Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI-17 TENTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi

www.peraturan.go.id

2015, No.160 3

Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa - Bangsa di Mali, yang selanjutnya disebut Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA, adalah Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk dan ditugaskan dalam rangka pengiriman kontribusi Satgas Heli MI-17 TNI ke MINUSMA.

Pasal 2

Pembentukan Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA dilaksanakan atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA dibentuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 4

Penyiapan, pengiriman, dan pengembalian Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Pasal 5

(1) Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA bertugas paling lama 1 (satu)

tahun dan dapat diperpanjang sesuai permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(2) Perpanjangan waktu penugasan Konga Satgas Heli MI-17 TNI

MINUSMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi pengubahan mandat dari Perserikatan Bangsa-

Bangsa, perubahan situasi politik dan keamanan di daerah misi, perubahan penugasan di daerah misi, dan/atau kebutuhan dalam negeri, Pemerintah Republik Indonesia dapat menarik Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA.

(2) Penarikan Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 7

Panglima Tentara Nasional Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA kepada Presiden paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan

www.peraturan.go.id

2015, No.160 4

ditembuskan kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 8

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk tugas Konga Satgas Heli MI-17 TNI

MINUSMA dibebankan pada:

  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Kementerian Pertahanan; dan
  • Anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengiriman, operasional, perawatan personel, pemeliharaan peralatan, pengembalian, dan penambahan atau penguatan Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA pada misi yang sedang berjalan.

(2) Pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

  • penyiapan personel Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA sesuai dengan kualifikasi permintaan Perserikatan Bangsa- Bangsa;
  • pengadaan dan/atau pembelian peralatan dan perlengkapan perorangan dan kesatuan serta perlengkapan khusus yang diperlukan Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA sesuai dengan persyaratan dan standardisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  • peningkatan kapasitas personel dan peningkatan spesifikasi teknis peralatan perlengkapan yang sudah tersedia namun belum memenuhi spesifikasi teknis Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
  • penarikan Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.160 5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2015

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015

,

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan peran aktif Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia;

  • bahwa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2100 tanggal 25 April 2013 tentang pembentukan Misi United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), yang diperpanjang dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2164 tanggal 25 Juni 2014, dan atas permintaan United Nations Department Peacekeeping Operations (UNDPKO) tanggal 22 Agustus 2014 tentang pengalihan rencana pengiriman kontribusi Satuan

www.peraturan.go.id

2015, No.160 2

Tugas Helikopter MI-17 Tentara Nasional Indonesia dari misi African Union United Nations Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) ke MINUSMA, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia pada misi tersebut;

  • bahwa rencana pengiriman pasukan tersebut telah mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja pada tanggal 26 Januari 2015;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian;

Referensi Silang (4)
UU 37/1999 — HUBUNGAN LUAR NEGERI
UU 3/2002 — PERTAHANAN NEGARA
UU 34/2004 — TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERPRES 85/2011 — Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang...