PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi . . .

1. Provinsi Lampung adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Lampung Barat adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pesisir Barat di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Ayat (1) Huruf a Desa/Pekon dan Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Tengah adalah Kelurahan Pasar Krui, Desa Way Redak, Desa Kampung Jawa, Desa Pahmungan, Desa Serai, Kelurahan Kota Pasar Krui, dan Desa Rawas. Huruf b Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Selatan adalah Desa Negeri Ratu Tenumbang, Desa Sukarame, Desa Pelita Jaya, Desa Sumur Jaya, Desa Tanjung Jati, Desa Pagar Alam, Desa Tanjung Setia, Desa Way Jambu, Desa Marang, Desa Tanjung Raya, Desa Bangun Negara, Desa Ulok Manik, dan Desa Paku Negara. Huruf c Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lemong adalah Desa Pagar Dalam, Desa Tanjung Jati, Desa Tanjung Sakti, Desa Way Batang, Desa Lemong, Desa Pengehan, Desa Malaya, Desa Bandar Pugung, Desa Bambang, Desa Cahaya Negeri, Desa Rata Agung, Desa Suka Mulya, dan Desa Parda Haga. Huruf d Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Utara adalah Desa Kuripan, Desa Padang Rindu, Desa Negeri Ratu, Desa Kerbang Dalam, Desa Kota Karang, Desa Balam, Desa Way Narta, Desa Batu Raja, Desa Pemancar, dan Desa Gedau. Huruf e Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Karya Penggawa adalah Desa La’ay, Desa Penggawa V Ulu, Desa Penengahan, Desa Way Nukak, Desa Kebuayan, Desa Menyancang, Desa Penggawa V Tengah, Desa Way Sidi, Desa Way Sindi Utara, Desa Tebakak Way Sidi, dan Desa Way Sindi Hanuan. Huruf f Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pulau Pisang adalah Desa Pasar Pulau Pisang, Desa Labuhan, Desa Bandar Dalam, Desa Pekon Lok, Desa Sukadana, dan Desa Sukamarga.

Huruf g . . .

Huruf g Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Way Krui adalah Desa Pajar Bulan, Desa Bumi Waras, Desa Banjar Agung, Desa Penggawa V Ilir, Desa Ulu Krui, Desa Labuan, Desa Gunung Kemala, Desa Sukabaru, dan Desa Penggawa V. Huruf h Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Krui Selatan adalah Desa Balai Kencana, Desa Way Napal, Desa Padang Haluan, Desa Walur, Desa Way Suluh, Desa Pemerihan, Desa Lintik, Desa Mandiri Sejati, dan Desa Padang Raya. Huruf i Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Ngambur adalah Desa Sumber Agung, Desa Ulok Mukti, Desa Negeri Ratu Ngambur, Desa Pekon Mon, Desa Gedung Cahya Kuningan, Desa Suka Banjar, Desa Negara, Desa Mauara Tembulih, dan Desa Bumi Ratu. Huruf j Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bengkunat adalah Desa Parda Suka, Desa Negeri Rau Ngaras, Desa Kota Batu, Desa Mulang Maya, Desa Raja Basa, Desa Padang Dalam, Desa Suka Maju, dan Desa Sukarame. Huruf k Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bengkunat Belimbing adalah Desa Pagar Bukit, Desa Tanjung Kemala, Desa Suka Marga, Desa Penyandingan, Desa Kota Jawa, Desa Bandar Dalam, Desa Way Haru, Desa Pemerihan, Desa Suka Negeri, Desa Sumberejo, Desa Tanjung Rejo, dan Desa Pagar Bukit Induk. Ayat (2) Cukup jelas.

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Lampung Barat setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat adalah mencakup wilayah Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Belalau, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Suoh, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sukau, Kecamatan Lumbok Seminung, dan Kecamatan Gedung Surian.

Pasal 5 . . .

(1) Kabupaten Pesisir Barat mempunyai batas-batas wilayah:

• sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

• sebelah . . .

• sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
• sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak- pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

(3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara

pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Pesisir Barat.

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir

Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat Ibu Kota

Krui sebagai Ibu Kota Kabupaten Pesisir Barat berada di Kecamatan Pesisir Tengah.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesisir Barat mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peresmian Kabupaten Pesisir Barat dan pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Pesisir Barat, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Pesisir Barat.

(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Lampung dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Pegawai . . .

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur

Lampung untuk melantik Penjabat Bupati Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat

mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur Lampung melakukan pembinaan, pengawasan,

evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Pesisir Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten

Pesisir Barat dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Pesisir Barat paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir

Barat dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

(1) Bupati Lampung Barat bersama Penjabat Bupati Pesisir

Barat mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Bupati Lampung Barat.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat.

(4) Personel . . .

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pesisir Barat.

(5) Gubernur Lampung mengoordinasikan dan memfasilitasi

pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Pesisir Barat.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3) meliputi:

• barang milik Kabupaten Lampung Barat yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
• Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Barat;
• utang piutang Kabupaten Lampung Barat yang kegunaannya untuk Kabupaten Pesisir Barat menjadi tanggung jawab Kabupaten Pesisir Barat; dan
• dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pesisir Barat.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Lampung Barat, Gubernur Lampung selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset

serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Kabupaten Pesisir Barat berhak mendapatkan alokasi

dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan

kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pesisir Barat pertama kali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana

untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pesisir Barat pertama kali sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat.

(4) Apabila Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Lampung Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

(5) Apabila . . .

(5) Apabila Provinsi Lampung tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Lampung untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

(6) Penjabat Bupati Pesisir Barat menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Lampung Barat.

(7) Penjabat Bupati Pesisir Barat menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Lampung.

Penjabat Bupati Pesisir Barat berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Pesisir Barat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Pemerintah bersama Gubernur Lampung melakukan

evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat sesuai peraturan perundang- undangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Pesisir Barat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Lampung.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati

Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sebelum Bupati Pesisir Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pesisir Barat menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Lampung Barat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pesisir Barat.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pesisir Barat harus disesuaikan dengan Undang- Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah ±34.623,80 km2 dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±8.711.511 jiwa terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai luas wilayah ±5.050,01 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±421.878 jiwa terdiri atas 22 (dua puluh dua) kecamatan dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang terletak pada jajaran Pegunungan Bukit Barisan Selatan yang dilalui oleh jalur Trans Timur Sumatera, disertai dengan rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menyebabkan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Wilayah “Krui” sebagai “kota tua” yang merupakan eks kawedanaan sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Selain itu potensi pariwisata, khususnya olahraga selancar memiliki potensi keunikan yang amat baik untuk dikembangkan. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya . . .

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 14/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 15/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 31/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Nomor: 13/DPRD- LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 32/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Dewan Nomor: 15/DPRD- LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 22/DPRD-LB/Kep.D/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Persetujuan Calon Kabupaten Pesisir Barat;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 15/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 16/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 17/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
• Keputusan . . .

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/284/KPTS/01/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/21/KPTS/01/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pilkada Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten;

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/136.A/KPTS/01/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penyerahan Asset P3K Kepada Calon Kabupaten Pesisir Barat;

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/214/KPTS/01/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Daftar Nama Pulau di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/251/KPTS/01/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penetapan Calon Ibu Kota Kabupaten Pesisir Barat;

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/252/KPTS/01/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/323/KPTS/01/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat;

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/197/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/198/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

• Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/199/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 29 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;

• Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 160/339/13.01/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat;

• Keputusan . . .

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 10/DPRD-LB/Kep.D/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Persetujuan terhadap Penyerahan Kekayaan Daerah yang digunakan di Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 11/DPRD-LB/Kep.D/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Persetujuan terhadap Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang digunakan oleh Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat untuk Penyelenggaraan Pemerintahan;
• Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 13 A Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Persetujuan Dukungan Pemberian Bantuan Dana Operasional Awal Penyelenggaraan Pemerintah dan Pilkada Pertama Kali Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat;
• Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 13 B Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukota Krui;
• Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 10/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukota Krui; aa. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Persetujuan Dukungan Pemberian Bantuan Dana Operasional Awal Penyelenggaraan Pemerintah dan Pilkada Pertama Kali Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat; bb. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 2/DPRD.LPG/12.01/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Persetujuan Pelepasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung di Daerah Calon Kabupaten Pesisir Barat; cc. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/117/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat; dd. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/559/B.II/HK/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Persetujuan Bantuan Dana dan Pemindahan Personil kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat; dan ee. Keputusan . . .

ee. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pesisir Barat. Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bengkunat, dan Kecamatan Bengkunat Belimbing. Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas wilayah keseluruhan ±2.907,23 km2 dengan jumlah penduduk sebesar ±136.370 jiwa pada tahun 2011 dan 117 (seratus tujuh belas) desa/kelurahan. Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pesisir Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL