Peraturan Menteri Nomor 7-per-m-kukm-ix-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI SKALA BESAR

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ………..
15. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dengan jumlah anggota paling sedikit sebanyak 20 (dua puluh) orang;
16. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi dengan jumlah anggota paling sedikit minimum 3 (tiga) koperasi;
17. Koperasi Skala Besar adalah koperasi berkualitas yang memenuhi kriteria asset, omset, dan jumlah anggota terbesar diwilayah Provinsi;
18. Koperasi Berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha aktif yang dicirikan oleh prinsip-prinsif kohesifitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial;
19. Aset Koperasi adalah kekayaan yang dimiliki koperasi meliputi aktiva lancar, dan aktiva tetap;
20. Omset Koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan;
21. Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal equity dan berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah;
22. Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah, yang wajib dikembalikan oleh koperasi;
23. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktrur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
24. Dinas adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
25. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut ”KSP” adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam;
26. Koperasi Produsen adalah adalah koperasi yang anggotanya memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi tetap bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa serta kegiatan utamanya menyediakan pengoperasian atau pengelola sarana produksi bersama;
27. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa dan kegiatan atau jasa utama adalah melakukan pembelian bersama;
28. Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya para penghasil jasa untuk memenuhi kebutuhan akhir dari para pemakai jasa yang dihasilkan, dan kegiatan usaha koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan menghasilkan jasanya;
29. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa, dimana kegiatan utamanya adalah melakukan pemasaran bersama atas produk dan jasa yang dihasilkannya;
30. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dangan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
31. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
32. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ………..
15. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi;
16. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Tim Plan Coordinate Do Check Act (PCDCA) adalah Tim yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program Pengembangan Koperasi Skala Besar;
19. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana program Pengembangan Koperasi Skala Besar;
20. Tim Penanggung Jawab Wilayah Kerja adalah Tim yang bertugas mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Tim Pembantu Pembina serta menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dengan program Pengembangan Koperasi Skala Besar di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
21. Tim Pembina adalah Tim yang bertugas mengarahkan, mengkoordinasikan serta memandu Tim Pembantu Pembina untuk mewujudkan koperasi skala besar di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
22. Tim Pembantu Pembina adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan program Pengembangan Koperasi Skala Besar yang menjadi tanggung jawabnya;
23. Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar tingkat Provinsi adalah Tim yang bertugas mengarahkan, mengkoordinasikan serta memandu Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar tingkat Kabupaten/Kota untuk mewujudkan koperasi skala besar diwilayah provinsi;
24. Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar tingkat Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program Pengembangan Koperasi Skala Besar yang menjadi tanggung jawabnya.

Tujuan kegiatan Pengembangan Koperasi Skala Besar adalah : a. meningkatkan koperasi berkualitas dan potensial untuk menjadi Koperasi Skala Besar; b. meningkatkan jumlah Koperasi Skala Besar, disetiap provinsi; c. meningkatkan kerjasama antar Koperasi serta pengembangan jejaring usaha koperasi; dan d. meningkatkan kemitraan dan peran Koperasi Besar sebagai pengungkit kontribusi Koperasi di dalam perekonomian nasional.

Sasaran kegiatan Pengembangan Koperasi Skala Besar adalah terwujudnya minimal 3 (tiga) Koperasi Skala Besar di setiap Provinsi pada tahun 2014.

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ………..

Ruang lingkup Pengembangan Koperasi Skala Besar adalah : a. pengembangan kelembagaan meliputi organisasi, manajemen dan sumber daya manusia; b. pengembangan usaha meliputi aspek produksi, pengolahan, pemasaran melalui dukungan teknologi, kemitraan dan jejaring usaha, dukungan sarana dan prasarana; dan c. pengembangan permodalan meliputi penguatan permodalan dan pembiayaan.

Kriteria Calon Koperasi Skala Besar meliputi: a. memiliki aset terbesar di provinsi untuk setiap jenis koperasi; b. memiliki omset terbesar di provinsi untuk setiap jenis koperasi; c. memiliki jumlah anggota terbanyak di provinsi untuk setiap jenis koperasi, dan d. memiliki laporan keuangan setiap tahun dan dinilai sehat oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Persyaratan Calon Koperasi Skala Besar, meliputi : a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. diusulkan oleh Dinas/instansi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota dan direkomendasi oleh dinas yang membidangi koperasi dan UKM di Propisi/DI; dan c. mewakili koperasi primer, koperasi sekunder, dan jenis koperasi.

Seleksi Calon Koperasi Skala Besar didahului dengan sosialisasi program Pengembangan Koperasi Skala Besar, melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. Tim Pembina dan Tim Pengawas Pengembangan Koperasi Skala Besar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan pembekalan kepada pembantu Pembina Koperasi Skala Besar dari masing-masing Deputi tentang : pengertian kegiatan pengembangan Koperasi Skala Besar, Cakupan pendampingan Pengembangan Koperasi Skala Besar, Pengenalan lembar kerja pendampingan Pengembangan Koperasi Skala Besar, Penilaian kelayakan calon Koperasi skala besar, Proses dan prosedur pendampingan Pengembangan Koperasi Skala Besar;

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ……….. b. Tim Pembina dan pembantu pembina Pengembangan Koperasi Skala Besar melakukan Sosialisasi Program Pengembangan Koperasi Skala Besar kepada Pemerintah Propinsi/DI dan Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya; dan c. Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota melakukan sosialisasi tentang Pengembangan Koperasi Skala Besar kepada gerakan koperasi di wilayah kerjanya.

(1) Dalam rangka pengembangan Koperasi Skala Besar, SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota perlu membentuk Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. (2) Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota bertugas untuk memfasilitasi, mengadvokasi dan melakukan upaya dalam rangka pengembangan Koperasi Skala Besar di wilayahnya masing- masing. (3) Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota melakukan seleksi peserta program Pengembangan Koperasi Skala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (4) Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar di tingkat Kabupaten / Kota melalui SKPD Kabupaten/ Kota mengusulkan calon Koperasi Skala Besar kepada SKPD Provinsi. (5) Berdasarkan usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), SKPD Provinsi melakukan verifikasi untuk mendapatkan minimal (6) calon Koperasi Skala Besar. (6) SKPD Provinsi mengusulkan 3 (tiga) calon koperasi dari minimal 6 (enam) calon koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Penanggung Jawab Wilayah melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap calon Koperasi Skala Besar sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35/KEP/M.KUKM/XI/2010 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Koperasi Skala Besar didampingi oleh Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar Provinsi/Kabupaten/Kota. (8) Terhadap usulan yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Koperasi Skala Besar maka dilakukan penilaian ulang terhadap 3 (tiga) calon lainnya.

Verifikasi terhadap calon Koperasi Skala Besar dilakukan oleh Tim Pembina dan Tim Pembantu Pembina yang terdiri dari kegiatan : a. konfirmasi ulang data koperasi meliputi : data asset, omset dan jumlah anggota calon koperasi skala besar, serta jenis koperasi; b. pengumpulan informasi tentang bisnis meliputi: identifikasi bisnis proses calon koperasi skala besar, mengukur kesesuaian usaha dengan jati diri koperasi, identifikasi faktor kunci sukses , peluang bisnis koperasi dan perencanaan calon koperasi skala besar sampai dengan tahun 2014; c. penilaian kelayakan koperasi berdasarkan hasil kunjungan lapangan,apabila hasil penilaian kelayakan menyatakan koperasi yang dinilai tidak layak perlu dilakukan penilaian ulang terhadap calon koperasi pengganti lainnya.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas nama Menteri MENETAPKAN calon - calon Koperasi Skala Besar.

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ………..

Program Pengembangan Koperasi Skala Besar diarahkan untuk mewujudkan Koperasi yang memiliki aset paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Omset paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang.

Program pengembangan koperasi meliputi: a. pengembangan Kelembagaan; b. pengembangan Permodalan; dan c. pengembangan Usaha; d. Pengembangan Teknologi dan Informasi.

Program Pengembangan Kelembagaan untuk Koperasi Skala Besar, dilaksanakan melalui: a. pemantapan organisasi dan manajemen, sesuai dengan jati diri koperasi; b. pengembangan profesionalisme pengelola koperasi; c. Pengembangan pendidikan anggota, pengembangan profesionalisme anggota koperasi; d. pengembangan hubungan sinergitas antar anggota, antara anggota dengan pengurus dan pengelola usaha; e. pengembangan akuntabilitas dan budaya organisasi; f. pengembangan kerjasama dan jejaring usaha koperasi; g. penggabungan atau peleburan koperasi

Program Pengembangan Permodalan untuk Koperasi Skala Besar, dilaksanakan melalui: a. pengembangan sumber-sumber modal sendiri; dan/atau b. pengembangan sumber-sumber modal pinjaman dan modal penyertaan.

Program Pengembangan Usaha untuk Koperasi Skala Besar, dilaksanakan melalui: a. penerapan standarisasi dalam proses pelayanan, produk, mutu, HKI, sertifikasi halal dan lainnya; b. peningkatan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu produk; c. peningkatan kemampuan dibidang penelitian untuk mendukung pengembangan koperasi; d. pengembangan kemitraan dan jaringan usaha; e. penyediaan sarana yang menunjang kegiatan usaha Koperasi; f. pencadangan usaha;

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ……….. g. pengembangan sistem insentif; h. pengembangan promosi dan pemasaran; dan/atau i. pengembangan produksi dan pengolahan; j. Monitoring dan Evaluasi.

Program Pengembangan Teknologi Informasi untuk Koperasi Skala Besar dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Koperasi Skala Besar ditingkat Pusat, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Koperasi Skala Besar yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; (2) Susunan Organisasi Tim Pengarah terdiri dari : a. Ketua Tim Pengarah : Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; b. Tim Pengarah :

1. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga;
3. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional;
4. Staf Ahlli Menteri Bidang Pemanfaatan Teknologi;
5. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Iklim Usahan dan Kemitraan; c. Tim Monitoring dan Evaluasi : Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi; Seluruh Staf Khusus Menteri. (3) Susunan Organisasi Tim Pelaksana terdiri dari : a. Tim Penanggungjawab Wilayah Kerja :
6. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM;
7. Deputi Bidang Produksi;
8. Deputi Bidang Pembiayaan;
9. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
10. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
12. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK. b. Tim Pembina : Seluruh Asisten Deputi dan atau Peneliti dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. c. Tim Pembantu Pembina : Seluruh Kepala Bidang dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ……….. d. Sekretariat :

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Asisten Deputi Pengembangan Koperasi Skala Besar masing-masing Deputi;
3. Eselon III Koordinator Administrasi Koperasi Skala Besar masing-masing Deputi;
4. Kepala Bagian Data pada Biro Perencanaan;
5. Kepala Bagian Program pada Biro Perencanaan; (4) Tugas dan fungsi Tim Pengarah : Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi lintas kedeputian dalam rangka Pengembangan Koperasi Skala Besar. (5) Tim Pengarah terdiri dari Ketua, Tim Koordinator, dan Tim Monitoring dan Evaluasi dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Ketua Tim Pengarah, yang bertugas memberikan arahan dalam rangka Pengembangan Koperasi Skala Besar; b. Tim Koordinator, Tim Plan, Checck, Do, Control, Action (PCDCA) yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja Tim Kerja Pengembangan Koperasi Skala Besar; c. Tim Monitoring dan Evaluasi yang bertugas memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil kinerja Tim Pelaksana. (6) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana : Tim Pelaksana mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Pengembangan Koperasi Skala Besar sesuai dengan tanggung jawab wilayah kerja provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. (7) Tim Pelaksana terdiri dari Tim Penanggung Jawab Wilayah Kerja, Tim Pembina dan Tim Pembantu Pembina serta Sekretariat. (8) Tim Penanggung Jawab Wilayah Kerja mempunyai tugas : a. mengarahkan, mengkoordinasikan serta memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap Tim Pembina dan Tim Pembantu Pembina; b. melakukan kerjasama lintas kedeputian dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait ditingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. memberikan masukan dan saran dalam rangka Pengembangan Koperasi Skala Besar sesuai tugas pokok dan fungsinya. (9) Tim Pembina mempunyai tugas : a. mengarahkan dan mengkoordinasikan serta memandu Tim Pembantu Pembina untuk keberhasilan perwujudan Koperasi Skala Besar di Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya; b. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pembantu Pembina. (10) Tim Pembantu Pembina mempunyai tugas : a. melakukan identifikasi calon Koperasi Skala Besar untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi riil koperasi dan kebutuhan program Pengembangan Koperasi Skala Besar yang menjadi tanggung jawabnya; b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Calon Koperasi Skala Besar yang menjadi tanggung jawabnya. (11) Sekretariat mempunyai tugas : a. melaksanakan pengumpulan data; b. mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Ketua Tim Pengarah dan Penanggung Jawab Wilayah Kerja.

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ………..

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Koperasi Skala Besar di tingkat Provinsi, Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Koperasi Skala Besar di tingkat Provinsi/D.I; (2) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Koperasi Skala Besar di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Kabupatan/Kota menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Koperasi Skala Besar di tingkat Kabupaten/Kota; (3) Struktur Organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Koordinasi pelaksanaan Pengembangan Koperasi Skala Besar yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi antara Tim Kelompok Kerja Pengembangan Koperasi Skala Besar pada Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

(1) Perencanaan program pengembangan koperasi skala besar dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) perencanaan dimulai dari proses pengusulan sampai dengan penetapan nama koperasi sebagai calon Koperasi Skala Besar. (3) Perencanaan Pengembangan Koperasi Skala Besar meliputi kegiatan pembuatan Project One Sheet (POS), identifikasi kondisi ideal koperasi, dan identifikasi kebutuhan koperasi. (4) Tim Pembantu Pembina mengidentifikasi kondisi ideal koperasi berdasarkan standar kelembagaan koperasi dan arahan dari Tim Pembina dan Tim Pengawas. (5) Tim Pembantu Pembina melakukan identifikasi kebutuhan koperasi yang mengacu kepada ruang lingkup pengembangan Koperasi Skala Besar yakni pengembangan kelembagaan, pengembangan permodalan, dan pengembangan usaha. (6) Bersama pengelola koperasi skala besar Tim Pembantu Pembina menyusun Project One Sheet (POS), berdasarkan informasi dan identifikasi awal calon koperasi skala besar.

(1) Program pengembangan Koperasi Skala Besar yang telah disusun dalam Project One Sheet (POS) dilengkapi dengan klasifikasi kebutuhan koperasi kedalam fokus pengembangan yang diperlukan sesuai dengan target tahun pengembangannya; (2) Berdasarkan fokus pengembangan tiap tahun dan ruang lingkup kegiatan pengembangan Koperasi Skala Besar, Tim Pembantu Pembina menentukan program atau kegiatan yang dibutuhkan oleh koperasi sesuai dengan kontribusi dari masing-masing Deputi, Lembaga Layanan Pemasaran/Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, DPR/DPRD, serta Instansi/ Lembaga terkait lainnya; (3) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dituangkan ke dalam Lembar Matriks Kontribusi (LMK); (4) Implementasi perencanaan program pengembangan Koperasi Skala Besar dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam bentuk Knowledge Sharing antara Tim Pembina, Tim Pengawas, dan Tim Pembantu Pembina;

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ……….. (5) Knowledge Sharing dilaksanakan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) berdasarkan jenis koperasi yang akan dikembangkan sebagai koperasi skala besar yang membahas tentang hasil kunjungan lapangan, Project One Sheet (POS) dan Lembar Matriks Kontribusi (LMK) yang telah disusun; (6) Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan tujuan adanya pemahaman dan persepsi yang lebih lengkap terhadap kondisi koperasi khususnya pengembangan Koperasi Skala Besar yang meliputi standar kelembagaan, kelengkapan informasi POS dan konfirmasi terhadap identifikasi awal, kontribusi pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Koperasi Skala Besar; (7) Finallisasi perencanaan Pengembangan Koperasi Skala Besar dilaksanakan setelah tersusun Lembar Matriks Kontribusi (LMK), penentuan jadwal pelaksanaan, sosialisasi kegiatan pengembangan Koperasi Skala Besar dan komitmen calon Koperasi Skala Besar mengikuti program Pengembangan Koperasi Skala Besar.

(1) Pengawasan program pengembangan Koperasi Skala Besar dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah; (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan Koperasi Skala Besar dilakukan secara berkala dengan menggunakan Monthly Project Excellent Report (MPER); (3) Kegiatan pengawasan pelaksanaan program Pengembangan Koperasi Skala Besar meliputi pendampingan, rapat koordinasi dan pelaporan perkembangan kegiatan; (4) Dalam rangka pendampingan, Business Development Services ( BDS ) atau lembaga kompeten melakukan pendampingan berdasarkan Project One Sheet (POS) dan Lembar Matriks Kontribusi (LMK), dan Jadwal pelaksanaan yang telah disepakati terhadap masing-masing koperasi yang menjadi tanggung jawabnya; (5) Rapat Koordinasi dapat dilakukan di Pusat atau Daerah dengan melibatkan Tim PCDCA, Tim Penanggung Jawab wilayah, Tim Pembina dan Tim Pembantu Pembina serta Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota.

(1) Evaluasi, pemantauan, dan pelaksanaan program pengembangan Koperasi Skala Besar dilakukan secara berkala, dengan melampirkan perkembangan pelaksanaan program melalui sistem online; (2) Perkembangan pelaksanaan program pengembangan Koperasi Skala Besar dilaporkan kepada Tim PCDCA dan Tim Monitoring meliputi status perkembangan tiap aktivitas, hambatan, dan kendala yang tertuang dalam MPER; (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Koperasi Skala Besar dikoordinasikan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi; (4) Pelaporan atas pelaksanaan program pengembangan Koperasi Skala Besar dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Draft :

1. Dep. 1.3.3. …
2. Dep. 1.3. …….
3. Dep. 1.2. ………
4. Dep. 1. ………..
5. Dep.2. …………
6. Dep. 3. ……
7. Dep. 4. ……..
8. Dep. 5. ………..
9. Dep. 6. ……….
10. Dep. 7. ……….
11. Dirut LPDB. …
12. Dirut LLP. ……
13. SAM PIUK. ……
14. S.M. ………..

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2011 MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 580