PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

5. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

6. Cost recovery adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeri dan pemerintah daerah serta sumbangan oleh pihak swasta luar negeri dan pemerintah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu.

8. Belanja . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

5

1. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

2. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan dijalankan.

3. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

4. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

5. Belanja pegawai adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6. Belanja barang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.

7. Belanja modal adalah belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

8. Pembayaran . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

6

1. Pembayaran bunga utang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

2. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

3. Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi dan/atau menjual bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

4. Belanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat yang bersifat sukarela dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.

5. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

6. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (sembilan belas), dan dana cadangan umum.

7. Transfer . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

7

1. Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

2. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

6. Dana . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

8

1. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. 27a. Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah (DPDF-PPD) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur dan non-infrastruktur serta sarana pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah. 27b. Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur di daerah yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. 27c. Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan kabupaten/kota.

3. Sisa lebih pembiayaan anggaran, selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi. 28a. Saldo Anggaran Lebih, selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

4. Pembiayaan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

9

1. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

2. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang terdiri atas hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi Pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, penyertaan modal negara, pinjaman kepada PT PLN (Persero), dan cadangan pembiayaan.

3. Dihapus.

4. Surat berharga negara, selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

5. Surat utang negara, selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

6. Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

34a. Bantuan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

10

34a. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang selanjutnya disebut BPYBDS adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atau pada Badan Usaha Milik Negara.

1. Dana Investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha dan Badan Layanan Umum. 35a. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. 35b. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

2. Dihapus.

3. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

4. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau BUMD dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditor sesuai perjanjian pinjaman.

5. Pembiayaan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

11

1. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

2. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (cash financing) dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan (policy matrix) atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.

3. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah dan BUMN melalui penerusan pinjaman. 41a. Penerusan Pinjaman adalah Pinjaman Luar Negeri atau Pinjaman Dalam Negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

4. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

5. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

6. Tahun anggaran 2010 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

7. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

12

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun

Anggaran 2010 diperoleh dari sumber-sumber:

• Penerimaan perpajakan;
• Penerimaan negara bukan pajak; dan
• Penerimaan hibah.

(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp743.325.906.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga triliun tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam juta rupiah).

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp247.176.367.998.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh triliun seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp1.896.516.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam belas juta rupiah).

(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp992.398.789.998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) tetap, dan penjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp715.534.543.000.000,00 (tujuh ratus lima belas triliun lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah). DTP PPh atas eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp495.330.195.959,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

1. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp382.790.746.915,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

2. Piutang pajak eks Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp112.539.449.044 (seratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah). DTP PPN atas transaksi murabahah perbankan syariah sebesar Rp328.454.138.718,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) diberikan kepada:

3. Bank . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Bank Muamalat sebesar Rp76.414.071.500,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah),
2. Bank Negara Indonesia sebesar Rp150.083.563.896,00 (seratus lima puluh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah),
3. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp25.542.431.822,00 (dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), dan
4. Bank Bukopin sebesar Rp76.414.071.500,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). DTP PPN atas piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp1.292.028.466.101,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam seratus satu rupiah) diberikan kepada:
5. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp1.086.026.613.632,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)
6. Piutang pajak eks Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp82.595.602.885,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
7. Piutang pajak eks PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp123.406.249.584,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

Ayat (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp27.203.502.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun dua ratus tiga miliar lima ratus dua juta rupiah).

Ayat (4) . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4) Penerimaan perpajakan semula direncanakan Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah). Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Semula Menjadi

411 Pendapatan pajak dalam negeri 715.534.543.000.000,00 720.764.533.000.000,00 4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh) 350.957.982.000.000,00 362.219.020.000.000,00 41111 Pendapatan PPh migas 47.023.410.000.000,00 55.382.380.000.000,00 411111 Pendapatan PPh minyak bumi 18.138.110.000.000,00 22.557.780.000.000,00 411112 Pendapatan PPh gas bumi 28.885.300.000.000,00 32.824.600.000.000,00 41112 Pendapatan PPh nonmigas 303.934.572.000.000,00 306.836.640.000.000,00 411121 Pendapatan PPh pasal 21 61.573.357.000.000,00 61.573.360.000.000,00 411122 Pendapatan PPh pasal 22 5.893.812.000.000,00 5.433.280.000.000,00 411123 Pendapatan PPh

Pasal 22 impor 29.834.213.000.000,00 23.913.640.000.000,00

411124 Pendapatan PPh pasal 23 21.517.191.000.000,00 19.961.450.000.000,00 411125 Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi 4.295.864.000.000,00 4.295.860.000.000,00 411126 Pendapatan PPh pasal 25/29 badan 132.383.494.000.000,00 126.655.400.000.000,00 411127 Pendapatan PPh pasal 26 17.715.756.000.000,00 22.865.390.000.000,00 411128 Pendapatan PPh final 29.957.162.000.000,00 42.098.690.000.000,00 41113 Pendapatan PPh fiskal 763.723.000.000,00 39.570.000.000,00 411131 Pendapatan PPh fiskal luar negeri 763.723.000.000,00 39.570.000.000,00 4112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 269.537.049.000.000,00 262.962.992.000.000,00 4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan 26.506.421.000.000,00 25.319.148.000.000,00 4114 Pendapatan BPHTB 7.392.899.000.000,00 7.155.525.000.000,00 4115 Pendapatan cukai 57.289.169.000.000,00 59.265.922.000.000,00 41151 Pendapatan cukai 57.289.169.000.000,00 59.265.922.000.000,00 411511 Pendapatan cukai hasil tembakau 55.926.553.000.000,00 55.865.922.000.000,00 411512 Pendapatan cukai ethyl alkohol 520.196.000.000,00 419.237.000.000,00 411513 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol 842.420.000.000,00 2.980.763.000.000,00 4116 Pendapatan pajak lainnya 3.851.023.000.000,00 3.841.926.000.000,00

412 Pendapatan pajak perdagangan internasional 27.203.502.000.000,00 22.561.373.000.000,00 4121 Pendapatan bea masuk 19.569.865.000.000,00 17.106.813.000.000,00 4122 Pendapatan bea keluar 7.633.637.000.000,00 5.454.560.000.000,00

Angka 4

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2) Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp132.030.206.894.000,00 (seratus tiga puluh dua triliun tiga puluh miliar dua ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Ayat (2a) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp24.000.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun rupiah). Ayat (5) Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Ayat (8) Dihapus. Ayat (9) Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp39.894.220.171.000,00 (tiga puluh sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ayat (10) . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (10) Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan semula direncanakan sebesar Rp450.026.111.697,00 (empat ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Ayat (11) Target PNBP Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika semula direncanakan sebesar Rp9.032.607.931.050,00 (sembilan triliun tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah). Ayat (12) Penerimaan BLU semula direncanakan sebesar Rp9.486.877.049.000,00 (sembilan triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah). Ayat (13) Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah). Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Jenis Penerimaan Semula Menjadi 421 Penerimaan sumber daya alam 132.030.206.894.000,00 164.726.732.000.000,00 4211 Pendapatan minyak bumi 89.226.510.000.000,00 112.515.090.000.000,00 42111 Pendapatan minyak bumi 89.226.510.000.000,00 112.515.090.000.000,00 4212 Pendapatan gas bumi 31.303.240.000.000,00 39.204.780.000.000,00 42121 Pendapatan gas bumi 31.303.240.000.000,00 39.204.780.000.000,00 4213 Pendapatan pertambangan umum 8.231.620.894.000,00 9.738.026.000.000,00 421311 Pendapatan iuran tetap 117.583.611.000,00 155.517.000.000,00 421312 Pendapatan royalti 8.114.037.283.000,00 9.582.509.000.000,00 4214 Pendapatan kehutanan 2.874.416.000.000,00 2.874.416.000.000,00 42141 Pendapatan dana reboisasi 1.631.650.000.000,00 1.631.650.000.000,00 42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.123.025.000.000,00 1.123.025.000.000,00 42143 Pendapatan IIUPH 19.741.000.000,00 19.741.000.000,00 421431 Pendapatan IIUPH tanaman industri 741.000.000,00 741.000.000,00 421434 Pendapatan IIUPH hutan alam 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 42144 Pendapatan penggunaan kawasan hutan 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 421441 Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00

4215 Pendapatan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4215 Pendapatan perikanan 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 421511 Pendapatan perikanan 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 4216 Pendapatan pertambangan panas bumi 244.420.000.000,00 244.420.000.000,00 421611 Pendapatan pertambangan panas bumi 244.420.000.000,00 244.420.000.000,00

422 Pendapatan Bagian Laba BUMN 24.000.000.000.000,00 29.500.000.000.000,00 4221 Bagian Pemerintah atas laba BUMN 24.000.000.000.000,00 29.500.000.000.000,00

423 Pendapatan PNBP Lainnya 39.894.220.171.000,00 43.462.758.949.000,00 4231 Pendapatan penjualan dan sewa 13.949.497.483.000,00 13.628.121.128.000,00 42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 6.971.514.760.000,00 5.572.998.385.000,00 423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan 4.789.531.000,00 4.789.531.000,00 423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan 19.301.289.000,00 19.301.289.000,00 423113 Pendapatan penjualan hasil tambang 6.861.420.375.000,00 5.462.904.000.000,00 423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan dan harta peninggalan 22.620.558.000,00 22.620.558.000,00 423115 Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 12.428.725.000,00 12.428.725.000,00 423116 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya 47.330.848.000,00 47.330.848.000,00 423117 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 422.755.000,00 422.755.000,00 423119 Pendapatan penjualan lainnya 3.200.679.000,00 3.200.679.000,00 42312 Pendapatan penjualan aset 44.195.477.000,00 44.195.477.000,00 423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 323.813.000,00 323.813.000,00 423122 Pendapatan penjualan kendaraan bermotor 1.288.763.000,00 1.288.763.000,00 423123 Pendapatan penjualan sewa beli 40.628.701.000,00 40.628.701.000,00 423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan 1.954.200.000,00 1.954.200.000,00 42313 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas 6.840.930.000.000,00 7.918.070.000.000,00 423132 Pendapatan minyak mentah

DMO 6.840.930.000.000,00 7.918.070.000.000,00

42314 Pendapatan sewa 92.857.246.000,00 92.857.266.000,00 423141 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri 33.919.110.000,00 33.919.110.000,00 423142 Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang 44.457.438.000,00 44.457.438.000,00 423143 Pendapatan sewa benda-benda bergerak 4.385.814.000,00 4.385.814.000,00 423149 Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya 10.094.884.000,00 10.094.904.000,00

4232 Pendapatan jasa 19.501.461.817.000,00 20.719.691.836.000,00 42321 Pendapatan jasa I 13.303.063.042.000,00 14.526.063.042.000,00 423211 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 75.603.726.000,00 75.603.726.000,00 423212 Pendapatan tempat hiburan/ taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 14.431.240.000,00 14.431.240.000,00 423213 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan

BPKB 1.281.211.064.000,00 1.281.211.064.000,00

423214 Pendapatan hak dan perijinan 8.636.457.549.000,00 9.846.457.549.000,00 423215 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan 90.661.422.000,00 90.661.422.000,00

423216 Pendapatan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai) 2.400.098.424.000,00 2.413.098.424.000,00

423217 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 80.365.500.000,00 80.365.500.000,00

423218 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian 724.234.117.000,00 724.234.117.000,00

42322 Pendapatan jasa II 780.122.266.000,00 775.352.285.000,00 423221 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 76.130.052.000,00 76.130.052.000,00 423222 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 580.963.233.000,00 576.193.252.000,00 423225 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 4.026.275.000,00 4.026.275.000,00 423226 Pendapatan uang pewarganegaraan 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 423227 Pendapatan bea lelang 44.047.706.000,00 44.047.706.000,00 423228 Pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara 67.705.000.000,00 67.705.000.000,00 423229 Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00

42323 Pendapatan jasa luar negeri 399.007.610.000,00 399.007.610.000,00 423231 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia 103.245.960.000,00 103.245.960.000,00 423232 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 289.750.400.000,00 289.750.400.000,00 423239 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri 6.011.250.000,00 6.011.250.000,00

42324 Pendapatan layanan jasa perbankan 770.000,00 770.000,00 423241 Pendapatan layanan jasa perbankan 770.000,00 770.000,00

42325 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (treasury single account /TSA) dan/atau atas penempatan uang negara 3.008.103.524.000,00 3.008.103.524.000,00 423251 Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA 8.103.524.000,00 8.103.524.000,00 423252 Pendapatan atas penempatan uang negara di bank umum - 1.110.000.000.000,00 423253 Pendapatan dari pelaksanaan Treasury Notional Pooling - 60.000.000.000,00 423254 Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia 3.000.000.000.000,00 1.830.000.000.000,00

42326 Pendapatan jasa kepolisian 1.988.623.375.000,00 1.988.623.375.000,00 423261 Pendapatan surat izin mengemudi (SIM) 754.875.000.000,00 754.875.000.000,00 423262 Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) 425.000.000.000,00 425.000.000.000,00 423263 Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK) 367.500.000,00 367.500.000,00 423264 Pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) 567.700.000.000,00 567.700.000.000,00 423265 Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) 214.000.000.000,00 214.000.000.000,00 423266 Pendapatan tes klinik pengemudi (Klipeng) 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 423267 Pendapatan pemberian ijin senjata api (Senpi) 1.680.875.000,00 1.680.875.000,00

42329 Pendapatan jasa lainnya 22.541.230.000,00 22.541.230.000,00 423291Pendapatan jasa lainnya 22.541.230.000,00 22.541.230.000,00

4233 Pendapatan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4233 Pendapatan bunga 1.674.741.000.000,00 3.174.741.000.000,00 42331 Pendapatan bunga 1.674.741.000.000,00 3.174.741.000.000,00 423313 Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman 1.674.740.000.000,00 3.174.740.000.000,00 423319 Pendapatan bunga lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00

4234 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 27.645.342.000,00 27.645.342.000,00 42341 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 27.645.342.000,00 27.645.342.000,00 423411 Pendapatan legalisasi tanda tangan 450.000.000,00 450.000.000,00 423412 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan 150.000.000,00 150.000.000,00 423413 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) 150.000.000,00 150.000.000,00 423414 Pendapatan hasil denda/ tilang dan sebagainya 19.012.000.000,00 19.012.000.000,00 423415 Pendapatan ongkos perkara 7.635.842.000,00 7.635.842.000,00 423419 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 247.500.000,00 247.500.000,00

4235 Pendapatan pendidikan 4.150.842.462.000,00 4.150.842.462.000,00 42351 Pendapatan pendidikan 4.150.842.462.000,00 4.150.842.462.000,00 423511 Pendapatan uang pendidikan 3.292.090.864.000,00 3.292.090.864.000,00 423512 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 79.682.052.000,00 79.682.052.000,00 423513 Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik 32.712.544.000,00 32.712.544.000,00 423519 Pendapatan pendidikan lainnya 746.357.002.000,00 746.357.002.000,00

4236 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 49.020.000.000,00 49.020.000.000,00 42361 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 49.020.000.000,00 49.020.000.000,00 423611 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan 8.224.800.000,00 8.224.800.000,00 423612 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 423614 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan 38.795.200.000,00 38.795.200.000,00

4237 Pendapatan iuran dan denda 526.796.886.000,00 526.796.886.000,00 42371 Pendapatan iuran badan usaha 473.300.830.000,00 473.300.830.000,00 423711 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM 345.385.414.000,00 345.385.414.000,00 423712 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa 87.915.416.000,00 87.915.416.000,00 423713 Iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00

42372 Pendapatan dana pengamanan hutan 16.638.431.000,00 16.638.431.000,00 423721 Pendapatan dana pengamanan hutan 16.638.431.000,00 16.638.431.000,00

42373 Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam 34.524.511.000,00 34.524.511.000,00 423731 Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati 7.150.000.000,00 7.150.000.000,00 423732 Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA) 1.056.374.000,00 1.056.374.000,00 423735 Pungutan masuk obyek wisata alam 25.680.137.000,00 25.680.137.000,00 423736 Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA) 638.000.000,00 638.000.000,00

42375 Pendapatan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

42375 Pendapatan denda 2.333.114.000,00 2.333.114.000,00 423752 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah 2.333.114.000,00 2.333.114.000,00

4239 Pendapatan lain-lain 14.215.181.000,00 1.185.900.295.000,00 42391 Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu (TAYL) 8.355.130.000,00 1.180.040.244.000,00 423911 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL 2.414.521.000,00 2.414.521.000,00 423912 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL 6.167.000,00 6.167.000,00 423913 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL 3.664.416.000,00 3.664.416.000,00 423914 Penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman luar negeri TAYL 3.000.000,00 3.000.000,00 423915 Penerimaan kembali belanja lainnya hibah TAYL 2.000.000,00 2.000.000,00 423919 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL 2.265.026.000,00 1.173.950.140.000,00 42392 Pendapatan pelunasan piutang 2.917.202.000,00 2.917.202.000,00 423921 Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara 45.590.000,00 45.590.000,00 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara 2.871.612.000,00 2.871.612.000,00 42399 Pendapatan lain-lain 2.942.849.000,00 2.942.849.000,00 423991 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 1.630.133.000,00 1.630.133.000,00 423999 Pendapatan anggaran lain-lain 1.312.716.000,00 1.312.716.000,00

424 Pendapatan badan layanan umum (BLU) 9.486.877.049.000,00 9.486.877.049.000,00 4241 Pendapatan jasa layanan umum 8.734.592.860.000,00 8.734.592.860.000,00 42411 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat 8.215.786.529.000,00 8.215.786.529.000,00 424111 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 3.613.150.998.000,00 3.613.150.998.000,00 424112 Pendapatan jasa pelayanan pendidikan 2.932.996.003.000,00 2.932.996.003.000,00 424113 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi 45.404.497.000,00 45.404.497.000,00 424114 Pendapatan jasa pencetakan 2.845.790.000,00 2.845.790.000,00 424116 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 1.433.103.837.000,00 1.433.103.837.000,00 424117 Pendapatan jasa pelayanan pemasaran 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 184.785.404.000,00 184.785.404.000,00

42412 Pendapatan dari pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu 158.482.305.000,00 158.482.305.000,00 424123 Pendapatan pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah 27.600.000,00 27.600.000,00 424129 Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya 158.454.705.000,00 158.454.705.000,00

42413 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat 360.324.026.000,00 360.324.026.000,00 424133 Pendapatan program modal ventura 3.437.496.000,00 3.437.496.000,00 424134 Pendapatan program dana bergulir sektoral 47.030.126.000,00 47.030.126.000,00 424135 Pendapatan program dana bergulir syariah 2.501.353.000,00 2.501.353.000,00 424136 Pendapatan investasi 304.942.751.000,00 304.942.751.000,00 424139 Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya 2.412.300.000,00 2.412.300.000,00

4242 Pendapatan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4242 Pendapatan hibah badan layanan umum 102.868.085.000,00 102.868.085.000,00 42421 Pendapatan hibah terikat 101.768.085.000,00 101.768.085.000,00 424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan 351.750.000,00 351.750.000,00 424212 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha 19.296.335.000,00 19.296.335.000,00 424213 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-Pemda 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 424216 Pendapatan hibah terikat luar negeri-negara 78.120.000.000,00 78.120.000.000,00 42422 Pendapatan hibah tidak terikat 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 424221 Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan 75.000.000,00 75.000.000,00 424229 Pendapatan hibah tidak terikat lainnya 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00

4243 Pendapatan hasil kerja sama BLU 520.282.927.000,00 520.282.927.000,00 42431 Pendapatan hasil kerja sama BLU 520.282.927.000,00 520.282.927.000,00 424311 Pendapatan hasil kerja perorangan 4.782.600.000,00 4.782.600.000,00 424312 Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha 513.000.327.000,00 513.000.327.000,00 424313 Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

4249 Pendapatan BLU Lainnya 129.133.177.000,00 129.133.177.000,00 42491 Pendapatan BLU Lainnya 129.133.177.000,00 129.133.177.000,00 424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU 129.133.177.000,00 129.133.177.000,00

Angka 5

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

terdiri atas:

• Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
• Anggaran transfer ke daerah.

(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp344.612.929.480.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun enam ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

(4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran

2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00 (satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sedangkan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

• Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
• Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
• Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

(2) Belanja . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

19

(2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(5) Dihapus.

(6) Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dirinci lebih lanjut dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar

Nabati (BBN) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp88.890.776.000.000,00 (delapan puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

(2) Pengendalian anggaran subsidi BBM dalam Tahun

Anggaran 2010 dilakukan melalui efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (alpha), serta melakukan kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubsidi.

(3) Dalam . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

20

(3) Dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah

Indonesia (Indonesia Crude Price /ICP) dalam 1 (satu) tahun mengalami kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam APBN-Perubahan 2010, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010

diperkirakan sebesar Rp55.106.300.000.000,00 (lima puluh lima triliun seratus enam miliar tiga ratus juta rupiah).

(2) Pengendalian anggaran subsidi listrik dalam Tahun

Anggaran 2010 dilakukan melalui:

• Pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT. PLN (Persero) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) tahun 2010;
• Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 30% (tiga puluh persen) konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), dan publik (P) dengan daya mulai 6.600 VA ke atas;
• Penerapan kebijakan tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik dan pelayanan khusus, yang selama ini sudah dilaksanakan, tetap diberlakukan; dan
• Penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

21

(1) Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2010

diperkirakan sebesar Rp18.411.462.000.000,00 (delapan belas triliun empat ratus sebelas miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah), terdiri atas:

• subsidi harga sebesar Rp14.750.662.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
• bantuan langsung pupuk sebesar Rp2.160.800.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh miliar delapan ratus juta rupiah);
• kurang bayar tahun 2008 sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

(2) Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas

yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

(3) Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi

pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik.

(4) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi

penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, dan Pasal 9E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp13.925.123.000.000,00 (tiga belas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal 9B . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

22

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp2.856.389.530.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp18.434.407.800.778,00 (delapan belas triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp2.263.523.000.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Pasal 8, dan Pasal 9C dapat disesuaikan dengan

kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan kewajiban Pemerintah atas subsidi pajak ditanggung Pemerintah, termasuk kekurangan subsidi pajak ditanggung pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan kemampuan keuangan Negara.

1. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Sebagai tindak lanjut pemotongan/pengurangan

pagu belanja kementerian negara/lembaga dan pagu alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2010 yang tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan stimulus fiskal tahun anggaran 2009, pagu belanja kementerian tahun anggaran 2010 yang dipotong dan dikurangi adalah sebagai berikut:

• Kementerian . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

23

• Kementerian Perhubungan sebesar Rp11.150.862.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
• Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp916.100.000,00 (sembilan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah).

(2) Revisi DIPA atas pemotongan pagu belanja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang:

• Sasaran prioritas nasional yang menjadi tanggung jawabnya dapat tercapai serta menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan;
• Tidak mengurangi alokasi anggaran untuk gaji, honorarium, tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pembayaran tunggakan, dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari PHLN, Rupiah Murni Pendamping, dan PNBP.

(3) Tata cara revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan revisi DIPA tersebut dilakukan paling lambat 30 Juni 2010.

(4) Pagu alokasi transfer ke daerah yang menerima

belanja Stimulus Fiskal 2009 melalui bantuan teknis dan pendanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan/tugas pemerintah daerah tidak dikenakan pemotongan/pengurangan.

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga

Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja

Pemerintah Pusat berupa:

• pergeseran anggaran belanja:

1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L);

2. antarunit . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

24

1. antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;
2. antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan; dan/atau
3. antarjenis belanja dalam satu kegiatan.

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
• perubahan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan; dan
• perubahan pinjaman luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri (drop loan); ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi yang bukan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.

(4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.

(5) Perubahan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

25

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaporkan Pemerintah kepada DPR RI dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

1. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) butir a.3) hanya dapat digunakan

pada tahun anggaran 2011 untuk kegiatan dan program yang sama atau sebagai kegiatan baru (new initiative), kecuali untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Tata cara perubahan rincian anggaran belanja

pemerintah pusat, termasuk penggunaan hasil optimalisasi, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri dapat dilaksanakan dengan tahun jamak.

(1) Rincian alokasi belanja K/L diselesaikan oleh

seluruh Komisi DPR hingga batas waktu tanggal 15 Mei 2010.

(2) Dalam hal rincian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) belum dapat diselesaikan oleh Komisi terkait,

maka Badan Anggaran berhak untuk menyelesaikannya dalam waktu satu minggu setelah batas waktu tersebut.

(3) Seluruh rincian transfer ke daerah dan dana

pendidikan ke daerah ditetapkan oleh Badan Anggaran selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2010.

1. Ketentuan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

26

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

• Dana perimbangan;
• Dana otonomi khusus dan penyesuaian;

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp314.363.315.800.000,00 (tiga ratus empat belas triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp30.249.613.680.000,00 (tiga puluh triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), dan ayat (5f) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

• Dana bagi hasil;
• Dana alokasi umum; dan
• Dana alokasi khusus.

(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp89.618.446.100.000,00 (delapan puluh sembilan triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).

(3) Dana . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

27

(3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) termasuk sebagian kurang bayar dana bagi hasil

SDA minyak dan gas bumi serta kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan SDA kehutanan.

(4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp203.606.484.500.000,00 (dua ratus tiga triliun enam ratus enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), termasuk DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp10.994.892.500.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta koreksi alokasi DAU Kabupaten Indramayu sebesar Rp121.250.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). (4a) Koreksi alokasi DAU Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota lainnya akan diperhitungkan dalam DAU Tahun Anggaran 2011.

(5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp21.138.385.200.000,00 (dua puluh satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) termasuk koreksi alokasi DAK Kabupaten Indramayu sebesar Rp5.002.700.000,00 (lima miliar dua juta tujuh ratus ribu rupiah). (5a) Koreksi alokasi DAK Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota lainnya akan diperhitungkan dalam DAK Tahun Anggaran 2011. (5b) Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Pendidikan harus terlebih dahulu dikonsultasikan/mendapatkan persetujuan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat

(5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara. Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya, maka pelaksanaan DAK Pendidikan harus menggunakan metode pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak dalam bentuk block grant/hibah ke penerima manfaat atau sekolah.

(5c) Dalam . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

28

(5c) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2010 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2010, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5d) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah. (5e) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5c) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2010. (5f) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(6) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut dana

perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(7) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2010

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat

(4), dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum

dalam penjelasan ayat ini.

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

• dana otonomi khusus; dan
• dana penyesuaian, yang terdiri atas:

1. dana . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

29

1. dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD);
2. dana insentif daerah;
3. kurang bayar DAK 2008;
4. kurang bayar dana infrastruktur sarana dan prasarana (DISP) 2008;
5. Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah(DPDF- PPD);
6. Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD); dan
7. Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP).

(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp9.099.613.680.000,00 (sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b diperkirakan sebesar

Rp21.150.000.000.000,00 (dua puluh satu triliun seratus lima puluh miliar rupiah). (3a) Dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 1 diperkirakan sebesar Rp5.800.000.000.000,00 (lima triliun delapan ratus miliar rupiah).

(4) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b butir 2 diperkirakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah). (4a) Kurang bayar DAK 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 3 diperkirakan sebesar Rp80.200.000.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta rupiah). (4b) Kurang bayar DISP 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 4 diperkirakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

(5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.

(6) Dana . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

30

(6) Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan

pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.5 diperkirakan sebesar Rp7.100.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus miliar rupiah).

(7) Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah

(DPIPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.6 diperkirakan sebesar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar rupiah).

(8) Dana percepatan pembangunan infrastruktur

pendidikan (DPPIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.7 diperkirakan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).

(9) Penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan

DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(10) Dana Transfer ke daerah untuk propinsi, kabupaten,

dan kota yang alokasinya ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan peraturan daerah tentang APBD, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatannya dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan DPRD. Apabila program dan kegiatan yang akan didanai dari dana transfer ke daerah dialokasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Perubahan ditetapkan, maka pemerintah daerah melaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran pendidikan adalah sebesar

Rp225.229.295.262.400,00 (dua ratus dua puluh lima triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

(2) Persentase . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

31

(2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar

20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00 (satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

(3) Di dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sedangkan ayat (3) tetap dan penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan

hibah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp992.398.789.998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00 (satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2010 terdapat defisit anggaran sebesar Rp133.747.686.314.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

• Pembiayaan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

32

• Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp133.903.232.818.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun sembilan ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); dan
• Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp155.546.504.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah).

(3) Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun

Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah memberikan pinjaman dengan

persyaratan lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero).

(2) Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan

Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) untuk melaksanakan pemberian pinjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Peraturan Presiden.

(3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari

DIK/DIP/DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada Neraca BUMN sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara pada BUMN tersebut.

(2) Persetujuan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

33

(2) Persetujuan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

Tahun Anggaran 2010 atas pengadaan BMN yang akan dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN, sekaligus menjadi persetujuan untuk pengalihan BMN tersebut sebagai Penyertaan Modal Negara pada BUMN yang mempergunakan/mengoperasikan BMN tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

penyertaan modal negara pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Perubahan rincian lebih lanjut dari pembiayaan defisit anggaran berupa perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat dari luncuran dan percepatan penarikan penerusan pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

(1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010, sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2010 dapat diluncurkan pada tahun anggaran 2011.

(2) Pengajuan usulan luncuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA Luncuran (DIPA-L) paling lambat tanggal 31 Januari 2011.

(3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA–L

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 22E . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

34

(1) Saldo Anggaran Lebih (SAL) digunakan untuk

menutup defisit anggaran tahun 2010 sebesar Rp39.347.946.818.000,00 (tiga puluh sembilan triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

(2) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit

khusus atas penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SAL/SILPA dari tahun ke tahun.

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan haircut piutang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara

penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau penyesuaian belanja negara.

(2) Setelah . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

35

(2) Setelah terpenuhinya kebutuhan pembiayaan

melalui utang untuk tahun anggaran berjalan, Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran berikutnya (pre-financing).

(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk

kepentingan stabilisasi pasar dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

(4) Dalam hal terdapat alternatif sumber pembiayaan

dari utang yang lebih menguntungkan, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang tunai.

(5) Dalam kondisi pasar keuangan yang memburuk

sehingga menyebabkan kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil (yield) surat berharga negara secara signifikan, Pemerintah dapat melakukan penarikan pinjaman siaga baik dari kreditor bilateral maupun multilateral.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam APBN Perubahan 2010 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

36

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2010

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2010 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2010. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2010 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 5,5% (lima koma lima persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 5,0% (lima koma nol persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) di pasar internasional dalam tahun 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran US$65,0 (enam puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan lifting minyak mentah diperkirakan sekitar 965 (sembilan ratus enam puluh lima) ribu barel per hari.

Dengan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2009, khususnya sejak pertengahan tahun 2009 dan satu bulan pertama tahun 2010, Pemerintah memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2010. Di tengah-tengah situasi ekonomi global yang belum seluruhnya pulih dari krisis keuangan dan ekonomi, perekonomian Indonesia tahun 2009 tumbuh 4,5% (empat koma lima persen). Perekonomian Indonesia tahun 2010 diperkirakan lebih baik dari tahun 2009, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan mencapai sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2010.

Tingkat inflasi dalam tahun 2010 diperkirakan akan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen), lebih tinggi bila dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010. Peningkatan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional dan permintaan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp9.200,00 per US$, menguat dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2010. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk, membaiknya kinerja perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Penguatan rupiah juga dipengaruhi peningkatan cadangan devisa seiring dengan adanya dukungan kerja sama antarbank sentral melalui Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA). Untuk tetap mendorong kinerja sektor riil, tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2010 dipertahankan pada tingkat 6,5% (enam koma lima persen) atau sama dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2010.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2010 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2009. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2010 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2010 diperkirakan mencapai US$80,0 (delapan puluh koma nol) per barel.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Penerimaan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Penerimaan perpajakan dalam tahun 2010 direncanakan sebesar Rp743.325,9 miliar, dengan tingkat tax ratio 11,9 persen. Angka tax ratio 11,9 persen tersebut merupakan persentase rasio penerimaan perpajakan terhadap nominal PDB Indonesia. Dalam hal ini, penerimaan perpajakan hanya mencakup penerimaan perpajakan pusat yang terdiri dari penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, Pajak Lainnya, Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Adapun penerimaan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam (SDA) tidak diperhitungkan sebagai penerimaan perpajakan sebagaimana yang ada digunakan di beberapa negara lainnya dalam menghitung tax ratio. Apabila memasukkan juga unsur penerimaan pajak daerah dan penerimaan SDA dalam perhitungan tax ratio, maka angka tax ratio Indonesia dimungkinkan akan jauh lebih tinggi dari 11,9 persen.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1