PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DALAM PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEMERINTAH PUSAT

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang- Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. yang 2. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggara€rn layanan terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
5. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. 7.Pelindungan... SK No 226048 A

PRESIDEN

1. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang- undangan.
2. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban. urusan 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, YanB berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

(1) Pemerintah hrsat menyelenggarakan Pelayanan Terpadu

dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di tingkat pusat. (21 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat pusat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

pusat (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Menteri.

(2) Penyelenggaraan

SK No 226049 A

PRESIDEN

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melibatkan: urusan a. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan; urusan b. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; urusan c. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; urusan d. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri; urusan e. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri; urusan f. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
• Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
• institusi lainnya.

(2) (3) Institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf k meliputi:

• kementerian/lembaga terkait;
• organisasi penyandangdisabilitas;
• lembaga adat; dan
• organisasi keagamaan, sesuai dengan kebutuhan.

pusat (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui Penanganan kasus bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(1) (21 Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan berdasarkan kasus bagi pemenuhan hak Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional.

(3) Selain...

SK No 226050 A

PRESIDEN

pada (3) Selain Penanganan kasus sebagaimana dimaksud ayat (21 Pelayanan Terpadu di tingkat pusat juga melaksanakan Penanganan kasus berdasarkan rtrjukan akhir yang disampaikan oleh UPTD PPA provinsi.

pusat juga (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat diberikan kepada Keluarga Korban dan/atau Saksi. bagi (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat pusat Keluarga Korban dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. bagi (3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat pusat Saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu di tingkat pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, Menteri melakukan identifikasi kasus.

(1) (21 Identifikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan untuk: Korban; a. mengetahui pemberian layanan terhadap dan psikologis b. menilai keselamatan serta kondisi fisik Korban; dan

• menentukan kebutuhan Korban.

(1) Menteri melakukan asesmen kepada Korban berdasarkan

hasil identifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6.

(1) (21 Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan paling sedikit melalui:

• pemeriksaan fisik;
• pemeriksaan psikologis;
• observasi kondisi Korban; dan
• pemeriksaan dokumen medis. Pasal8...

SK No 226051 A

PRESIDEN

Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Menteri melakukan rapat koordinasi penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu.

(1) Kementerian/lembaga menyelenggarakan layanan bagi

Korban berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Penyelenggaraar, layanan oleh kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat pusat dapat dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kasus, identifikasi kasus, asesmen Korban, tata cara rapat koordinasi, dan Penanganan kasus dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam rangka pemenuhan hak Korban dalam Pemulihan

setelah proses peradilan diberikan penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu.

(1) (21 Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat

dibentuk oleh Menteri.

(3) Tim...

SK No 226052 A

PRESIDEN

(1) terdiri (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat

atas unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) Penilaian pemenuhan hak Korban oleh tim terpadu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(1) (21 Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

berupa rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait dalam pemberian layanan jaminan sosial kepada Korban.

Penilaian pemenuhan hak Korban dalam pemberian layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya oleh tim terpadu dapat dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim terpadu diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar SK No 226053 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan Hukum,

Djaman

SK No 223040 A