Peraturan Badan Nomor 7-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
3. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.
5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda

bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 7. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. 9. Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal. 10. Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. 11. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya. 12. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 13. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten. 14. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil. 15. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

16. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak- Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
17. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
18. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Emiten yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau Sukuk, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam menyusun Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten dan penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada) atau pihak lain yang mewakili Emiten wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Emiten harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. Prospektus; c. Propektus Ringkas; d. Prospektus Awal (jika ada); dan e. dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

(1) Emiten yang melakukan Penawaran Umum lebih dari 1 (satu) jenis Efek dalam waktu yang bersamaan dapat menyampaikan Prospektus dalam rangka penawaran masing-masing Efek secara terpisah atau dalam 1 (satu) Prospektus. (2) Dalam hal Emiten menyampaikan dalam 1 (satu) Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prospektus tersebut harus memuat atau mengungkapkan semua informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang. (3) Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan mengenai pengungkapan informasi yang dipersyaratkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prospektus harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat.

Ketentuan mengenai penyampaian Prospektus dalam hal Penawaran Umum dilakukan bersamaan untuk lebih dari 1 (satu) jenis Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi penyampaian Prospektus Ringkas dan Prospektus Awal.

Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: a. jadwal Penawaran Umum; b. contoh surat Efek; c. fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah mendapat persetujuan dari menteri atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor

Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi perusahaan Efek; e. surat dari Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan comfort letter, yang dibuat oleh Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan terakhir; f. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi; g. laporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan beserta laporan Akuntan Publik atas prakiraan keuangan dimaksud; h. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum; i. riwayat hidup dari para anggota dewan komisaris dan direksi; j. perjanjian penjaminan emisi Efek (jika ada); k. struktur yang menggambarkan posisi Emiten secara vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perusahaan Anak pada tingkat paling akhir dan posisi Emiten secara horizontal; l. pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; m. pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; n. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

o. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.

Dalam hal Emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Emiten harus menyampaikan dokumen: a. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek atas Efek bersifat utang; b. Kontrak Perwaliamanatan; dan c. perjanjian penanggungan (jika ada).

Dalam hal Emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Emiten harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. untuk Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, meliputi data keuangan 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun; dan b. untuk Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, meliputi data keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun.

(1) Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali: a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya:

1. 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran, untuk Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas; atau
2. 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran, untuk Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk. (2) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau pihak terafiliasi meliputi: a. surat pernyataan bermeterai cukup dari Emiten, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum;

b. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus (jika ada):

1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau
2. surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya; c. keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pihak yang membantu dalam Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan (jika ada); dan/atau d. dokumen lain yang dibutuhkan. (2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.

Bagi Emiten yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.C.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum beserta Peraturan Nomor IX.C.1 yang merupakan lampirannya, kecuali angka 6 huruf l; b. Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal Nomor SE-01/BL/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Dalam Rangka Keterbukaan Informasi; dan c. Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-13/BL/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk yang Dilakukan Secara Bersamaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan mengenai dokumen lain berupa perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf l Peraturan Nomor IX.C.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY