PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

(1) Untuk melaksanaan kebijakan dan langkah-langkah

yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) daniatau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas s:stem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O.

(2) Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian besaran:

• Anggaran Pendapatan Negara;
• Anggaran Belanja Negara;
• Surplus/defisit anggaran; dan
• Pembiayaan Anggaran.

(3) Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.760,883.901.130.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus enam puluh triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sumber:

• penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp1.462.629.6a8.832.0OO,OO (satu kuadriliun empat ratus enam puluh dua triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

• penerimaan

SK No 018865 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

• penerimaan Negara Bukan Pajak diperkirakan sebesar Rp297.755.472.298.000,00 (dua :atus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
• penerimaan Hibah diperkirakan sebesar Rp498.740.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

(4) Anggaran Belanja Negara sebagaimana dir-raksud pada

ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.613.8L9.877.869.0OO,00 (dua kuad:iliun enam ratus tiga belas triliun delapan ratus sembilan :elas miliar delapan ratus tujuh puluh tu:uh iuta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

• Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.851.101.008.789.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus lima puluh satu triliun seratus satu miliar delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk tambahan belanja untuk penangangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebesar Rp255.1 10.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun seratus sepuluh miliar rupiah); dan
• Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan sebesar Rp762.7 18.869.080.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

(5) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp852.935,976.739.000,00 (delapan ratus lima puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

• pembiayaan utang;
• pembiayaan investasi;

C pemberian

SK No 018866 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pemberian pinjaman;
• kewajiban penjaminan; dan
• pembiayaan lainnya.

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dani atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja:

• kesehatan;
• jaring pengaman sosial; dan
• pemulihan perekonomian. (21 Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain

untuk jaring pengarrran sosial di desa berrpa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (covrD- 1e).

(1) Rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O berupa Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2: Dalam

SK No 018867 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan atas rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkonsultasi dengan Presiden.

(1) Rincian lebih lanjut mengenai Angga:an Belanja

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

(1) Rincian Anggaran Pendidikan tercan:um dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (2\ Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) termasuk Dana Abadi investasi pemerintah di bidang

Pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.C00,00 (dua puluh sembilan triliun rupiah) untuk:

• Pengembangan pendidikan nasional;
• Penelitian;
• Kebudayaan; dan
• Perguruan tinggi.

(3) Ketentuan mengenai bentuk, skerr-a, dan cakupan

bidang yang dapat dibiayai menggunakan hasil pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah

Pusat berupa:

• pergeseran pagu anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram calam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ar-caman yang membahayakan perekonomian nasior-al dan,'atau stabilitas sistem keuangan;
• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajal: termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;
• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam;
• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;
• perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulanggan bencana alam;
• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara pada kementerian negara/ lembaga tertentu;
• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Len:baga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2Ol9;
• perubahan anggaran Belanja Pemerintah trusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan be-a.nja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date;
• perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi casar ekonomi makro, perubahan parameter, danTatau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya; j perubaha-r.,.

SK No 018869 A

FRESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA

• perubahan pembayaran investasi pada organisasi/ lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional sebagai akibat da:i perubahan kurs;
• perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping DIPA Tahun 20l9 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri;
• perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan;
• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam;
• pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) untuk pemberian bantuan dan/atau hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau kebijakan stimulus hskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi;
• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lemlaga, antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08;
• pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satua:l kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;
• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah n:urni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
• pergeseran

SK No 018870 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pergeseran anggaran antarprogram dalam I (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (ineligible expenditurel atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
• pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga;
• realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal; dan
• pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten lKota danf atau antar kewenangan untuk kegiatan da-am rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Perubahan anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan

oleh penambahan atau pengurangan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan rincian

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagain:ana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain berupa:

• Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
• Penyesuaian

SK No 018871 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
• Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subb:dang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kcndisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;
• Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah;
• Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum;
• Penyesuaian alokasi Dana Desa;
• Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
• Perbaikan data dan salah hitung, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran -rrang

berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagar akibat dari:

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;
• penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2019 yang tidak terserap;
• pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau
• pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah closing date, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu

Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Merteri Keuangan.

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan rincian Pembiayaan Anggaran termasuk perubahannya nenjadi dasar penyusunan dan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2O2O.

(1) Dalam hal terdapat pembentukan dan/atau pengubahan

Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (21 Penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran sebagai akibat pembentukan dan/atau pengubahan Kementerian NegarafLembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (4) huruf a.

(3) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,

Pasal 1 I

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presider ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 20l9 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22O), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar

SK No 018873 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2O2O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2O2O

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEG.qRA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202O NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA dan Perundang-undangan,

a Djaman

SK No018904A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 202O

TENTANG PtrRUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN

ANGGARAN 2O2O

LAMPIRAN

POSTLIR PERUBAHAN APBN TAHUN ANGGARAN 2O2O

dalam ribuan

Semula Menjadi

A. PENDAPATAN NEGARA 2.233.196.701.660 1.760.883.901.130

I. PENERIMAAN DALAM NtrGERI 2.232.697.961.660 1.760.385.161.130

. PENERIMAAN I. 1.865.702.816.382 1.462.629.688.832 PERPAJAKAN

PENERIMAAN NEGARA N Z. 366.995.145.278 297.755.472.298 BUKAN PAJAK

II. PENERIMAAN HIBAH 498.740.000 498.740.OOO

B BELANJA NEGARA 2.540.422.500.559 2.613.819.877.469

I BELANJA PEMERINTAH r.683.477. 179. 135 1.8s 1. 101.008.789 PUSAT TT II. TRANSFER KE DAERAH DAN 856.945.32r.424 762.718.869.080 DANA DESA

• KESEIMBANGAN PRIMER -L2.OLz.4s8.899 -sL7.779.676.739

SURPLUS/ (DEFISIT} ANGGARAN D. -307.225.798.A99 -852.935 .976.739 (A. BI

o/o Defisit Anogaran terhadap -1,76 -5,O7 PDB E. PEMBIAYAAN AISGGARAN 307.225.79a.A99 852.935.976.739 I. PEMBIAYAAN UTANG 351.853.2s6.250 1.006.400.481.800

II. PEMBIAYAANINVESTASI -74.229.874.207 -229.324.135.317

III. PEMBERIAN PINJAMAN 5.192.999.856 5.810.2 13.256

IV. KEWA-IIBAN PENJAN{INAN -s90.s83.000 -590.583.000 V. PEMBIAYAAN LAINNYA 25.000.000.oo0 70.640.OOO.OOO

AT,OI{ASI

SK No 018906 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES!A

LAMPIRAN

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

(dalam ribuan ru iah)

SEMULA MENJADI

ALOI(ASI 307.225.79A.899 852.935.976.739

PEMBIAYAAN ANGGARAN 1 Pembiayaan Utang 351.853.256.25o 1.0()6.40().481.800 1 1 Surat Berharga Negara 389.322.04s.700 549.550.000.000 (Neto) t.2 Pinjaman (Neto) -37.468.789.450 6.956.379.407 1.2.1 Pinjaman Dalam Negeri 1.296.006.236 r.296.006.236 (Neto) 1.2.1.1 Penarikan Pinjaman 2.974.130.000 2.974.130.000 Dalam Negeri (Bruto) 1.2.t.2 Pembayaran Cicilan -1.678.r23.764 -1.678.r23.764 Pokok Pinjaman Dalam Negeri 1.2.2 Pinjaman Luar Negeri -38.764.795.686 5.660.373.17 | (Neto; 1.2.2.r Penarikan Pinjaman 48.350.41s.817 l11.529.539.837 Luar Negeri (Bruto) 1.2.2.t.1 Pinjaman Tunai 21.600.000.000 81.985.600.000 1.2.2.t.2 Pinjaman Kegiatan 26.750.41s.817 29.543.939.8s7 r.2.2.t.2.7 Pinjaman Kegiatan 22.584.409.2t2 24.848.tO2.2t2 Pemerintah Pusat 1.2.2.1.2.1.1 Pinjaman Kegiatan 22.r82.739.212 22.t82.7 39 .2t2 Kementerian Negara/Lembaga 1.2.2.t.2.t.2 Pinjaman Kegiatan 401 .670.000 2.665.363.000 Diterushibahkan 1.2.2.7.2.2 Pinjaman Kegiatan 4.166.006.605 4.695.837.625 kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah 1.2.2.2 Pembayaran Cicilan -87.1t5.211.503 -105.869, 166.666 Pokok Pinjaman Luar Ne

1.3 Pandemic . SK No 018876 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

(dalam ribuar- rupiah)

SEMULA MENJN)I

1.3 Pandemic Bond 449.894.102.393 2 Pembiayaan Investasi -74.229.874.207 -229.324.135.317 2.1 Investasi kepada Badan -17.730.801.073 - 15.980.801.073 Usaha Milik Negara 2.t.r Penyertaan Modal -s.000.000.o00 -5.000.oo0.000 Negara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2.r.2 Penyertaan Modal -3.500.000.000 -3.500.o00.ooo Negara kepada PT Hutama Karya (Persero) 2.t.3 Penyertaan Modal -2,500.000.o00 - 1.7s0.000.000 Negara kepada PI Sarana Multigriya Finansial (Persero) 2.r.4 Penyertaan Modal -268.O17.000 -268.O 17.000 Negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) 2.r.5 Penyertaan Modal -700.000.000 -700.oo0.ooo Negara kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) 2.t.6 Penyertaan Modal - 1.000.000.oo0 - 1.000.o0o.000 Negara kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 2.1.7 Penyertaan Modal -3.762.784.O73 -3.762.784.O73 Negara kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)

2.1.8 Penyertaan

SK No 018877 A

PRESIDEN

REPUELIK INDQNESIA

LAMPIRAN

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

(dalam ribuan rupiah)

SEMULA MENJADI

2.r.8 Penyertaan Modal - 1.000.000.000 Negara Untuk Penguatan Neraca Transaksi Berjalan 2.2 Investasi kepada -5.000.000.000 -5.000.000.000 Lembaga/Badan Lainnya 2.2.1 Penyertaan Modal -s.000.000.000 -5.000.ooo.ooo Negara kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 2.3 Investasi kepada Badan -52.5 14.s82.699 -41 .0 t4.582.699 Layanan Umum 2.3.t Dana Bergulir - 10.000.000.000 - 10.000.000.000 2.3.1.1 Pusat Pengelolaan Dana -9.000.000.000 -9.000.000.000 Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 2.3.1.2 Pusat Investasi - 1.000.oo0.000 - 1.OOO.OOO.000 Pemerintah (PIP) 2.3.2 Dana Pengembangan - 18.000.000.000 - 18.000.000.000 Pendidikan Nasional (DPPN) 2.3.3 Lembaga Manajemen - 10.500.00o.000 Aset Negara (LMAN)

• 1.000.000.000 2.3.4 Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) 2.3.s Dana Abadi Penelitian -5.OOO.OOO.OO0 -5.000.000.o00

2.3.6 Dana .

SK No 018878 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

(dalam ribuar- rupiah)

SEMULA MENJADI

2.3.6 Dana Abadi Kebudayaan - 1.O00.ooo.ooo - 1.000.ooo.ooo 2.3.7 Dana Abadi Perguruan -5.000.000.000 -5.000.000.000 Tinggi 2.3.8 Badan Pengelola Dana -2.Ot4.582.699 -2.014.s82.699 Lingkungan Hidup (BPDLH) 2.4 Investasi kepada -999.O73.134 -779.O43.600 Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional 2.4.1 Islamic Development -83.767.OO3 - 101.800. 177 Bank (lDB) 2.4.2 The Islamic Corporation -42.744.O28 -51.94s.867 for the Development of Private Sector (lCD) 2.4.3 International Fund for -43.200.000 -52.500.000 Agricultural Development (IFAD) 2.4.4 International -277.384.OOO -227 .800.OOO Development Association (lDA) 2.4.5 International Finance -328.O94.400 Corporation (lFC) 2.4.6 International Bank for -238. 162.443 -289.433.524 Reconstruction and Development (IBRD)

2.4.7 . Credit

SK No 018879 A

PRESIDEN

REPUT]LIK INDONES!A

LAMPIRAN

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

(dalam ribuan nrpiah)

SEMULA MENJADI

2.4.7 Credit Guarantee and -43.200.000 -52.500.O0O Investment Facility (cGrF) 2.4.8 Islamic Corporation for -2.52t .260 -3.064.O32 the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) 2.5 Penerimaan Kembali 2.Ot4.582.699 2.Ot4.582.699 Investasi 2.5.r Dana Bergulir BLU 2.Ot4.582.699 2.O14.582.699 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan 2.6 Pembiayaan lnvestasi -168.s64.290.644 Lainnya 2.6.1 Pembiayaan Dalam - 150.000.000.000 Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2.6.2 Pembiayaan Pendidikan -t8.564.290.644 3 Pemberian Pinjaman 5.L92.999.856 5.810.2r3.256 3.1 Pinjaman kepada Badan 5.192.999.856 5.810.2 13.2s6 Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah/Lembaga/ Badan Lainnya 3.1.1 Pinjaman kepada Badan 5.192.999.856 5.810.213.256 Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)

1. 1. 1. 1 Pinjaman

SK No 018880 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

dalam ribuar: rupiah)

SEMULA MENJADI

3.1,1,1 Pinjaman kepada Badan -4.166.006.605 -4.695.837.62s Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)

1. 1. 1.2 Penerimaan Cicilan 9.359.006.461 10.s06.050.881 Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah 4 KewaJiban Penjaminan -590.583.OOO -59().583.OOO 4.t Penjaminan Pemerintah -s90.583.000 -590.583.000 4.1.1 Penugasan Percepatan -421.066.000 -421.066.000 Pembangunan I nfrastruktur Nasional 4.1.1.1 Penjaminan Pemerintah -42t.066.OOO -42t.066.OOO Untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek 4.t.2 Penugasan Penyediaan - 169.517.000 - 169.517.000 Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN 5 Pembiayaan Lainnya 25.OOO.OOO.OOO 70,6+0.OOO.OOO 5.1 Saldo Anggaran Lebih 2s.o00.o0o.000 70.640.000,000

I. Pendapatan .

SK No 018881 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA.

LAMPIRAN

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

ldalam ribuan rupiah) No Uraian Semula Menjadi

1 Pendapatan Pajak Dalam 1.823.100. 176.382 1.427 .OO4.,598.832 Negeri 1,1 Pendapatan Pajak 929.902.819.000 703.344.tt1.452 Penghasilan (PPh) 1.1.1 Pendapatan PPh Migas 57.426.O30.OO0 43.746.840.645 1.1.1.1 Pendapatan PPh Minyak 26.429.O41.606 20. 133.501 .681 Bumi 1.1.1 2 Pendapatan PPh Gas Bumi 30.996.988.394 23.613.338.964 t.t.2 Pendapatan PPh Non-Migas 872.476.789.000 659.597.270.807 t.t.2.t Pendapatan PPh Pasal 21 163.371.370.000 139.035. t84.804 r.t.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22 22.927.289.000 19.77 t.r34.434 t.t.2.3 Pendapatan PPh Pasal22 69.672.450,000 48.942.885.366 Impor t.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23 52.746.585.000 39.095.007.498 1.1,2.5 Pendapatan PPh Pasal 1 1.976.351.O0O 1o.575.768.372 25129 Orang Pribadi 1.t.2.6 Pendapatan PPh Pasal 323.416.731.000 231.951.Otg.874 25 I 29 Badan t.1.2,7 Pendapatan PPh Pasal 26 74.934.345.O0O 5t.444.87 6.435

1. 1.2.8 Pendapatan PPh Final 1s3.251 .O05.000 1 18.661 .1194.587 t.t.2.9 Pendapatan PPh Nonmigas 180.663.000 120.299.437 Lainnya t.2 Pendapatan Pajak 685.874.886.800 529.651.102.000 Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

1.2.1 Pendapatan

SK No 018882 A

PRESIDEN

REPUELIK INDSNESIA

LAMPIRAN

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

(dalam ribuan rupiah) No Uraian Semula Menjadi t.2.1 Pendapatan PPN Dalam 426.243.449.062 344.504.286.205 Negeri 7.2.2 Pendapatan PPN Impor 237.935.9s7.sos 169.931.O99.956 1.2.3 Pendapatan PPN Lainnya t19.548.477 1O7.907.335 1.2.4 Pendapatan PPnBM Dalam t6.332.176.818 to.397.823.954 Negeri r.2.5 Pendapatan PPnBM Impor 5.243.754.940 4.709.984.550 1.3 Pendapatan Pajak Bumi 18.864.632.582 t3.441.937.380 dan Bangunan 1.3. I Pendapatan PBB 2.123.330.882 I .512.973.053 Perkebunan 1.3.2 Pendapatan PBB 733.648.366 522.758.943 Perhutanan 1.3.3 Pendapatan PBB 1.667.153.334 t.r87.925.1O9 Pertambangan 1.3.4 Pendapatan PBB Migas 13.938.000.000 9.931.480.107 1.3.5 Pendapatan PBB Panas 363.100.000 258.72s.8t6 Bumi 1.3.6 Pendapatan PBB Lainnya 39.400.O00 28.O74.352 1.4 Pendapatan Cukai 180.530.000.000 172.898.640.000 i.4.1 Pendapatan Cukai Hasil 173.t45.600.000 165.645.600,000 Tembakau t.4.2 Pendapatan Cukai Ethyl 1s4.600.ooo 154.600.OO0 Alkohol 1.4.3 Pendapatan Minuman 7.130.800.000 7.098.440.000 Mengandung Ethyl Alkohol 1.5 Pendapatan Pajak Lainnya 7.927.838.OOO 7.668.898.00O 2 Pendapatan Pajak 42.602.640.O00 35.625.OOO.000 Perdagangan Internasional 2.1 Pendapatan Bea Masuk 40.oo2.o70.ooo 33.87s.O00.000

2.2 Pendapatan SK No 018883 A

PRESIDEN

]TEPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

ldalam ribuan rupiah) No Uraian Semula Menjadi 2.2 Pendapatan Bea Keluar 2.600.570.000 1.750.000.000 TOTAL t.865.702.816.382 t.462.629.588.832

Memorandum ltem Semula Menjadi

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas

• Pajak Penghasilan (PPh) tr.s42.556,273 20.t45.686.273
• Komoditas Panas Bumi 2.289.52i.634 2.289.521.634
• Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran 9.249.770.944 9.249.770.944 SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal
• Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening 2.960.557 2.960.557 Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum d Pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh 303. 1 38 303.138 rupiah murni

e PPh Pasal 21 selama 6 bulan (April s.d. September

1. atas penghasilan dari pegawai s.d. Rp 200 juta 0 8.6C3.130.000 ldisetahunkan) yang bekerja di sektor Industri Pengolahan (Kategori C)
2. Bea Masuk 694 r 00.000 4C5.574.336
3. Tambahan DTP Pajak dan Bea Masuk 0 64.0C0.000.000

PENERIMAAN

SK No 018884 A

FRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2O2O

dalam ribuan ru

KODE URAIAN AKUN SEMULA MENJADI

(1) (21 (3) (4)

PENERIMAAN NEGARA BUI(AN 366.995. L45.274 297.755.472.298

PAJAK A PNBP SUMBER DAYA ALAM (SDAI 160.3s8.258.585 a2.225.908.748

SDA MIGAS 127.313.220.000 53.294.922.943

• Minyak Bumi 96.807.720.OO0 40.385.879.343
• Gas Bumi 30.505.500.000 12.909.O43.600 SDA Non MIGAS 33.045.038.585 28.930.985.805
• Pertambangan Mineral dan Batu 26.209.O94.486 22.t34.O87.862 Bara
• Pendapatan Kehutanan 4.738.942.O55 4.4t7.s74.264
• Pendapatan Perikanan 900.3s4.2s6 900.354.236
• Pendapatan Pertambangan Panas t.t96.647 .807 t.478.969.443 Bumi

B PENDAPATAN DARI KEI(AYAAN 49.OOO.OOO.OOO 65.OOO.OOO.OOO

NEGARA DIPISAHI(AN (KNDI

c PNBP LAINNYA 100.945.313.169 94.738.807.O84 oo1 Majelis Permusyawaratan Rakyat 143.226 143.226 oo2 Dewan Perwakilan Ralryat 2.tlg.tI7 5.903.877 004 Badan Pemeriksa Keuangan s.823.s96 8.995.794 oo5 Mahkamah Agung 48.740.838 75.439.O89 oo6 Kejaksaan Republik Indonesia 556.815.787 556.815.787 o07 Kementerian Sekretariat Negara 2.243.979 2.243.979 o10 Kementerian Dalam Negeri 58.595.464 58.933.260 011 Kementerian Luar Negeri 557.53 t.250 s57.53 i .250 ot2 Kementerian Pertahanan 2.977.OO8.247 2.977.008.246 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3.525.464.8t2 3.878.O t1.293 Manusia o15 Kementerian Keuangan 689.6s6.335 689.656.334 018 Kementerian Pertanian 251.740.4t2 250.O6s.352 019 Kementerian Perindustrian 153.015.t77 t76.392.400 020 Kementerian Energi dan Sumber 19.267.459.561 t4.877.979.367 Daya Mineral

• Pendapatan Penjualan Hasil 18.18s.921.495 13.796.441.301 Tambang
• PNBP 1 ,081.538.066 1.081.s38.066

O22 Kementerian SK No 018885 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

12

LAMPIRAN

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2O2O

(dalam ribuar ru iah

KODE URAIAN AKUN SEMULA MENJADI

I 3 4

o22 Kementerian Perhubungan 7 .286.401.110 7.193.593.502 o23 Kementerian Pendidikan dan 2s.615.161 2.5 r 3.387.650 Kebudayaan 024 Kementerian Kesehatan 57 t.526.618 556 486 669 025 Kementerian Agama 1,791. 132.308 t.824 907 926 o26 Kementerian Ketenagakerj aan 1.OO1.774.238 1.OO 1 774 238 o27 Kementerian Sosial 10.415.252 583 041 050 o29 Kementerian Lingkungan Hidup dan 155.660.104 155 660 104 Kehutanan o32 Kementerian Kelautan dan Perikanan t44.634.026 144.634.026 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan 56.336.238 600.050.000 Perumahan Rakyat 034 Kementerian Koordinator Bidang 60.432 Politik Hukum dan Keamanan 035 Kementerian Koordinator Bidang 71.399 Perekonomian 036 Kementerian Koordinator Bidang 462.89t Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 040 Kementerian/Badan Pariwisata dan 48.373.476 54.847.782 ekonomi kreatif 041 Kementerian Badan Usaha Milik 4.419.730 5.852.310 Negara o42 Kementerian Riset dan Teknologi/ 2.338.321.279 5.t26.737 Badan Riset Nasional o44 Kementerian Koperasi dan UKM 966.O87 966.O87 o47 Kemen terian Pemberdayaan 5 r .051 891.000 Perempuan dan Perlindungan Anak 048 Kementerian Pendayagunaan 135.436 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 050 Badan Intelijen Negara 281.109 051 Badafl Siber dan Sandi Negara 49 054 Badan Pusat Statistik 28.9t4.845 28.974.845

