HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Cukup jelas.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekeq'aan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ayat (2) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anakyang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan. Ayat (2) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7 .

PRESIDEN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan" adalah medim.lcheckup. Ayat (4) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan nrumah negara, adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebogai tempat tinegal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal l5 Cukup jelas.

(l) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan tran sportasi. (21 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagr

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (41 T\rnjangan perumahan sebagai64pa dimaksud pada ayat

(2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DpRD

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (s)BaCl. . .

PRESIDEN

(5) BaSl suami dan/atau istri yang menduduki jabatan

sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DpRD pada DpRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(6) Bagr Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau

istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang

diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

.tidak Yang dimaksud dengan dapat diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasd 2O Ayat (1) Belanja penunjang kegiatan DpRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan_kegiatan DPRD. Ayat (2) Cukup jelas.

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk

mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

• program, yang terdiri atas:

1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DpRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, hrgas, dan wewenang DPRD;

• dana operasional Pimpinan DpRD;
• pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
• penyediaan ten3.ga ahli fraksi; dan
• belanja sekretariat fraksi.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas Pasd22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan keb{iakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD. Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran hrgas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Yang dimalsud denga "kebutuhan lain" antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DpRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DpRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DpRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (l) diberikan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah s,6lagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5).

(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) dan ayat l2l disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:

• ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: I. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;

1. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
2. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DpRD;

• wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,S (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD.

(4) Pemberian . . .

PRESIDEN

16

(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

• 8Oo/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut fumpsum; dan
• 2Oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (s) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk

keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, elisiensi, dan akuntabilitas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 26. . .

m t,loot|.., *. J.Tt o ",

Cukup jelas. Pasal2T Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .q957