PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 202O TENTANG

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

• Ketua;
• Wakil Ketua;
• Tim Pelaksana;
• Satuan T\rgas Penanganan COVID-19;
• Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
• Sekretariat.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

mempunyai tugas:

• men5rusun rekomendasi strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-l9 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional;
• mengintegrasikan dan menetapkan langkah- langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID- 19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional; dan
• melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID- 19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

(2) Susunan .

SK No 052699 A

PRESIDEN

(21 Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: : Menteri Koordinator Bidang a. Ketua Perekonomian;

• Wakil Ketua I Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
• Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
• Wakil Ketua III Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
• Wakil Ketua IV Menteri Badan Usaha Milik merangkap Negara; Ketua Tim Pelaksana
• Wakil Ketua V Menteri Keuangan;
• Wakil Ketua VI Menteri Kesehatan;
• Wakil Ketua VII Menteri Dalam Negeri;
• Sekretaris Sdr. Raden Pardede; Eksekutif I
• Sekretaris Sekretaris Kementerian Eksekutif II Koordinator Bidang Perekonomian.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (21 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Komite dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan penanganan COVID- 19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

(2) Wakil Ketua Komite sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) membantu pelaksanaan tugas Ketua

Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(s) Wakil

SK No 039391 A

PRESTDEN

(3) Wakil Ketua IV merangkap Ketua Tim Pelaksana

Komite, selain membantu pelaksanaan tugas Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan dan program penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

(4) Sekretaris Eksekutif I dan Sekretaris Eksekutif II

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i dan huruf j memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komite, Tim Pelaksana, Satuan Tugas Penanganan COVID-l9, dan Satuan T\rgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf c terdiri atas:

• Ketua Tim : Menteri Badan Usaha Milik Pelaksana Negara;
• Wakil Ketua Tim : Kepala Staf Tentara Pelaksana I Nasional Indonesia Angkatan Darat;
• Wakil Ketua Tim : Wakil Kepala Kepolisian Pelaksana II Negara Republik Indonesia. {2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh:
• Satuan T\rgas Penanganan COVID-19; dan
• Satuan T\rgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

(3) Pelaksanaan tugas Wakil Ketua Tim Pelaksana I dan

Wakil Ketua Tim Pelaksana II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

1. Pasal 5 dihapus

2. Ketentuan

SK No 039392 A

FRESIDEH

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan TUgas Penanganan COVID- 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas:

• melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID- 19;
• menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-l9 secara cepat dan tepat;
• melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID- t9;
• melakukan pengendalian Satuan TUgas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
• menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID- 1 9.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan T\rgas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

• Ketua Satuan Tugas : Kepala Badan Nasional Penanganan Penanggulangan Bencana; COVTD- 19
• Wakil Ketua I Satuan : Kepala Badan Pengawas Tfigas Penanganan Obat dan Makanan; COVID- 19
• Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pengendalian Penyakit, COVID-l9 Kementerian Kesehatan;
• Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Bina Satuan T\rgas Administrasi Kewilayahan, Penanganan COVID- Kementerian Dalam Negeri. 19

1. Ketentuan

SK No 052700 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan T\rgas Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas:

• melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional;
• menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat;
• melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; dan
• menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan T\rgas Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

• Ketua Satuan T\rgas : Wakil Menteri Badan Usaha Pemulihan Ekonomi Milik Negara I; Nasional
• Wakil Ketua I Satuan : Wakil Menteri Keuangan; T\rgas Pemulihan Ekonomi Nasional
• Wakil Ketua II : Ketua Umum Kamar Satuan Tugas Dagang dan Industri. Pemulihan Ekonomi Nasional

1. Di antara

SK No 052701 A

PRESIDEN

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 94' sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas:

• memberikan dukungan program dalam pelaksanaan tugas Komite, Tim Pelaksana, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan Satuan T\rgas Pemulihan Ekonomi Nasional;
• memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Komite, Tim Pelaksana, Satuan Tugas Penanganan COVID- 19, dan Satuan TUgas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
• melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite. I 1. Ketentuan Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

(1) Tim Pelaksana, Satuan Tugas Penanganan COVID-l9,

dan Satuan T.rgas Pemulihan Ekonomi Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim kerja dan sekretariat.

(2) Susunan keanggotaan tim kerja dan sekretariat Tim

Pelaksana, Satuan T,rgas Penanganan COVID-19, dan Satuan T.rgas Pemulihan Ekonomi Nasional ditetapkan oleh Ketua Komite berdasarkan usulan masing-masing dari Tim Pelaksana, Satuan Tugas Penanganan COMD-19, dan Satuan T\rgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas kepada

Presiden secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Ketua

SK No 039395 A

FRESIDEN

(21 Ketua Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komite secara berkala setiap 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(3) Ketua Satuan T\rgas Penanganan COVID-19 dan Ketua

Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala setiap 1 (satu) minggu atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(21, dan ayat (3) menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Sekretariat Komite.

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19

menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden, Ketua Komite, dan Ketua Tim Pelakana. (21 Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-l9 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden, Ketua Komite, dan Ketua Tim Pelakana sewaktu-waktu bila diperlukan.

1. Pasal 16 dihapus.

2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka percepatan impor barang yang

digunakan untuk penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19), pimpinan kementerian/lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Satuan T\rgas Penanganan COVID- 19.

(2) Ketua

SK No 039396 A

trRESIDEN

(21 Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-l9 atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat disampaikan se cara e lektro nik (ontinel .

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Ketua Komite

dan Sekretariat Komite bersumber pada:

• bagian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Wakil Ketua

Komite I, Wakil Ketua Komite II, Wakil Ketua Komite III, Wakil Ketua Komite IV, Wakil Ketua Komite V, Wakil Ketua Komite VI, dan Wakil Ketua Komite VII bersumber pada:

• bagian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing kementerian/lembaga; dan
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Ketua Tim

Pelaksana dan Satuan T\rgas Pemulihan Ekonomi Nasional bersumber pada:

• bagian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Pendanaan

SK No 039397 A

PRESIDEN

(4) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Satuan T-rgas

Penanganan COVID-l9 bersumber pada:

• bagian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendanaan untuk dukungan kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersumber pada:

• bagian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing kementerian/ lembaga; dan
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pendanaan untuk dukungan pemerintah daerah

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersumber pada:

• bagian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing provinsi atau kabupaten/kota; dan
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar

SK No 039398 A

PRESIDEN

_ 11_ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1O November 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1O November 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA

Bidang Hukum dan undangan,

vanna Djaman

SK No 052698 A