O55 Kementerian

SK No 018886 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2O2O

(dalam ribuan

KODE URAIAN AKUN SEMULA MENJADI

(1) (2) (3) (.+ )

0s5 Kementerian Perencanaan 625.000 t.7s6.459 Pembangunan Nasional 056 Kementerian Agraria dan Tata 2.364.508.775 2.L32.254.387 Ruang/ BPN 057 Perpustakaan Nasional 985.600 1.278.697 059 Kementerian Kcmunikasi dan 17.536.179.438 t8.252.tO7.753 Informatika 060 Kepolisian Republik Indonesia ro.392.416.919 7.847.227.537 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan 137.OOO.OO0 137.000.000 o64 Lembaga Ketahanan Nasional 271.679 t.286.261 06s Badan Koordinasi Penanaman Modal 84.468 066 Badan Narkotika Nasional 1.t22.286 068 Badan Kependudukan dan Keluarga 138.915 876.183 Berencana Nasional 074 Komisi Nasional HAM t16.765 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan 1 10. 1 51.740 11C.151.740 Geofisika 076 Komisi Pemilihan Umum 26.344.637 077 Mahkamah Konstitusi RI 1.310.346 1 .310.346 078 Pusat Pelaporan dan Analisis 7 t.LL9 Transaksi Keuangan 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan 7 7.065.526 7 r.065.526 Indonesia 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 26.071.925 26.077.925 081 Badan Pengkajian dan Penerapan ro7.o89.707 1o7.o89.707 Teknologi o82 Lembaga Penerbangan dan Antariksa tc.644.403 Nasional 083 Badan Informasi Geospasial 15.487.500 15.487.500 084 Badan Standardisasi Nasional 34.74s.720 34.730.520 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 10.790.055 1c.790.055 086 Lembaga Admiristrasi Negara 73,160.056 73.160.056 087 Arsip Nasional RI i6.760.790 t6.760.790 088 Badan Kepegawaian Negara 10.23 1.920 1C.23 t.920 089 Badan Pengawasan Keuangan dan 39.754.000 38.958.920 Pembangunan

O9O Kementerian . SK No 018887 A

PRESIDEN

REPUELIK TNDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.]AK

TAHUN ANGGARAN 2O2O

dalam ribua:r ru

KODE URAIAN AKUN SEMULA MENJADI

(1) (21 (3) 4

090 Kementerian Perdagangan 87.346.526 9t.7 13.852 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga 1.256.327 t.243.763 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 92.408.%2 92.408.862 095 Dewan Perwakilan Daerah 4.252.123 100 Komisi Yudisial RI 78.r57 78.t57 103 Badan Nasional Penanggulangan 735.250 22.t90.469 Bencana 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan s0.321 Barang/ Jasa Pemerintah t07 Badan Nasional Pencarian dan 56.364 Pertolongan 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 12.000.000 12.000.000 109 Badan Pengembangan Wilayah 6.589 Suramadu 113 Badan Nasional Penanggulangan 695.384 Terorisme lt4 Sekretariat Kabinet 1.554.302 115 Badan Pengawas Pemilu t.406.097 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio 20.892.308 20.892.308 Republik Indonesia 1t7 Lembaga Penyiaran Publik Televisi r32.220.863 L25.220.862 Republik Indonesia 118 Badan Pengusahaan Kawasan 423.663 Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang r20 Kementerian Koordinator Bidang t67.292 Kemaritiman 999 Bendaharawan Umum Negara 28.088.730.0OO 26.650.202.t94

• Pendapatan Minyak Mentah (DMO) 7.302.730,OOO 3.119.012.813
• PNBP Lainnya 20.786.OO0.000 23.531. 1.89.381 D PNBP Badan Layanan Umum 56.69 L.573.5.24 56.790.756.466

1 OO1 MAJELIS

SK No 018888 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT ORGANISASI BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2O2O /

dalam ribuan APBN 2O2O KODE KEMENTERIAN No. BA NEGARA/ LEMBAGA Semula Menjadi 1 o01 MAJELIS 603.670.269 575.r39.182

PERMUSYAWARATAN RAKYAT

2 o02 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5.1 i8.91 1.439 4.897.999.780 3 004 BADAN PEMERIKSA 3.537.736.904 3.457.674.94t KEUANGAN 4 00s MAHKAMAH AGUNG to.597.927.977 10.144.409.658 5 oo6 KEJAKSAAN REPUBLIK 7.O72.505.795 6.031 .t43.7t2 INDONESIA 6 o07 KEMENTERIAN SEKRETARIAT 2.O22.O92.613 1.809.835. 170 NEGARA 7 010 KEMENTERIAN DALAM 3.442.Ot4.970 2.65'..7t4.970 NEGERI 8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 8.686.008.341 7.8t5.508.672 9 o12 KEMtrNTtrRIAN PERTAHANAN 131.182.597 .806 122.447.750.368

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN 13.846.453.723 13.405,453.723

HAK ASASI MANUSIA RI

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 43.51t.223.2L1 40.934.582.969 t2 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 21.055.309.526 t7.442.754.654 13 019 KEMtrNTERIAN 2.952.OO7.554 2.377.577.972

PERINDUSTRIAN

t4 o20 KEMENTERIAN ENERGI DAN 9.666.330.480 7.473.303.O00

SUMBER DAYA MINERAL

15 o22 KEMENTERIAN 43. 1 1 r.9rt.239 36.98L.775.822

PERHUBUNGAN

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 36.301.176.353 70.7 18.123.434

DAN KEBUDAYAAN

L7 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 57.399.996.028 76.545.a74.870 18 025 KEMENTERIAN AGAMA 65.060.948.695 62.4t 1.389.983 t9 o26 KEMENTERIAN 6.909.858.970 5.490. t40.992

KETENAGAKERJAAN

20 o27 KEMENTERIAN SOSIAL 62.767.643.594 60.686.767.230 2t o29 KEMENTERIAN LINGKUNGAN 9.319.325.816 7.736.642.t16

HIDUP DAN KEHUTANAN

22 o32 KEMENTERIAN KELAUTAN 6.448.661.749 5.300.705.838

DAN PERIKANAN

23 033 KEMENTERIAN .

SK No0l8889A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMtrRINTNH PUSAT

2O2O MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN

dalam ribuan ru iah APBN 2O2O KODE KEMENTERIAN No BA NEGARA/LEMBAGA Semula Mer.jadi 23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN r20,217.535.952 95.683.763.141

UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT

24 034 KEMENTERIAN 282.769.824 268.970.603

KOORDINATOR BIDANG

POLITIK, HUKUM DAN

KEAMANAN

25 035 KEMENTERIAN 409.357.649 393.334.438

KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN

26 036 KEMENTERIAN 242.204.739 232.623.827

KOORDINATOR BIDANG

PtrMBANGUNAN MANUSIA

DAN KEBUDAYAAN

27 040 KEMENTERiAN PARIWISATA 4.477.200.49t 4.269.73t.201

DAN EKONOMI KREATIF

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA 345.832.707 315.338.445

MILIK NEGARA

29 o42 KEMENTERIAN RISET DAN 42.166.911.542 2.472.047.757

TEKNOLOGI/ BADAN RISET

DAN INOVASI NASIONAL

30 o44 KEMENTERIAN KOPERASI 972.337.202 743.245.531

DAN PENGUSAHA KECIL DAN

MENENGAH 31 o47 KEMENTERIAN 273.641.802 246.289.533

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

32 o48 KEMENTERIAN 304.310.198 246.366.346

PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI 33 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 7.427.5r7.623 5.592.440.617 34 051 BADAN SIBER DAN SANDI 2.206.308.57 2 t.327.035.771

NEGARA I

35 052 DEWAN .

SK No 018890 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCTAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT ORGANISASI BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2O2O /

dalam ribuan ru APBN 2O2O KODE KEMENTERIAN No. BA NEGARA/LEMBAGA Semula Menjadi 35 o52 DEWAN KETAHANAN 46.769.195 46.285.830 NASIONAL

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 7.927 .750.27 | 4.64.097.503

37 0s5 KEMENTERIAN 1.828.689.846 1.394.030.312

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

38 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN 10.096.979.235 9.187.313.98 i

TATA RUANG/BADAN

PERTANAHAN NASIONAL

39 o57 PERPUSTAKAAN NASIONAL 658.997.123 5s2.299.925

REPUBLIK INDONESIA

40 0s9 KEMENTERIAN KOMUNIKASI 5.610.505.496 5.132.087.935

DAN INFORMATIKA

4T 060 KEPOLISIAN NEGARA 1o4.697.223.353 96.1t9.92L.O82

REPUBLIK INDONESIA

42 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN r.9t6.726.769 1.544.407.583 MAKANAN 43 o64 LEMBAGA KETAHANAN 204.233.5t7 189.431.030 NASIONAL 44 065 BADAN KOORDINASI 585.47 r.934 452.05 t.t27

PENANAMAN MODAL

45 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL t.762.750.O20 1.678.341.O24 46 o67 KEMENTERIAN DESA, 3.497.804,895 2.984.999.t36

PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

47 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN 3.581.554.060 3.t72.994.896

KELUARGA BERENCANA

NASIONAL

48 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI 104.058.932 100.3 12.787

MANUSIA 49 075 BADAN MtrTEOROLOGI, 3.056.259.932 2.475.621.633

KLIMATOLOGI DAN

GEOFISIKA 50 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 2.159.51 1.595 r.879.908.342

5I O77 MAHKAMAH

SK No 018891 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

2O2O MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN

dalam ribuan ru APBN 2O2O KODE KEMENTERIAN No. BA NEGARA/ LEMBAGA Semula Menjadi 51 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 246.2t5.842 22r .O71.506 52 078 PUSAT PELAPORAN DAN 2t6.64r.4t4 204.291.875

ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN 53 079 LEMBAGA ILMU r.677.743.054 1.583.768. 18 i

PENGETAHUAN INDONESIA

54 080 BADAN TENAGA NUKLIR 7to.673.).O9 7t5.802.416 NASIONAL

55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN 2.O39.572.705 1.636.0 12.451

PENERAPAN TEKNOLOGI

56 082 LEMBAGA PENERBANGAN 9 t6.605.926 746.795.O79

DAN ANTARIKSA NASIONAL

57 083 BADAN INFORMASI 81 1.s39.s01 61 1.250.366 GEOSPASIAL 58 084 BADAN STANDARISASI 286.297.692 265.5t4.646 NASIONAL 59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA t26.644.533 116.155.670 NUKLIR

60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI 338.732.136 305.O44.603

NEGARA 61 o87 ARSIP NASIONAL REPUBLIK 190.757.216 178.979.768 INDONESIA 62 088 BADAN KEPEGAWAIAN 642.859.585 580.777.t26 NEGARA 63 o89 BADAN PENGAWASAN 1.860.968.834 t.483.775.722

KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN

64 090 KEMENTERIAN 3.577.137.901 2.802.951.136

PERDAGANGAN

65 O92 KEMENTERIAN

SK No 018892 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMtrRINTAH PUSAT

ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2O2O MENURUT ORGANISASI / BAGIAN

dalam ribuan ru APBN 2O2O KODE KEMENTERIAN No. BA NEGARA/ LEMBAGA Semula Menjadi 65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN t.738.476.t55 r.468.207.337 OLAH RAGA 66 093 KOMISI PEMBERANTASAN 922 ,57 5.2s6 859.975.256 KORUPSI 67 095 DEWAN PtrRWAKILAN DAERAH 932.Ot4.O29 899.729.904 (DPD) 68 100 KOMISI YUDISIAL RI 1o2.475.540 9t.579.788 69 103 BADAN NASIONAL 700.646.814 679.8t4.O48

PENANGGULANGAN BENCANA

70 r04 BADAN NASIONAL 322,OO4.O33 296,OO1.597

PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA

7l 106 LEMBAGA KEBIJAKAN t69.675.434 154.951.480

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH 72 r07 BADAN NASIONAL PENCARIAN 2.253.647.65r 1.815.640.233

DAN PERTOLONGAN

(BASARNAS) 73 108 KOMISI PENGAWAS 130.338.589 rt7 .841.861

PERSAINGAN USAHA

74 109 BADAN PENGEMBANGAN 2t5.921.503 189.881.016

WILAYAH SURAMADU

75 110 OMBUDSMAN REPUBLIK 166.309.152 153.900.955

INDONESIA 76 111 BADAN NASIONAL 245.697.974 2r3.OO2.832

PENGELOLA PERBATASAN

77 t12 BADAN PENGUSAHAAN 2.226.885.OO4 2.O7 5.282.538

KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN

BEBAS BATAM

78 i 13 B^{DAN

SK No 018893 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2O2O MENURUT ORGANISASI / BAGIAN

dalam ribuan ru ah APBN 2O2O KODE KEMENTERIAN No BA NEGARA/LEMBAGA Semula Menjadi 78 113 BADAN NASIONAL st6.942.O29 440.818.091

PENANGGULANGAN

TERORISME 79 tt4 SEKRETARIAT KABINET 296.559.039 274.578.O7 |

80 115 BADAN PENGAWAS 2.953.O42.603 1.573.240.603

PEMILIHAN UMUM

81 116 LtrMBAGA PENYIARAN PUBLIK 1.313. 186.693 1.075.756,20I

RADIO REPUBLIK INDONESIA

82 tt7 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK 1.to7.952.086 996.062.6ss

TELEVISI REPUBLIK

INDONESIA

83 118 BADAN PENGUSAHAAN 144.558.489 129.409.782

KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUFIAN

BEBAS SABANG

84 119 BADAN KEAMANAN LAUT 465.729.'.381 442.605.503

85 t20 KEMENTERIAN 271.543.385 259.596.417

KOORDINATOR BIDANG

KEMARITIMAN DAN

INVESTASI 86 r2l BADAN EKONOMI KREATIF 889.661.t72 87 r22 BADA}I PEMBINAAN 276.998.O54 193.123.334

IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

BENDAHARA UMUM NEGARA BA 999 773.8s6.428.696 1.O 14.565.858.350

BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.683.477. 179. 135 1 851.101.OO8,789

TRANSFER

SK No 018894 A

PRESIDEN

REPUBLTK TNDONESIA

-2t -

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2O2O

dalam ribuan ru URAIAN Semula MenJadi 744.945.32L.424 691.s28.869.O80 TRANSFER KE DAERAH I Dana Perimbangan 747.t96.425.424 657.L52.141.384 A. Dana Transfer Umum 544.670.a77.O29 474.L93.446344

1. Dana Bagi Hasil (DBHI L17.58,0.294.55'4 89.81L.922.L57

• DBH Pajak 56.23L.O28.325 45.846.167.t32
• Pajak Penghasilan 35.069.544.200 29.922.190.635 ii. PBB 17.698.572.r25 t2.6t1.064.497 iii. Cukai Hasil Tembakau 3.462.912.O00 3.3t2.912.000
• DBH Sumber Daya Alam 48.A44.766.229 3L.461.2s5.O25

1. r97.069.596 i. Migas 24.309.37 4.100 ii. Pertambangan Mineral 20.967.275.s88 17.707.270.290 dan Batu Bara iii. Kehutanan 1.890.514.908 1.6s3.456. 196 iv. Perikanan 720.283.388 720.283.389

• Panas Bumi 957.3t8.245 1.183.175.554 _ Pembayaran Kurang Bayar 12.504.sOO.OOO 12.504.500.OOO c' DBH

1. Dana Alokasi Umum (DAU) 427.O90.542.475, 384.381.524.227

• DAU Murni Formula 418.707.900.000 377.763.9r7.428

• DAU Tambahan 8.382.682.475 6.617.606.799 B. Dana Transfer Khusus 202.525.948.395 182.958.69s.OOO I Dana Alokasi Khusus IDAK) Fisik 72.249.AOO.OOO 54.187.350.OOO Dana Alokasi Khusus (DAK) L30.276.r48.395 t24.771.345.OOO 2 NonIIsik Sekolah 54.315.61 1.400 53.459.118.000 a. Bantuan Operasionai (Bos)

• Bantual Operasional 4.475.500 000 4.Ot4.724.OOO Penyelenggaraan (BOP) PAUD Bantuan Operasional r.477.200.OOO 1.195.308.O00

• Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

• Tunjangan . .

SK No 018895 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2O2O

dalam ribuan ru URAIAN Semula MenJadi Tunjangan Profesi Guru (TPG) 53.836.281.140 50.881.143.000 d PNSD Tambahan Penghasilan Guru 698.325.85s 4s4.204.OOO e

MAMSIL) PNSD

T\rnjangan Khusus Guru (TKG) 2.063.730.000 1.965.007.000 f. PNSD di Daerah Khusus Bantuan Operasional 141.700.000 136.032.OO0 g Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya Bantuan Operasional 11.676.000.000 15.297.306.000 h Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK & BOKB) Dana Peningkatan Kapasitas 200.000.000 192.OOO.000 i, Koperasi dan UKM (PK2UKM) Dana Pelayanan Administrasi 1.001.310.000 961.258.000 J Kep:ndudukan Dana Pelayanan 284.300.000 142.150.000 k. Kepariwrsataan , Dana Bantuan Biaya Layanan 106.190.OOO 53.095.O00 '' Pengolahan Sampatr (BLPS)

• Dana Insentif Daerah 15.OOO.OOO.OOO 13.500.OOO.OOO Dana Otonomi Khusus dan Dana 22.74A.496.0OO 20.876.727.696 ilI. Kelstimewaan D.I.Yogyakarta A. Dana Otonomi Khusus 2L.42A.496.OOO 19.556.727.696 , Dana Otsus Provinsi Papua dan 8.374.158.000 7.555.278.348 Papua Barat

1. Dana Otsus Provinsi Aceh 8.374.158.O00 7.555.278.348 o Dana Tambahan Infrastruktur )' 4.680.180.OOO 4.446.171.O00 Dalam Rangka Otsus B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 1.320.OOO.OOO 1.320.OOO.OOO

DANA DESA 72.OOO.OOO.OOO 71.190.OOO.OOO

JUMLAH 856.945.32L.424 762.7L8.A69.O80

1. Anggaran

SK No 018896 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2O2O

dalam ribuan ru NO KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN Semula Menjadi 1 Anggaran Pendidikan melalui Belanja t72.226.a96.771 Lgr.60/2.387.53s Pemerintah Pusat 1.1 Anggaran Pendid:kan pada Kementerian 155.693. t52.77 t 145.068.643.535 Negara/Lembaga 1.1.1 Kementerian Pendidikan dan 36.301.176.353 70.778.123.434 Kebudayaan I I ,2 Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan 4t.451.368.911 1.818.985.215 Riset dan [novasi Nasional 1.1 .3 Kementerian Aga:na 54.970 180.057 52.731.560 388 1.1 .4 Kementerian Keuangan 2.238 780.066 2.354.151 844 1.1 .5 Kementerian Pertanian 681 155.494 564.286 559 1.1 .6 Kemen terian Perindustrian t.o44 000.o00 840.848 594 1.1 .7 Kementerian Energi dan Sumber Daya 105 000.000 295.7 78 185 Mineral 1.1 8 Kementerian Perhubungan 3.644.807.734 3. 126.801 .691 1.1 9 Kementerian Kesehatan 1.750.0O0.000 1.660.849.959 1.1 r0 Kementerian Lir:gkungan Hidup dan 109.375.000 90.800.048 Kehutanan 1.1.11 Kementerian Kelautan dan Perikanan 450.OOO.OOO 485.689.268 t.1.72 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 1.10s.100.000 892.99t.286 Kreatif 1.1 .13 Badan Tenaga Nuklir Nasional 32 834 204 33.071 186 1.I .14 Kementerian Pemuda dan Olahraga 441 278 066 534.657 815 1.1 .15 Kementerian Pertahanan 723 400 000 174.774 923 1.1 .16 Kementerian Ketenagakerj aan 4.800 162 954 3.813.908 723 1.1 .t7 Perpustakaan Nasional Republik 401 279 943 375.836 980 Indonesia 1.1.18 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 117.600.000 89.892.348 dan Menengah

1. 1. 19 Kementerian Komunikasi dan to8.626.989 99.364.177 Informatika I.1.20 Kementerian Desa, Pembangunan 178.s20.000 t96.638.623 Daerah Tertingga- dan Transmigrasi I I 2 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan 4.482.067.OOO 3.657.855.496 Perumahan Rakyat

1.I.22 Kementerian . . SK No 018897 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

'24 -

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2O2O

dalam ribuan ru NO KOMPONEN ANGGARAN PENDIDII(AN Semula Menjadi

1.t.22 Kementerian Perdagangan 6.500.000 6.895.448 1.r.23 Kepolisian Negara Republik Indonesia 5so.ooo.000 504.941.343 t.2 Anggaran Pendidikan pada BA BUN t6.533.744.000 46.533.744.000

1. Anggaran Pendidikan melalul 306.857.607.5,40 Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2.r DTU yang diperkirakan untuk anggaran 166.914.664.t45 150.22L.664.r45 pendidikan 2.2 Dana Transfer Khusus t35.992.948.395 r29.809 737.760 2.2.1 DAK Fisik 18.784.600.000 17.492 20t.760 2.2.2 DAK Non Fisik 1t7.208.348.395 tt2.3t7 536.000 2.2.2.t Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 53.836.281. 140 50.881 143.000 2.2.2.2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 698.325.85s 454 204.OOO 2.2.2.3 Bantuan Operasional Sekolah 54.315.611.400 53.459 118.OOO 2.2.2.4 Bantuan Operasional Penyelenggaraan 4.475.500.000 4.Ot4 724.OOO (BOP) PAUD 2.2.2.5 Dana Peningka-.an Kapasitas Koperasi 200.000.000 192.000.000 dan UKM 2.2.2.6 Bantuan Operasional Penyelenggaraan r.477.200.OOO 1. 19s..308.000 Penclidikan Kesetaraan 2.2.2.7 Bantuan Operasional Penyelenggaraan 141.700.000 136.032.000 Museum dan Taman budaya 2.2.2.8 Tunjangan Khusus Guru PNSD di 2.063.730.000 1.985.007.000 Daerah Khusus 2.3 Otsus yang diperkirakan untuk 3.949.99s.0OO 3.562.895.490 anggaran pendidikan
2. Anggaran Pendidikan melalul 29.OOO.OOO.OOO +7;564290.6++ Pembiayaan 3.1 Dana Pengembangan Pendidikan 18.000.000.000 18.000.000.000 Nasional 3.2 Dana Abadi Penelitian 5.OO0.OOO.O00 5.000.000.000

3.3 Dana

SK No 018898 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

I-AMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2O2O

dalam ribuan ru NO KOMPONEN ANGGARAN PENDIDII{AN Semula Menladi 3.3 Dana Abadi Kebudayaan r.000.0o0.000 l.o00.oo0.ooo 3.4 Dana Abadi Perguruan Tinggi s.000.000.000 5.000.000.o00 3.5 Pembiayaan Pendidikan t8.564.290.644 Jumlah 508.O84.504.311 522.763.975.s74

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

trd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRBTARIAT NEGARA

LIK INDONESIA

dan Perundang-undan gan,

vanna Djaman

SK No 018905 A