Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang TIM KOORDINASI MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN

Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut TKMPP. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: a. Ketua : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. Wakil Ketua : Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); c. Anggota : Rp. 4.000.000,00 (empat jura rupiah). Pasal ... www.bphn.go.id ~ , , lI"d~~~ .'::P~'--~~'~ 1.~7X ~. A~

~:E 

I..~'" ~l

~~ 
.'Y' 
-?
<-,,'w 
.,
"
PRESIDEN
REPUBLIK 
INDONESIA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, TKMPP menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghentian partisipasi Indonesia pacta misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia; b. penyiapan kajian komprehensif dan penyiapan rekomendasi tentang kebijakan bagi partisipasi Indonesia pacta misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia; c. penyiapan dan perumusan posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan mengenai partisipasi Indonesia pacta misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional; dan d. pemantauan dan evaluasi partisipasi Indonesia pacta rnisi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Susunan keanggotaan TKMPP terdiri atas: a. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukurn, dan Keamanan; b. Ketua : Menteri Luar Negeri; c. Anggota :

1. Menteri Pertahanan;
2. Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Sekretaris Kabinet; ..' h P~nal;m~ www.bphn.go.id , ~~'
6. , AA;"'~~ ..
7. ~~-? ~Z",~ II. "-; " -~n~ ~~'A:~~~'I. ~A:

1: 
~ ~f 
~A 
"tt" 
.\

\I'~j

~~AV
~~,"".I 
.2
.c- ~ 'w I ...,...
---,
PRESIDEN
REPUBLIK 
INDONESIA

6. 
Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. 
Kepala Badan Intelijen Negara;
d. 
Sekretaris: 
Ketua Pelaksana Harian.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak menerima lagi uang kehormatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 2000 tentang Uang Kehormatan Bagi Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda- Tanda Kehormatan Republik Indonesia serta Honorarium Bagi Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda- Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Pasal... www.bphn.go.id .. #- ' AlI"'~~~ ,_I-??l'~~~~ ~'A;~ ~

~~,,~ 
~.'j
f~' 
"'\

.~A~ ~~" 1t'~1

~~AI/
~~""'~J
c".6,.;IT 
~
~,
PRESIDEN
REPUBLIK 
INDONESIA

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TKMPP, dibentuk Pelaksana Harian. (2) Pelaksana Harian TKMPP dip imp in oleh Ketua Pelaksana Harian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKMPP. (3) Pelaksana Harian TKMPP bertugas memberikan dukungan . pengolahan data, analisis, dan kajian kepada TKMPP. (4) Pelaksana Harian TKMPP terdiri atas: a. Ketua : Direktur lenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri; b. Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik. Hukum, dan Keamanan; 2. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik. Hukum, dan Keamanan; 3. Direktur ... www.bphn.go.id ., .AlI"'"

...~"?>~.-;~ 
"-
".., ~.~ 
--~~t1~
l."7
~
~~'~ 
t"'" 

.~~;

I..~d~ 
~~j

~~AV ~~.y.!'. -.? .c 'e/"", " PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

3. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
9. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepala Badan Intelijen Strategis, Tentara Nasionaiindonesia;
11. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Deputi Bidang Luar Negeri, Badan Intelijen Negara;
14. Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Tentara Nasionaiindonesia. Pasal ... www.bphn.go.id , .' .",,"11'". .~" ~"»-,-"=~",, .A..,~..~ ...~~~~ ~. If .7~~~ b.A: ,~~,

\4~
~~dl! 
""':I

~AAV

-?
"ok'.' '¥
,. "
PRESIDEN
REPUBLIK 
INDONESIA

(1) Pelaksana Harian dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis daD administratif kepada Pelaksana Harian.

(1) TKMPP mengadakan rapat koordinasi secara berkala, sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Rapat koordinasi dapat diusulkan atau dipimpin oleh Pengarah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja TKMPP diatur oleh Ketua TKMPP.

Ketua TKMPP melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pre sid en setiap 6 (enam) buian sekali at au sewaktu-waktu jika dipandang perillo

Segaia biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TKMPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan daD Belanja Negara pacta Kementerian Luar Negeri. Pasai ... www.bphn.go.id . ) ~ ..IJA""'-~~
,'~p~""'.-"~~~ "'.A7~ ,,~ ,:: ";~\

.\~~
~d~ 
~,

~AI/ ~~ .v. ~ ~ oC-I'W;#"""'" , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasalll Peraturan Presiden ini mulai berlaku pacta tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pacta tanggal 29 November 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Sl:KRETARIAT KABINET RI Politik, www.bphn.go.id . '-. SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA Jakarta, (, Desember 2011 Nomor .B. {s?:>4 /Polhukam/XII/2011 Kepada Yth. Sifat .Segera -:>

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Lampiran : 1 (satu) set Nasional, Kementerian Hukum dan Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan HAM; Presiden No. 33 Tahun 2011
2. Direktur Utama Perum LKBN ANT ARA;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. di- Jakarta Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Cajon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Cajon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Desember
5. Demikian, untuk mohon menjadikan maklum. -, "", ..( ..' m, Tembusan Yth.: Sekretaris Kabinet.
6. www.bphn.go.id .' ...JM...~..;l"~~"" tf~ r ~ rJJ'~ ~,~ A~ ~At\ ~a~ ~~ ,~'L'.J;j ~oo!' ' PRESIDEN REPUeL.IK INDONESIA KEPUTUSAN PIlESIDEN MPU9LIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011 TEN'r A:NG PE:MBENTUKAN TIM SBLBKSI CALON ANGGOT A KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOT A BADAN PENGA WAS PEMILIHAN UMUM PUSIDEN MPUBLIK lNBON!SIA, M~t'li't:nbaflg : bahwa dalam fangka meiaksanakan ketefituan Pastil 12, Pasal 86, clan Pasal 129 ayat (4) Un dang-Un dang Nomo! 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umunl, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum clan Calon Atlggota Badan Pengawas Pemilihan Umum; M@1'\grnaat :
7. Pasal 4 ayat (1) Undatlg-Undatlg Dasar Negara Republik Indonesia Ta~un 1945;
8. Undi11g-Undans NOlnor IS "fahun tenting Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN: Meftetapkafl : KEPUTUSAN PRESIDEN TENT ANG PEMBENTUKAN llM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILlHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGA WAS PEMILIHAN UMUM. PERT AMA... www.bphn.go.id
9. ...JI#h'I\k ...~..:vr'~,~ , .t.~"~x '* ~ tA, ~~ ~~t ~A ~d4 ~2

p~
'C.~ t~~
~..."
P~ESIPe:N
REPUBLIK 
INDONESIA
.., .
-
PER 1" AMA 
: 
Meillbentuk rf'im Seleksi Caton Anggota Komisi Pemilihan
Umum clan Caton Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum,
yang selanjumya dalam Keputusan Presiden ini disebut 'rim
Seleksi.
I{EDUA 
: 
i'im Scleksi sebagaimwla dimaksud pada DiktUl11 PElt'r AMA
terdiri dari :
Ketua met'flfigkap anggota. 
: 
Sdr. GamilWat1 Fauzi;
Wakil Ketua nlerangkap anggota 
: 
Sdr. Amir Syamsuddin;
Sekrctaris merangkap Anggota 
: 
Sdr. A. Tanribali. L;
A11ggota : 
1. 
Sdr. Prof. Dr. Azyumardi Azra;
2. 
Sdr. Prof. Dr. Saldi lira, S.H.;
3. 
Sdr. Allis Baswedan, Ph.D;
4. 
Sdr. Prof. Dr. Pratikno;
5. 
Sdr. Prof. Ranuan Surbakti, MA. Ph.D;
6. 
3dr. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si;
7. 
Sdr. Dr. R. Siti Zuhro, MA;
8. 
Sdr. Dr. Imam Prasodjo, MA;
KE"flGA 
: 
1"im Seleksi bertugas men1bafltu Presidefl untuk mefletapkan
caton Anggota Komisi Pemilihan Umum clan caton Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan diajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
KEEMP A j' 
: 
Untuk metY1ilih caton Anggota K6misi Pemilihan Unlum dRn
caton Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tim Seleksi
melakukan tallapan kegiatat1:
a. mengumUmkatl...
www.bphn.go.id
,
.~lpl.f~~\\
I~!~
~ .._'~

~A.f ~. ~d.1 ., '\l~A~ 6F:~

-A~w"7
~,
PRESIDEN
REPUSLIK 
INOONESIA
.3 
.
Q. mefiiUffiUl.tlkan 
~efldaRarafl 
caton 
al1Ql;ota 
KOl'l'lisi 
PemiliRat1
Umum 
clan caton at1ggota 
Badan 
Pengawas 
Pemilihan 
Umum
pada 
media 
massa 
cetak 
harian 
dat1 media 
massa 
elektronik
nasional;
b. 
t11enerifl'lll 
pendaftw'an 
bakal 
calon 
flfiggota 
Komisi 
Pemilihan
Umum 
dan bakal 
caton 
anggota 
Badan 
Pengawas 
Pemilihan
Umum~
c. 
ffislakukan 
peflelitiw1 
admifiiatri1si 
bllkal 
caton 
anggota
Komisi 
Pemilihan 
Umum 
dw1 
bakal 
caton 
3nggota 
Badat1
Pengawas 
Pcmilihwl 
UmUl11;
d. 
ffi011gumuifikilt1 
l'lasil 
l:lenslitia11 
admuustrasi 
bakal 
ca.lon
W1Ssota. Komisi 
Pen1ilihan 
UftlUm 
dan caton 
anggota 
Badan
Pengawas 
Pemilihan 
Umum;
e. 
melakukwl 
seleksi 
tel-1ulis 
dengi1fl 
ll1ateri 
utama 
pengetahUaI1
mengenai 
Pemilihan 
Umum;
f. 
melakukan 
tes kesehata»;
g. 
111elakukarl 
serQngkaiQn 
tes psikologi;
h. 
mengumumkan 
nama 
dattar 
bakal 
caton 
anggota 
Komisi
Pemilihan 
Umum 
dan bakal 
caton 
anggota 
Badan 
Pengawas
Pemilihan 
Umum 
yang 
tutus 
seleksi 
tertulis, 
tes kesehatan,
dan tes psikologi 
untuk 
mendapatkan 
masukan 
dat1 tanggapan
masvarakat
.t
i. 
fl1elakukan 
wQwancara 
deUjatl 
reateN 
penyelenggaraan
Penulihan 
Un1ult1 
daft klarifikasi 
atas tanggapw1 
clan masukan
masyarakat;
j. menetapka11...
www.bphn.go.id
., 
,"Id~~"
.~..;?/rp~,.
~A';~~~~ 
r:f 

~6.. W,41 .i ~,,~.., Jj)':t ; , c, ,~\ )1 , _'.:.~.~I. "",Ii : -\y -~.)W, .,.", PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA .4 . j. menetai}kafi 14 (empat belas) naft1a caton anggota Komisi Pemilil'lan UmUfl1 clan 10 (sepuluh) nama caton anggota Baclan Pengawas Pelnilihan Umum dalam rapat pleno; clan k. menyalnpaikan 14 (err1pat betas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum clan 10 (sepuluh) nama calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Presiden. KBEMPA "f : l)alam ltlelaks3nakafl tugastlya, 'fin'! Seleksi bertanggung jawab kepada. Presiclen. KELI:MA : i'un Seleksi fllelaporkafl pelaksal1aan setiap tahapan seleksi kepada Presiden clan Dewan Perwakilan Rakyat. KEENAf,.,1 : 1'im Seleksi clibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. KETUJUH : Masa kerja Tim Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan disahkannya anggota Komisi Pemilihan Umum terpilih datl anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terpilih. KEDELAP AN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 1"im Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Dalam Negeri. KESEMBILAN: ... .' ""'I www.bphn.go.id ., " . ...A4J1""'~ ..'?~r~' ~
.~A~~ ~"~~ '~A ? ~ "! ,~{ '~'4. '~." ~J

!'t~
~~ (v;tif
~...' '"
PRESIDEN
REPUBLIK 
INDONESIA
.5 
.
KESEMBILAN 
: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABlNET RI
kum
.
.
,':
www.bphn.go.id
~
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 
8 Desember 
Nomor 
: 
B. 1;~8 /Polhukam/XII/2011 
Kepada Yth.
Sifat 
Segera 
-> 1. Kepala Badan Pembinaan Hukum
Lampiran: 
1 (satu) set 
Nasional, Kementerian Hukum dan
Perihal 
Penyampaian Salinan Peraturan 
HAM;
Presiden Nomor 90 Tahun 2011 
2. Direktur Utama Perum LKBN
ANTARA;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia,
di-
Jakarta
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Peraturan Presiden
Nomor 90 Tahun 2011 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang telah ditetapkan pad a
tanggal 6 Desember 2011.
Demikian, untuk mohon menjadikan maklum.
,
Tembusan Yth.:
Sekretaris Kabinet.
www.bphn.go.id
.
" 
AAI"~~~
~ 
,_I?>?~~~~
.'A;~
~" -~~~. 
.~A~ 
..,,~ 'J
~~, 
,""t
~ft~ 
.~A~
~n" 
~.,

ty ~~ ,. -I'."'"," PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERA TURAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 90 T AHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, W AKIL KETUA, DAN ANGGOT A DEW AN GELAR, T ANDA JASA, DAN T ANDA KEHORMA TAN DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Ketua, W aki 1 Ketua, dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Mengingat : 1. Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang GeIar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089); 4. Peraturan ... www.bphn.go.id .. ~ ' IA!~".. .I!,P?'_~~~ 'I..A7~ ~6 I:: ~~. ~~, .\ I..:~~ ~~

,
PRESIDEN
REPUBLIK 
INDONESIA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5115);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN 
PRESIDEN 
TENTANG 
HAK 
KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR,
TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.