Peraturan Badan Nomor 9-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
2. Global Master Repurchase Agreement yang selanjutnya disingkat GMRA adalah standar perjanjian Transaksi Repo yang diterbitkan oleh International Capital Market Association.
3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

(1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib

mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Transaksi Repo atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank INDONESIA dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek. (2) Efek yang dipindahkan sebagai substitusi atau untuk pemeliharaan marjin dalam Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek tersebut. (3) Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan (event of default) dalam Transaksi Repo, para pihak wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya sebagaimana dimuat dalam perjanjian Transaksi Repo.

(1) Setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memuat ketentuan sebagai berikut: a. peralihan atas hak kepemilikan Efek; b. kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark- to-market); c. marjin awal dan/atau haircut Efek dalam Transaksi Repo; d. pemeliharaan marjin termasuk substitusi Efek marjin; e. hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan; f. peristiwa kegagalan; g. tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya; h. perjanjian tunduk pada hukum INDONESIA; i. kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi Repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri; dan

j. tata cara konfirmasi atas Transaksi Repo dan/atau perubahan material terkait Transaksi Repo tersebut.

(1) Setiap perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan GMRA INDONESIA yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) GMRA INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA); b. Lampiran Transaksi Domestik di INDONESIA (INDONESIA Annex); c. Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (Annex I Supplemental Terms & Condition) d. Lampiran II Format Konfirmasi (Annex II Confirmation); e. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (Buy/Sell Back Annex); f. Lampiran Ekuitas (Equity Annex); dan g. Lampiran Keagenan (Agency Annex). (3) Para pihak dapat menyepakati perubahan klausul dalam perjanjian Transaksi Repo yang dibuat berdasarkan GMRA INDONESIA sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo dengan lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter, Lembaga Jasa Keuangan tersebut tidak wajib menerapkan GMRA INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai GMRA INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo; b. mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam Transaksi Repo serta memahami

peraturan terkait Transaksi Repo; c. memastikan adanya Efek dan/atau dana untuk penyelesaian Transaksi Repo; d. memastikan setiap Transaksi Repo dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a; e. memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai; dan f. memiliki manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari Transaksi Repo. (2) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib: a. melakukan pembukuan dan pencatatan serta memiliki dokumentasi yang memadai atas Transaksi Repo yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan; b. menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; dan c. melakukan pencatatan identitas pihak-pihak dalam Transaksi Repo secara benar.

Dalam rangka menangani risiko yang timbul dari Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Lembaga Jasa Keuangan wajib: a. MENETAPKAN marjin awal dan/atau besarnya haircut atas Efek dalam Transaksi Repo sesuai dengan risiko kredit lawan Transaksi Repo dan risiko Efek; b. melakukan pemeliharaan marjin sesuai dengan perjanjian Transaksi Repo setiap saat apabila nilai Efek berdasarkan harga pasar wajarnya menunjukkan perubahan nilai penurunan yang material sebagaimana diperjanjikan; c. memastikan konfirmasi tertulis, secara fisik atau elektronik terkait perjanjian Transaksi Repo, diterbitkan; d. memantau eksposur bersih seluruh Transaksi Repo yang dimilikinya dan melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan kewajiban terhadap lawan Transaksi Repo secara harian; e. meminimalkan segala risiko penyelesaian yang timbul dari Transaksi Repo dengan menggunakan sistem penyelesaian yang disediakan oleh Bank INDONESIA dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

f. memiliki mekanisme yang memungkinkan identifikasi secara cepat kondisi yang mengakibatkan peristiwa kegagalan dan/atau mekanisme yang memberikan pemberitahuan kegagalan pemenuhan kewajiban Transaksi Repo kepada lawan Transaksi Repo.

Lembaga Jasa Keuangan yang dapat bertindak sebagai agen Transaksi Repo hanya Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi partisipan pada sistem penyelesaian Bank INDONESIA dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan bertindak sebagai agen Transaksi Repo bagi nasabahnya, Lembaga Jasa Keuangan wajib: a. memperoleh kuasa dari nasabah untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah; b. mencatat identitas nasabah yang melakukan Transaksi Repo dan menyampaikan kepada lawan Transaksi Repo; c. mencatat identitas lawan Transaksi Repo dan menyampaikannya kepada nasabahnya; dan d. membuat laporan secara berkala sebagaimana disepakati dalam perjanjian kepada nasabah yang memuat informasi atas Transaksi Repo yang dilakukan atas nama nasabah.

(1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo atas Efek bersifat utang wajib melaporkan Transaksi Repo dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Penerima Laporan Transaksi Efek. (2) Batas waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pelaporan Transaksi Efek. (3) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo atas Efek bersifat ekuitas wajib melaporkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya sesudah Transaksi Repo terjadi.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

Semua perjanjian Transaksi Repo yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tidak perlu disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, Lembaga Jasa Keuangan tersebut tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 132/BL/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA), beserta Peraturan Nomor VIII.G.13 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY