PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

(1) Pimpinan LPSK terdiri atas:

• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota LpSK; dan
• 6 (enam) orang wakil ketua masing-masing merangkap anggota LPSK.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK.

Pimpinan LPSK berhak memperoleh penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan.

(1) Pimpinan LPSK diberikan penghasilan setiap bulan.

(2) Penghasilan

PR ESIDE N

-3

(21 Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• gaji; dan
• tunjangan jabatan.

(3) Besarnya gaji pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud

pada ayat (21huruf a sebagai berikut:

• Ketua sebesar Rp15.0O0.000,OO (lima belas juta rupiah);
• Wakil ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(4) Besarnya tunjangan jabatan pimpinan LPSK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:

• Ketua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
• Wakil ketua sebesar Rp9.O00.000,OO (sembilan juta rupiah).

(1) Pimpinan LPSK diberikan hak lainnya berupa:

• tunjangan perumahan;
• tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa;
• uang penghargaan;
• fasilitastransportasi;
• keprotokolan; dan
• perlindungan hukum.

(2) Besaran

PRESIDEN

4

(2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

• Ketua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
• Wakil Ketua sebesar Rp4.O00.OOO,00 (empat juta rupiah).

(3) Besaran tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pimpinan LPSK juga diberikan fasilitas perjalanan dinas

yang disetarakan dengan pejabat setingkat Eselon I.a.

(1) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

ayat (1) huruf c diberikan kepada pimpinan LpSK yang berhenti dari jabatannya karena:

• meninggal dunia;
• masa tugas berakhir; atau
• sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus.

(2) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan juga kepada pimpinan LPSK yang diberhentikan dan diangkat oleh presiden untuk menduduki jabatan lain.

(3) Uang

PRESIDEN

-5

(3) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sebesar 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

(4) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

Pajak yang ditimbulkan atas penghasilan pimpinan LpsK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

(1) Dalam hal Pimpinan LPSK berasal dari pegawai Negeri

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerimaan gaji diperhitungkan sebagai penghasilan pimpinan LPSK. (21 Dalam hal Pimpinan LpsK berasar dari pegawai Negeri sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah pensiun, penerimaan pensiun tidak diperhitungkan sebagai penghasilan pimpinan LPSK.

(1) Pimpinan LPSK memperoleh hak keprotokoran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

(2) Hak keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada pimpinan LpsK

yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta atas perintah kedinasan.

(2) Perlindungan hukum diberikan dan/atau

dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang hukum di lingkungan LPSK.

(3) Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk:

• konsultasi hukum;
• pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau
• beracara di persidangan.

Pasal 1 1

Ketua, wakil Ketua, dan Anggota LpsK yang mendapatkan honorarium berdasarkan peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2ol2 tentang Honorarium Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Lembaga perlindungan Saksi dan Korban maka penghasilan sesuai Peraturan pemerintah ini dibayarkan selisih antara penghasilan sesuai peraturan pemerintah ini dan honorarium sesuai dengan peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2ol2 tentang Honorarium Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada jabatannya terhitung sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban diundangkan.

Penghasilan dan hak lainnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Anggota LPSK ditetapkan.

(1) Pimpinan LPSK memperoleh perlindungan keamanan

terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (21 Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama menjabat sebagai pimpinan LPSK.

(3) Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diberikan juga kepada keluarga pimpinan LPSK. (41 Perlindungan keamanan dapat diberikan dalam bentuk:

• tindakan pengawalan; dan/atau
• perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan pimpinan LpSK. (s) Perlindungan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) diberikan setiap waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

(6) Perlindungan keamanan terhadap pimpinan LPSK dalam

bentuk tindakan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan perlindungan keamanan bagi pimpinan LpsK diatur dengan Peraturan LPSK.

segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pemberian penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan kepada pimpinan LpsK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Ketentuan yang lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau sekretaris Jenderal, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2ol2 tentang Honorarium Ketua, wakil Ketua dan Anggota Lembaga perrindungan saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 152l', dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

R Eo, uff,:'1,35 H*r'o -9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2016

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum dan g-un4angan,