Peraturan Menteri Nomor p-15-menlhk-ii-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKADI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

8. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

9. Menteri adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik INDONESIA.

(1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama secara terbuka di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Peraturan ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara terbuka.

(1) Penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri, terdiri atas unsur pejabat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong, dan akademisi/pakar/profesional.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan: a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, serta memiliki pengetahuan tentang metode dan standar penilaian kompetensi. b. berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 orang serta paling banyak 9 orang terdiri dari ketua dan anggota. c. perbandingan anggota panitia seleksi yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling banyak 45% dari total jumlah anggota panitia seleksi. d. berpedoman pada standar kompetensi jabatan yang lowong yang terdiri dari kompetensi bidang dan kompetensi manajerial sesuai ketentuan yang berlaku. e. dalam melakukan penilaian kompetensi dapat dibantu oleh penilai kompetensi dan/atau konsultan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam mengukur kompetensi. f. dalam melakukan penilaian rekam jejak, dapat dibantu oleh pejabat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis intelejen. (3) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(1) Panitia Seleksi menerbitkan pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik (termasuk media online/internet). (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi lowongan jabatan pimpinan tinggi : a. madya (setara dengan eselon I a dan I b), disampaikan secara terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional.

b. pratama (setara dengan eselon II a dan II b), disampaikan secara terbuka dan kompetitif di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka selama 15 hari kerja dan memuat antara lain nama jabatan lowong, persyaratan jabatan, persyaratan administrasi, tahapan, jadwal dan sistem seleksi, serta batas waktu penyampaian persyaratan administrasi.

(1) Persyaratan administrasi pengisian jabatan pimpinan tinggi mencakup surat lamaran, fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki, fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, fotokopi SPT tahun terakhir, fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dan daftar riwayat hidup lengkap. (2) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta seleksi pejabat pimpinan tinggi pada saat melamar wajib melampirkan hasil tes sehat jasmani dan rohani serta keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah. (3) Pendaftaran untuk mengikuti seleksi pejabat pimpinan tinggi dilakukan secara online sedangkan berkas kelengkapan persyaratannya dapat dikirim secara elektronik atau dikirim kepada panitia seleksi. (4) Penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi. (5) Penilaian administrasi dilakukan oleh panitia seleksi dengan cara pembobotan dan skoring terhadap kriteria administrasi kepegawaian, yaitu: pangkat, pendidikan, penilaian pekerjaan, pengalaman jabatan, penghargaan, hukuman, umur, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional, masa kerja, dan daftar riwayat hidup. (6) Hasil penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa urutan rangking dan dapat digunakan untuk menentukan short listed (daftar pendek) calon yang dapat mengikuti seleksi selanjutnya.

(1) Panitia Seleksi MENETAPKAN minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.

(2) Pengumuman hasil seleksi administrasi memuat daftar peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi serta dilaporkan kepada KASN. (3) Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengajuan lamaran.

(1) Panitia Seleksi melakukan penilaian lanjutan terhadap calon pejabat pimpinan tinggi yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan terpilih dalam short listed, meliputi : a. kompetensi bidang. b. kompetensi manajerial. c. penelusuran rekam jejak jabatan, dan d. wawancara akhir. (2) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui penulisan karya tulis/makalah, pemaparan/presentasi, dan wawancara untuk menggali visi/misi, rencana kerja, dan sasaran (target) kinerja jabatan pimpinan tinggi yang akan diduduki. (3) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh panitia seleksi dan dapat melibatkan tenaga ahli/pakar sesuai keahliannya. (4) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan menggunakan metode assesment center; (5) Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya. (6) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi kepada instansi terkait.

(1) Panitia seleksi mengolah hasil penilaian terhadap kompetensi bidang, kompetensi manajerial, rekam jejak, dan rangking diklat kepemimpinan dan menyusun peringkat nilai, untuk setiap lowongan jabatan. (2) Pengolahan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara pembobotan dan skoring untuk menentukan urutan rangking tertinggi setiap lowongan jabatan.

(1) Panitia seleksi melakukan wawancara terhadap calon pejabat tinggi terpilih untuk setiap lowongan jabatan guna memastikan peminatan, motivasi, perilaku dan karakter. (2) Panitia Seleksi dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang Menteri. (3) Panitia Seleksi MENETAPKAN calon : a. pejabat tinggi madya untuk setiap lowongan jabatan dan menyampaikan kepada Menteri untuk diusulkan kepada PRESIDEN, dengan tembusan kepada KASN. b. pejabat tinggi pratama untuk setiap lowongan jabatan, dan menyampaikan kepada sekretaris jenderal untuk diusulkan kepada Menteri, dengan tembusan kepada KASN.

Pembiayaan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi bersumber pada APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan tinggi secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.

Untuk tahap awal penggabungan kelembagaan antara Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2015, maka dilakukan pengaturan tata cara seleksi jabatan pejabat tinggi secara khusus.

Seleksi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 14 diatur sebagai berikut: (1) Untuk jabatan pimpinan tinggi madya staf ahli menteri, mengikuti proses seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam Instruksi PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, meliputi : a) pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi PNS dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak atau media elektronik (termasuk media online/internet) selama 5 (lima) hari. b) penilaian administrasi berupa skoring kriteria administrasi kepegawaian dan daftar riwayat hidup dilakukan oleh panitia seleksi. c) penilaian lanjutan oleh panitia seleksi untuk menilai kompetensi manajerial dan kompetensi bidang dilakukan dengan cara penulisan makalah, presentasi dan wawancara/diskusi. d) panitia seleksi menyampaikan 5 (lima) calon pejabat tinggi madya per jabatan kepada Menteri untuk selanjutnya diajukan sebanyak 3 (tiga) calon kepada PRESIDEN oleh Menteri. (2) Untuk jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal dan kepala badan, dilakukan seleksi sebagai berikut : a) penyusunan daftar pendek (short listed) calon pejabat pimpinan tinggi madya minimal 8 orang per jabatan dilakukan oleh Menteri dibantu oleh tim kerja yang ditunjuk oleh Menteri. b) calon pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf a diajukan oleh Menteri kepada panitia seleksi untuk proses seleksi. c) seleksi oleh panitia seleksi meliputi penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang melalui penulisan makalah, presentasi dan wawancara/diskusi. d) panitia seleksi menyampaikan 5 (lima) calon pejabat pimpinan tinggi madya per jabatan kepada Menteri untuk selanjutnya diajukan sebanyak 3 (tiga) calon kepada PRESIDEN oleh Menteri. (3) Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, dilakukan seleksi sebagai berikut:

a) penyusunan daftar pendek (short listed) calon pejabat pimpinan tinggi pratama minimal 3 (tiga) orang per jabatan dilakukan oleh Menteri dibantu oleh tim kerja yang ditunjuk oleh Menteri. b) calon pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf a diajukan oleh Menteri kepada panitia seleksi untuk proses seleksi. c) seleksi oleh panitia seleksi meliputi penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang melalui penulisan makalah, presentasi dan wawancara/diskusi. d) panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama per jabatan kepada Menteri untuk ditetapkan salah satunya sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY