Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 1

Kepada Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia diberikan uang kehormatan setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

  • Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
  • Setiap Anggota Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
  • Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

(1) Kepada Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda

Kehormatan Republik Indonesia yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia diberikan honorarium setiap bulan.

(2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

  • Kepala Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  • Masih-masing Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan tingkat jabatannya.

(3) Tingkat jabatan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda

Kehormatan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PRESIDEN

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Militer Presiden.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan presiden ini, maka Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia serta Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia tidak menerima lagi Honorarium berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984;

Pasal 6

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan dibentuk Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Kepada Ketua dan Anggota-anggotanya diberikan uang kehormatan;

  • bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia sehari-hari dibantu oleh Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia;
  • bahwa honorarium Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia serta anggita Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang selama ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
  • bahwa sehubungan dengan hak-hak tersebut di atas pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan;
  3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU_42_1984
Referensi Silang (2)
UU 4/1959 — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang POS
KEPPRES 42/1984 — Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984 tentang...