Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF CILEGON

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :

epkumham.go

  1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuanUndang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  3. Wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor
BAB 2 — TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Cilegon adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB 3 — KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Kota Administratif Cilegon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang. (2) Dalam rangka memperlaju perkembangan wilayah Kota Administratif Cilegon, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Cilegon.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Cilegon menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan; b. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi serta fisik perkotaan; c. Mendukung dan merangsang secara timbal bauk perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang pada khususnya.

Pasal 5

(1) Wilayah Kota Administratif Cilegon meliputi :

(a) Seluruh wilayah Kecamatan Cilegon, terdiri dari :

epkumham.go

  1. Desa Jombangwetan

  2. Desa Ciwedus

  3. Desa Masigit

  4. Desa Ciwaduk

  5. Desa Gendongdalam

  6. Desa Panggungrawi

  7. Desa Bendungan

  8. Desa Cibeber

  9. Desa Sukmajaya

  10. Desa Ketileng

  11. Desa Kedaleman

  12. Desa Karangasem

  13. Desa Kalitimbang

  14. Desa Begendung

  15. Desa Cikeray

  16. Desa Bulakan

(b) Seluruh wilayah Kecamatan Pulomerak, yang terdiri dari:

  1. Desa Kotasari

  2. Desa Suralaya

  3. Desa Lebakgede

  4. Desa Tamansari

  5. Desa Gerem

  6. Desa Rawaarum

  7. Desa Grogol

  8. Desa Kotabumi

  9. Desa Pabean

  10. Desa Tegalbunder

  11. Desa Purwakarta

  12. Desa Ramanuji

  13. Desa Kebondalem

  14. Desa Mekarsari

  15. Desa Semangraya

  16. Desa Wamasari

  17. Desa Kebonsari

  18. Desa Dringo

  19. Desa Banjarnegara

  20. Desa Tegalratu

  21. Desa Kubangsari

  22. Desa Lebakdenok

  23. Desa Tamanbaru

  24. Desa Citangkil

(c) Sebagian wilayah Kecamatan Anyar, terdiri dari :

  1. Desa Randakari

  2. Desa Kepuh

  3. Desa Gunungsugi (2) Sebagai akibat dari ketentuan ayat (1) huruf a, maka Kecamatan Cilegon dihapuskan. (3) Sebagai akibat dari ketentuan ayat (1) huruf b, maka Kecamatan Pulomerak

epkumham.go

dihapuskan. (4) Wilayah Kecamatan Anyar adalah wilayah setelah dikurangi dengan 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Cilegon dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan yaitu : a. Wilayah Kecamatan Cilegon, yang terdiri dari :

  1. Desa Jombangwetan

  2. Desa Ciwedus

  3. Desa Masigit

  4. Desa Ciwaduk

  5. Desa Gedongdalam

  6. Desa Panggungrawi

  7. Desa Bendungan

  8. Desa Cibeber

  9. Desa Sukmajaya

  10. Desa Ketileng

  11. Desa Kedaleman

  12. Desa Karangasem

  13. Desa Kalitimbang

  14. Desa Bagendung

  15. Desa Cikeray

  16. Desa Bulakan b. Wilayah Kecamatan Ciwandan, terdiri dari :

  17. Desa Samangraya

  18. Desa Warnasari

  19. Desa Kebonsari

  20. Desa Dringo

  21. Desa Banjamegara

  22. Desa Tegalratu

  23. Desa Kubangsari

  24. Desa Randakari

  25. Desa Kepuh

  26. Desa Gunungsugih

  27. Desa Lebakdenok

  28. Desa Tamanbaru

  29. Desa Citangkil c. Wilayah Kecamatan Pulomerak, terdiri dari :

  30. Desa Kotasari

  31. Desa Suralaya

  32. Desa Lebakgede

  33. Desa Tamansari

  34. Desa Gerem

  35. Desa Rawaarum

  36. Desa Grogol

  37. Desa Kotabumi

  38. Desa Pabean

  39. Desa Tegalbunder

epkumham.go

  1. Desa Purwakarta

  2. Desa Ramanuju

  3. Desa Kebondalem

  4. Desa Mekarsari

Pasal 7

(1) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Cilegon berkedudukan di Kota Cilegon. (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cilegon berkedudukan di Desa Ciwaduk. (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ciwandan berkedudukan di Desa Tegalratu. (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pulomerak berkedudukan di Desa Rawaarum.

BAB 4 — STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Perincian Struktur Organisasi Pemerintah Kota Administratif Cilegon ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB 5 — PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Cilegon sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

BAB 6 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini :

  1. Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak yang telah ada tetap berlaku, sepanjang belum diubah atau diganti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  2. Segala Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah ada bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak tetap berlaku bagi Pemerintah Kota Administratif Cilegon sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.
  3. Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah sebagaimana

epkumham.go

dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini disesuaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB 7 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123, dihapuskan. (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat. (3) Ketentuan pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 60

epkumham.go

Referensi Silang (2)
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang...
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang... [Pasal 72 ayat (4)]