Pasal 7

(1) Penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada

universitas atau sekolah, pemerintah daerah clan/atau pemerintah pusat, dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Universitas atau sekolah, pemerintah daerah dan/ atau

pemerintah pusat yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak tidak dapat memanfaatkan pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1).

(3) Asrama mahasiswa dan pelajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bangunan sederhana, berupa

jdih.kemenkeu.go.id

-8­

bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.

(4) Bangunan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan bangunan klasifikasi sederhana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bangunan gedung.

Pasal8

(1) Penyerahan rumah pekerja oleh pemberi kerja kepada

karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Atas penyerahan rumah pekerja oleh pemberi kerja yang

tidak memiliki nomor pokok wajib pajak tidak dapat memanfaatkan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).