DAN AIR
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA