BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN

(1) Atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama

mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja dapat dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

(2) Pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai

dilakukan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui saluran elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Terhadap pihak yang memperoleh barang kena pajak

berupa rumah umum yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah umum dari pemerintah, yang dibuktikan dengan nomor lolos pengujian tagihan pembayaran, dipersamakan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Rumah pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

merupakan bangunan yang dibiayai dan dibangun oleh pemberi kerja dan diperuntukkan bagi karyawannya sendiri Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman.

jdih.kemenkeu.go.id

-3­

(3) Selain dibangun sendiri oleh pemberi kerja, rumah pekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibangun oleh pemberi kerja dengan menggunakan jasa perusahaan jasa konstruksi.

(4) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

rumah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya memiliki fungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor.

(5) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

rumah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• luas bangunan minimal 21 m 2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 36 m 2 (tiga puluh enam meter persegi);
• luas tanah minimal 60 m 2 (enam puluh meter persegi) sampai dengan 200 m 2 (dua ratus meter persegi);
• harga jual tidak melebihi batasan harga jual, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
• merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki.

(6) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau badan yang mengelola tabungan perumahan rakyat.

(7) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c

merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan karena penyerahan rumah umum atau rumah pekerja, tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

(8) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c

tidak termasuk biaya-biaya yang diminta pihak ketiga selain pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah umum atau rumah pekerja diantaranya biaya transaksi jual beli dan biaya transaksi pembiayaan.

(9) Dalam hal rumah pekerja merupakan pemberian cuma-

cuma oleh pemberi kerja kepada karyawan, batasan dasar pengenaan pajak tidak melebihi batasan harga jual yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(10) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(9) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan yang mengatur mengenai nilai lain.

(11) Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan besaran penghasilan paling banyak mengacu pada ketentuan yang

jdih.kemenkeu.go.id

-4­

ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(12) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

termasuk pemegang saham, direksi, komisaris, dan pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(13) Untuk mendapatkan pembebasan pengenaan pajak

pertambahan nilai atas penyerahan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau rumah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat berpenghasilan rendah harus:

• telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 2 (dua) tahun pajak terakhir dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 3 (tiga) masa pajak terakhir yang menjadi kewajibannya bagi orang pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
• tidak memiliki utang pajak.

(14) Perolehan rumah umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan rumah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tunai maupun kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah.

(15) Pengaturan batasan harga jual rumah umum dan rumah

pekerja mulai tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini berlaku untuk tahun­ tahun selanjutnya.

(1) Besaran penghasilan paling banyak masyarakat

berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (11) merupakan penghasilan rata-rata dalam

1 (satu) bulan.

(2) Penghasilan rata-rata dalam 1 (satu) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk perolehan rumah umum atau rumah pekerja secara tunai dan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah selain program kepemilikan rumah umum dari pemerintah dihitung berdasarkan jumlah penghasilan baik berupa penghasilan teratur dan tidak teratur dalam 1 (satu) tahun dibagi 12 (dua belas) dari:

• penghasilan tahun sebelum dilakukan perolehan rumah umum atau rumah pekerja dalam hal sudah mempunyai penghasilan dari 1 Januari tahun sebelum dilakukannya perolehan; atau
• penghasilan yang disetahunkan atas penghasilan yang diterima:

1. di tahun sebelum dilakukannya perolehan rumah umum atau rumah pekerja dalam hal tidak memiliki penghasilan sejak 1 Januari tahun sebelum dilakukannya perolehan; atau
2. di tahun dilakukannya perolehan rumah umum atau rumah pekerja dalam hal baru memiliki penghasilan di tahun dilakukannya perolehan.

jdih.kemenkeu.go.id

-5­

(3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf b diterima atau diperoleh dari bagian

tahun yang kurang dari 12 (dua belas) bulan, atas penghasilan dimaksud disetahunkan untuk menghitung penghasilan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(4) Penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas perolehan:

• rumah umum bagi:

1. karyawan berupa penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan;
2. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto berupa penghasilan neto;
3. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menghitung penghasilan neto berdasarkan pembukuan berupa penghasilan neto;
4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang dikenai pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dan/atau pajak penghasilan bersifat final lainnya berupa perkiraan penghasilan neto yang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto; dan/atau
5. karyawan yang sekaligus melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas berupa penjumlahan penghasilan angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 4;

• rumah pekerja berupa penghasilan bruto karyawan dari pemberi kerja yang menyerahkan rumah pekerja.

(5) Suami istri yang memilih atau tidak memilih untuk

menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, berlaku perhitungan besarnya penghasilan yang berasal dari penjumlahan penghasilan suami dan istri.

(1) Penghasilan rata-rata dalam 1 (satu) bulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk perolehan rumah umum secara kredit atau pembiayaan melalui program kepemilikan rumah umum dari pemerintah dihitung dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Program kepemilikan rumah umum dari pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian bantuan dan kemudahan pemerintah untuk kepemilikan rumah umum berupa subsidi bunga, subsidi uang muka, atau pembiayaan tabungan perumahan rakyat.

(3) Pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai untuk

perolehan rumah umum melalui kredit atau pembiayaan melalui program kepemilikan rumah umum dari

jdih.kemenkeu.go.id

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal pihak yang memperoleh barang kena pajak telah terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah dari pemerintah.

(4) Pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pembayaran maupun penyerahan yang dilakukan sebelum maupun sesudah pihak yang memperoleh barang kena pajak terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah dari pemerintah.

(5) Dalam hal:

• pihak yang memperoleh barang kena pajak belum terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah dari pemerintah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya akad kredit; atau
• pihak yang memperoleh barang kena pajak ditolak pendaftarannya sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah dari pemerintah, pajak pertambahan nilai terutang dan dipungut, dengan saat terutang sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan di bidang perpajakan.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), dalam hal pihak yang memperoleh barang kena pajak menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) secara elektronik melalui saluran yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah:

• berakhirnya batas waktu terdaftarnya pihak yang memperoleh barang kena pajak sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah dari pemerintah setelah dilakukannya akad kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; atau
• pihak yang memperoleh barang kena pajak dinyatakan tidak berhak atas pemberian fasilitas program kepemilikan rumah dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

(7) Dalam hal pihak yang memperoleh barang kena pajak

tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, pemberitahuan pemanfaatan fasilitas dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan rumah umum melalui saluran elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(1) Pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas

penyerahan rumah umum atau rumah pekerja kepada orang pribadi yang telah kawin hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) unit dalam 1 (satu) keluarga.

(2) Dalam hal suami dan/ atau istri telah memanfaatkan

pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah umum atau rumah pekerja sebelum melakukan perkawinan, pembebasan pajak pertambahan nilai yang telah diperoleh tetap dapat dimanfaatkan.

jdih.kemenkeu.go.id

-7­

(3) Orang pribadi yang tidak kawin yang:

• berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
• masih menjadi tanggungan keluarga, tidak dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(4) Rumah pertama yang dimiliki sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d merupakan unit hunian pertama yang akan dimiliki oleh:

• suami dan/ atau istri, dalam hal orang pribadi telah kawin;
• orang pribadi yang berusia sama dengan atau lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan tidak lagi menjadi tanggungan keluarga, dalam hal orang pribadi tidak kawin.

(5) Kepemilikan rumah pertama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d merupakan kepemilikan pertama atas semua jenis hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal, termasuk rumah susun, rumah toko, rumah kantor dan jenis rumah lainnya.

(1) Penyerahan pondok boro kepada koperasi buruh, koperasi

karyawan, pemerintah daerah, dan/ atau pemerintah pusat, dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah daerah

dan/ atau pemerintah pusat yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak tidak dapat memanfaatkan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1).

(3) Pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan pajak

pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.

(4) Bangunan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan bangunan klasifikasi sederhana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bangunan gedung.

(1) Penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada

universitas atau sekolah, pemerintah daerah clan/atau pemerintah pusat, dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Universitas atau sekolah, pemerintah daerah dan/ atau

pemerintah pusat yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak tidak dapat memanfaatkan pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1).

(3) Asrama mahasiswa dan pelajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bangunan sederhana, berupa

jdih.kemenkeu.go.id

-8­

bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.

(4) Bangunan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan bangunan klasifikasi sederhana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bangunan gedung.

Pasal8

(1) Penyerahan rumah pekerja oleh pemberi kerja kepada

karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Atas penyerahan rumah pekerja oleh pemberi kerja yang

tidak memiliki nomor pokok wajib pajak tidak dapat memanfaatkan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Untuk mendapatkan pembebasan pengenaan pajak

pertambahan nilai atas penyerahan rumah umum atau rumah pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pihak yang memperoleh rumah umum atau rumah pekerja secara tunai dan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah selain program kepemilikan rumah umum dari pemerintah harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas disertai dokumen surat pernyataan atau keterangan bermeterai mengenai besarnya penghasilan rata-rata dalam 1 (satu) bulan atas perolehan:

• rumah umum dari:

1. pemberi kerja, dalam hal pihak yang memperoleh barang kena pajak merupakan karyawan;
2. pihak yang memperoleh barang kena pajak, dalam hal pihak yang memperoleh barang kena pajak merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; atau
3. pemberi kerja dan pihak yang memperoleh barang kena pajak, dalam hal pihak yang memperoleh barang kena pajak merupakan karyawan dan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

• rumah pekerja dari pemberi kerja yang menyerahkan rumah pekerja.

(2) Untuk mendapatkan pembebasan pengenaan pajak

pertambahan nilai atas penyerahan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pihak yang memperoleh barang kena pajak berupa rumah umum melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah umum melalui program kepemilikan rumah umum dari pemerintah harus memiliki nomor lolos pengujian tagihan pembayaran program kepemilikan rumah umum dari pemerintah sebagai bukti telah terdaftar sebagai penerima program kepemilikan rumah umum dari pemerintah.

jdih.kemenkeu.go.id

-9­

(3) Nomor lolos pengujian tagihan pembayaran program

kepemilikan rumah umum dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nomor yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/ atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

(4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/ atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menyampaikan data rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan penerima manfaat program kepemilikan rumah umum dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) kepada Direktorat Jenderal Pajak pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(5) Ketentuan mengenai contoh format:

• surat keterangan bermeterai dari pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1);
• surat pernyataan bermeterai dari pihak yang memperoleh barang kena pajak mengenai besarnya penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2); atau
• surat keterangan bermeterai dari pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan dan surat pernyataan bermeterai dari pihak yang memperoleh barang kena pajak mengenai besarnya penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3); tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendapatkan pembebasan pengenaan pajak

pertambahan nilai atas penyerahan pondok boro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, koperasi buruh atau koperasi karyawan, atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas.

(2) Untuk mendapatkan pembebasan pengenaan pajak

pertambahan nilai atas penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, universitas atau sekolah, atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat, harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas.

(1) Pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 disampaikan secara elektronik melalui saluran ;tertentuI jdih.kemenkeu.go.id

-10­

pada laman Direktorat Jenderal Pajak oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Atas pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan tanda terima secara elektronik kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan.

(3) Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangan

untuk menerbitkan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala kantor pelayanan pajak.

(4) Pihak yang memperoleh barang kena pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 harus sudah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum:

• dilakukannya penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; atau
• saat diterimanya pembayaran oleh pengusaha kena pajak dalam hal pembayaran mendahului dilakukannya penyerahan.

(5) Pihak yang memperoleh barang kena pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, menyampaikan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan.

(6) Pihak yang memperoleh rumah umum secara kredit atau

pembiayaan kepemilikan rumah melalui program kepemilikan rumah umum dari pemerintah menyampaikan nomor lolos pengujian tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) kepada pengusaha kena pajak yang melakukan

penyerahan barang kena pajak berupa rumah umum.

(7) Contoh format tanda terima elektronik atas

pemberitahuan pemanfaatan fasilitas secara elektronik melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal saluran elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dapat diakses oleh:

• pihak yang memperoleh rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1); a tau
• karyawan yang memperoleh rumah pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), karena belum memiliki nomor pokok wajib pajak, pemberitahuan pemanfaatan fasilitas disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan rumah umum atau rumah pekerja secara elektronik melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Atas pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan tanda terima secara elektronik kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangan

untuk menerbitkan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala kantor pelayanan pajak.

(4) Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memberikan bukti penerimaan atas penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada pihak yang memperoleh barang kena pajak.

(5) Pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) harus sudah memiliki tanda terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sebelum:

• dilakukannya penyerahan kepada pihak yang memperoleh barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; atau
• saat diterimanya pembayaran oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam hal pembayaran mendahului dilakukannya penyerahan.

(1) Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan

rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta rumah pekerja wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diisi secara lengkap dan benar, serta paling sedikit memuat informasi:

• identitas pihak yang memperoleh barang kena pajak berupa:

1. nama pihak yang memperoleh barang kena pajak; dan
2. nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan dalam hal pihak yang memperoleh barang kena pajak belum memiliki nomor pokok wajib pajak;

• nomor:

1. lolos pengujian tagihan pembayaran pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam hal perolehan rumah umum melalui secara kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah subsidi program kepemilikan rumah umum dari pemerintah; atau
2. tanda terima pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau Pasal 12 ayat (2) dalam hal perolehan rumah umum secara tunai dan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah selain program kepemilikan rumah umum dari pemerintah, rumah pekerja, pondok boro, atau asrama mahasiswa dan pelajar, pada pengisian kolom referensi faktur;

jdih.kemenkeu.go.id 'l

-12­

• kode identitas rumah pada peng1s1an kolom nama barang, dalam hal yang diserahkan berupa rumah umum; dan
• keterangan "program kepemilikan rumah umum dari pemerintah" pada kolom referensi faktur dalam hal belum memiliki nomor lolos pengujian tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1.

(3) Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diberikan keterangan:

• "PPN DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 Tahun 2022 (rumah umum)" atas penyerahan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
• "PPN DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 Tahun 2022 (pondok boro)" atas penyerahan pondok boro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
• "PPN DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 Tahun 2022 (asrama mahasiswa dan pelajar)" atas penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
• "PPN DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 Tahun 2022 (rumah pekerja)" atas penyerahan rumah pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2).

(4) Dalam hal keterangan "PPN DIBEBASKAN BERDASARKAN

PP NOMOR 49 Tahun 2022" sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada dalam aplikasi pembuatan faktur pajak, pengusaha kena pajak melakukan sinkronisasi aplikasi pembuatan faktur pajak.

(1) Atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama

mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang tidak menienuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal4,Pasal5,Pasal6,Pasal 7,Pasal8,Pasal9,Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenai pajak pertambahan nilai.

(2) Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena

pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memungut pajak pertambahan nilai atas:

• penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;

,b. penyerahan barang kena pajak yang diserahkan kepada pihak yang memperoleh barang kena pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak tetapi tidak memiliki tanda terima sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4); dan

• penyerahan barang kena pajak yang diserahkan kepada pihak yang memperoleh barang kena pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan tidak memiliki tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

jdih.kemenkeu.go.id 1/

-13­

(3) Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang

tidak memungut pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan di bidang perpajakan.

(4) Pajak pertambahan nilai yang wajib dibayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar keseluruhan pajak pertambahan nilai yang terutang pada saat penyerahan barang kena pajak yang memanfaatkan pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

(1) Dalam hal rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa

dan pelajar, dan rumah pekerja yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat perolehan tersebut: ·

• digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
• dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, pajak pertambahan nilai yang semula dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi terutang dan wajib dibayar oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak.

(2) Penentuan saat terutang atas pajak pertambahan nilai

yang semula dibebaskan menjadi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penggunaan barang kena pajak tersebut tidak sesuai dengan tujuan semula dan/ atau dipindahtangankan.

(3) Pajak pertambahan nilai terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal pembayaran pajak pertambahan nilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Pajak pertambahan nilai yang telah dibayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.

Kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai yang semula dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikecualikan dalam hal pemindahtanganan barang kena pajak dilakukan oleh pihak yang memberikan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah.

(1) Kepala kantor pelayanan pajak dapat menagih pajak

pertambahan nilai yang semula dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, jika diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan penyerahan barang kena pajak I/ jdih.kemenkeu.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 seharusnya dikenai pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1).

(2) Kepala kantor pelayanan pajak menagih pajak

pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam hal:

• penyerahan barang kena pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Pasal 4 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 6, Pasal

7, Pasal 8, dan Pasal 9;

• pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak tidak menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana diatur dalam

Pasal 12 ayat (1);

• kepemilikan tanda terima penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4) atau Pasal 12 ayat (5); dan/ atau

• pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak tidak membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(3) Kepala kantor pelayanan pajak menagih pajak

pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang memperoleh barang kena pajak dalam hal:

• barang kena pajak tidak digunakan untuk tujuan semula dalam jangka waktu 4 (em pat) tahun;
• barang kena pajak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
• pihak yang memperoleh barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (12),

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8; dan/ atau

• Pemberitahuan pemanfaatan fasilitas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

(4) Dalam hal pihak yang memperoleh rumah umum atau

rumah pekerja tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, pajak pertambahan nilai ditagih oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pihak yang memperoleh rumah umum atau rumah pekerja.

(1) Terhadap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan

pengusaha kena pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, tanda terima atas penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 harus sudah dimiliki oleh pengusaha kena pajak paling lambat tanggal 30 September 2023.

jdih.kemenkeu.go.id

-15­

(2) Penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan.

(3) Pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan

yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini di periode sejak terbitnya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 tetap diberikan fasilitas pajak pertambahan nilai dibebaskan sepanjang tanda terima diperoleh paling lambat tanggal 30 September 2023.

(1) Terhadap penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama

mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 588).

(2) Terhadap rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa

dan pelajar, serta perumahan lainnya yang diberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok, Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1. namun digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula dan/ atau dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 588), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 445

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

NIP 198501162010122002

jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA

MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA RUMAH PEKERJA

YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI

BATASAN HARGA JUAL RUMAH UMUM DAN RUMAH PEKERJA

YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

No Zona 2023 Mulai 2024 Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera 1. Rp162.000.000,00 Rp166.000.000,00 (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung2. Rpl 77.000.000,00 Rp182.000.000,00 Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan

1. Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Rp168.000.000,00 Rpl 73.000.000,00 Kepulauan Anambas) Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor,
2. Depok, Tangerang, Bekasi), dan Rp181.000.000,00 Rp185.000.000,00 Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu Papua, Papua Barat, Papua Tengah,
3. Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Rp234.000.000,00 Rp240. 000.000,00 Papua Barat Daya

jdih.kemenkeu.go.id

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BERMETERAI DARI PEMBER! KERJA

MENGENAI BESARNYA PENGHASILAN

SURAT KETERANGAN DARI PEMBER! KERJA MENGENAI BESARNYA

PENGHASILAN

Yang menandatangani surat keterangan ini:

nama : ..............(1) jabatan : ..............(2) nama instansi/ perusahaan : ..............(3) nomor pokok wajib pajak/ nomor induk kependudukan : ·..............(4)

bertindak selaku pimpinan/pemberi kerja dari nama : ..............(5) nomor induk kependudukan/ nomor pokok wajib pajak : ..............(6)

dengan ini memberikan keterangan bahwa penghasilan yang diterima oleh Saudara .................. (7) adalah sebesar Rp......... (8) setiap bulannya.

Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

(tempat), (tanggal) ... (9) Karyawan Yang memberikan keterangan,

meterai

(nama) ....... (10) (nama) .......(11) Gabatan) .... (12)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT

SURAT KETERANGAN PEMBER! KERJA

(1) Diisi dengan nama pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara.

(2) Diisi denganjabatan pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara.

(3) Diisi dengan nama instansi atau perusahaan pemberi kerja,

bendaharawan gaji, atau yang setara.

(4) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan

pemberi kerja, bendaharawan gaji atau yang setara dalam hal pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara tidak memiliki nomor pokok wajib pajak.

(5) Diisi dengan nama lengkap dan jelas karyawan.

(6) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib

pajak karyawan.

(7) Diisi dengan nama lengkap dan jelas karyawan penerima penghasilan.

(8) Diisi dengan jumlah penghasilan karyawan per bulan.

(9) Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.

(10) Diisi nama lengkap dan jelas karyawan.

( 11) Diisi dengan nama lengkap dan jelas pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara.

(12) Diisi denganjabatan pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara.

jdih.kemenkeu.go.id

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN

(PEMBELI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS)

SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN ATAS KEGIATAN USAHA

ATAU PEKERJAAN BEBAS

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama : ..............(1) nomor induk kependudukan/ nomor pokok wajib pajak : ..............(2) pekerjaan : ..............(3)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang saya terima dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah sebesar Rp......... (4) setiap bulannya.

Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

(tempat), (tanggal) ... (5) Yang menyatakan,

meterai

(nama) .......(6)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT

SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN

(1) Diisi dengan nama pihak yang akan memperoleh rumah umum.

(2) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib

pajak pihak yang akan memperoleh rumah umum.

(3) Diisi dengan pekerjaan pihak yang akan memperoleh rumah umum

seperti usaha ternak, pedagang, dan lainnya.

(4) Diisi dengan jumlah penghasilan pihak yang akan memperoleh rumah

umum.

(5) Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.

(6) Diisi dengan nama lengkap dan jelas pihak yang akan memperoleh rumah

umum.

jdih.kemenkeu.go.id

C. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN

PEMANFAATAN FASILITAS DIBEBASKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS

PENYERAHAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN

PELAJAR SERTA RUMAH PEKERJA

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN FASILITAS DALAM

RANGKA PEMANFAATAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO,

ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA RUMAH PEKERJA

Nomor: .............(1)

Telah diterima pemberitahuan pemanfaatan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai atas penyerahan ................................(2)

dari pihak yang akan memperoleh rumah dengan identitas sebagai berikut:

nama : ..........................................(3) nomor induk kependudukan/ nomor pokok wajib pajak : ..........................................(4)

..................,.........................(5) l!ll~l!l

..............~ ..... (6) E

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT TANDA TERIMA ELEKTRONIK

PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN FASILITAS DIBEBASKAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO,

ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA RUMAH PEKERJA

(1) Diisi nomor tanda terima yang diterbitkan oleh sistem informasi

Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Diisi dengan nama objek yang akan diberikan fasilitas dibebaskan pajak

pertambahan nilai (Rumah Umum/Pondok Boro/Asrama Mahasiswa/ Rumah Pekerja).

(3) Diisi nama pihak yang akan memperoleh (Rumah Umum/Pondok

Boro/ Asrama Mahasiswa/Rumah Pekerja).

(4) Diisi nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pihak

yang akan memperoleh · (Rumah Umum/Pondok Boro/Asrama Mahasiswa/ Rumah Pekerja).

(5) Diisi tempat dan tanggal tanda terima diberikan.

(6) Diisi nama dan jabatan kepala kantor pelayanan pajak tern pat pihak yang

akan memperoleh rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa atau rumah pekerja. Untuk perolehan rumah yang mana pihak yang akan memperoleh tidak memiliki nomor pokok wajib pajak diisi nama dan jabatan kepala kantor pelayanan pajak pengusaha kena pajak terdaftar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

NIP 198501162010122002

jdih.kemenkeu.go.id