Peraturan Menteri Nomor 15-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015 tentang PEDOMAN AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. 3. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. 4. KSP primer adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. 5. KSP Sekunder adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP. 6. Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi. 7. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 8. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi. 9. Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain. 10. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. 11. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

12. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

13. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur- angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

14. Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

15. Sisa Hasil Usaha selanjutnya disebut SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

16. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimasudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

17. Modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.

18. Modal USP adalah modal tetap USP yang ditempatkan oleh koperasinya pada awal pendirian USP Koperasi, modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USP Koperasi.

19. Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar.

20. Modal Usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.

21. Rencana Kerja adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) periode yang telah ditentukan.

22. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.

23. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.

24. Kantor Cabang KSP adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang MEMUTUSKAN pemberian pinjaman.

25. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk MEMUTUSKAN pemberian pinjaman.

26. Kantor Kas adalah kantor kas KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

27. Standar Operasional Manajemen bagi KSP dan USP Koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSP dan USP Koperasi.

28. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

29. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSP dan USP Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

30. Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan, Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

(1) Usaha simpan pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh: a. KSP; dan b. USP Koperasi. (2) KSP dapat berbentuk: a. KSP Primer; atau b. KSP Sekunder. (3) Unit simpan pinjam dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder. (4) Usaha simpan pinjam oleh koperasi wajib memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

(1) Pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan

usaha serta manfaat bagi anggotanya. (2) Pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen ijin usaha simpan pinjam. (3) KSP sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi simpan pinjam.

(1) Pembukaan USP Koperasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. (2) Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan ijin usaha simpan pinjam. (3) USP Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah mengajukan permohonan ijin usaha. (4) USP Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya. (5) USP Koperasi yang telah mencapai aset sebesar sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat memisahkan menjadi KSP.

Wilayah keanggotaan KSP Primer dan Sekunder terdiri dari: a. wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; b. wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau c. wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.

(1) Legalitas usaha berbentuk ijin usaha simpan pinjam. (2) Ijin usaha simpan pinjam diberikan pada KSP dan USP Koperasi setelah akta pendirian disahkan. (3) KSP hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. (4) Penerbitan ijin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; b. Gubernur menerbitkan ijin usaha KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; c. Menteri menerbitkan ijin usaha KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi.

Persyaratan ijin usaha simpan pinjam: a. surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam; b. foto copy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya; c. foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus; d. daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP pengurus, dan pengawas; e. foto copy nomor rekening atas nama koperasi; dan f. rencana kerja selama 2 (dua) tahun.

(1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakaan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya. (3) Pembukaan kantor kas setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan usaha simpan pinjam mulai beroperasi dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

(1) Persyaratan pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu sebagai berikut: a. alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka; b. foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

c. modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu; d. foto copy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat; e. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya; f. neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir; g. rencana kerja kantor cabang paling sedikit setahun; h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang; dan i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi. (2) Persyaratan pembukaan kantor kas sebagai berikut: a. memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu; dan b. nama calon kepala kantor kas.

(1) Pengurus mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). (2) Bupati/Walikota setempat menerbitkan persetujuan dan penolakan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

(4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, maka persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final. (5) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya. (6) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat bukti bahwa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam oleh koperasi, Bupati/Walikota diberi kewenangan untuk menutup kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

(1) Pengurus KSP dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota. (2) Pengurus koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya. (3) Persyaratan untuk menjadi pengurus berasal dari anggota. (4) Persyaratan untuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagai berikut: a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun; b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas, pengelola; dan d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. (5) Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d. (6) Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. (7) Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota. (8) Seorang pengurus KSP Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSP Primer lainnya.

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota. (2) Pengawas koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya. (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas meliputi: a. telah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain, pengurus, pengelola; dan

d. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar; (4) Persyaratan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d. (5) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa. (6) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. (7) Seorang Pengawas KSP Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSP Primer lainnya. (8) Apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi menjadi kasus hukum, pengawas dapat meminta bantuan jasa Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit untuk melakukan audit khusus.

(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola KSP dan USP Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota. (2) Pengelola KSP dan USP Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus untuk mengelola usaha simpan pinjam. (3) Pengelola KSP dan USP Koperasi bertanggungjawab kepada pengurus. (4) Pengelolaan usaha simpan pinjam oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). (5) Pengelola usaha simpan pinjam koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi

yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan. (6) Hubungan kerja antara pengelola usaha simpan pinjam dengan pengurus KSP adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit: a. jangka waktu perjanjian kerja; b. wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan c. penyelesaian perselisihan.

Standar Operasional Manajemen merupakan panduan bagi pihak manajemen KSP dan USP Koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotannya.

(1) Ruang lingkup strandar operasional manajemen meliputi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari: a. standar operasional manajemen kelembagaan KSP/USP Koperasi; b. standar operasional manajemenusaha KSP/USP Koperasi; c. standar operasional manajemen keuangan KSP/USP Koperasi; dan d. pengamanan aset dan hutang.

(2) Standar Operasional Manajemen Kelembagaan terdiri dari: a. organisasi dan manajemen KSP/USP Koperasi; b. pengelolaan organisasi; c. prosedur penutupan USP Koperasi; d. prosedur pembubaran; e. pembagian dan penggunaan SHU; dan f. pengelolaan aset KSP dan USP Koperasi. (3) Standar Operasional Manajemen Usaha terdiri dari: a. penghimpunan dan penyaluran dana; b. jenis pinjaman; c. persyaratan calon pinjaman; d. pelayanan pinjaman kepada unit lain; e. batasan maksimum pinjaman; f. biaya administrasi pinjaman; g. agunan; h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman; i. analisis pinjaman; j. pembinaan anggota oleh KSP/USP koperasi; dan k. penanganan pinjaman bermasalah. (4) Standar Operasional Manajemen Keuangan terdiri dari: a. keseimbangan arus dana; b. penggunaan kelebihan dana; c. penghimpunan dana dari luar; d. pembagian SHU; e. pelaporan keuangan; dan f. pengukuran kinerja KSP/USP koperasi. (5) Pengelolaan aset dan hutang terdiri dari : a. pencatatan aset wajibatas nama badan hukum koperasi yang bersangkutan; b. wajib memiliki catatan kepemilikan aset koperasi, yang paling sedikit menjelaskan status kepemilikan, sumber, harga, tanggal perolehan dan spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya; c. aset tetap KSP/UPS Koperasi paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dapat dijadikan jaminan hutang dengan persetujuan rapat anggota;

d. hutang koperasi wajib dicatat atas sumber, jumlah dan tanggal perolehannya; e. hutang koperasi yang bersumber dari modal penyertaan tidak dapat dikonversi menjadi modal sendiri; dan f. hutang koperasi dengan tenggat waktu jangka panjang wajib mendapat persetujuan rapat anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan standar operasional manajemen KSP dan USP Koperasi diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan.

(1) Modal usaha awal pada setiap pendirian KSP Primer dan KSP Sekunder yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah. (2) Modal usaha awal KSP Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah dengan rincian sebagai berikut: a. modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). b. modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). c. modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar

Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). (3) Modal usaha awal KSP Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah dengan rincian sebagai berikut: a. modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). c. modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1) Setiap pembentukan USP Koperasi Primer atau USP Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi, dalam bentuk deposito pada bank pemerintah yang ditetapkan sebagai berikut: a. modal awal pembentukan USP Koperasi Primer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); b. modal awal pembentukan USP Koperasi Sekunder sebesar Rp50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah). (2) Ketentuan tentang permodalan dan pengembangannya diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan.

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi: a. menghimpun simpanan dari anggota; b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. (2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam. (2) Usaha simpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya. (3) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung. (4) KSP sekunder dan koperasi sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.

(1) Koperasi wajib memiliki sistem informasi pelayanan anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan. (2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan, tabungan masing- masing penyimpan serta pinjaman yang disalurkannya, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses pengawasan, peradilan dan perpajakan. (3) Pengurus dan Pengelola wajib memberikan kesempatan dan memberikan bantuan kepada Pejabat yang berwenang untuk memeriksa buku, dokumen dan berkas-berkas yang ada padanya dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan serta penjelasan yang dilaporkan oleh KSP dan USP Koperasi. (4) Koperasi wajib memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor jaringan usaha.

(1) Kegiatan menghimpun dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dalam bentuk simpanan dan tabungan. (2) Pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus. (3) Simpanan diberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan Rapat Anggota. (4) KSP dan USP Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

(1) Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. (2) Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasi MENETAPKAN suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota. (3) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. (4) Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung.

Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, maka KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk: a. simpanan pada koperasi sekundernya; b. giro, tabungan pada bank dan lembaga keuangan lainnya; dan c. mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan Negara dan investasi di sektor keuangan dengan persetujuan rapat anggota.

(1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat:

a. menerapkan simpanan wajib pinjaman; b. menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota; c. MENETAPKAN jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan; d. apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia); dan e. melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi. (2) KSP/USP Koperasi bersama KSP/USP Koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman anggota. (3) Dalam hal KSP dan USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

(1) Pemerintah MENETAPKAN kebijakan yang mendorong koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. (2) Pembinaan terhadap KSP dan USP Koperasi Primer dan Sekunder dilakukan oleh Menteri. (3) Pembinaan teknis usaha simpan pinjam diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota;

b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur; dan c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam.

(1) Pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilakukan dengan: a. menerbitkan ijin usaha simpan pinjam; b. pedoman pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam; c. pedomanpenguatan kapasitas kelembagaan KSP dan USP Koperasi; d. pedoman literasi dan sosialisasi; e. pedoman penumbuhan usaha simpan pinjam oleh koperasi; f. pedoman pengawasan; g. pedoman penetapan standar kelayakan dan kepatutan pengurus, standar kompetensi pengelola; dan h. pedoman pelaksanaan tugas pengawas (2) Pemberian bimbingan dilakukan dalam bentuk: a. pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam koperasi; b. penerapan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;

c. penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan pinjam koperasi; d. meningkatkan akses pembiayaan melalui perkuatan permodalan; e. pengembangan berbagai skim pembiayaan; dan f. pemanfaatan modal penyertaan, obligasi dan surat hutang dan pengembangan koperasi sekunder yang berfungsi sebagai koordinator jaringan kerjasama usaha antar koperasi. (3) Kemudahan dan perlindungan dalam bentuk: a. advokasi dan bantuan hukum; b. kerja sama dan kemitraan; c. lembaga konsultasi dan pendampingan ushaa; d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan e. penerapan teknologi tepat guna.

(1) Pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap Koperasi yang bersangkutan. (2) KSP dan USP Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit, dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota. (3) Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan.

(1) Pengurus KSP atau Koperasi yang memiliki USP wajib memberikan laporan kepada pengawas koperasi setiap triwulan. (2) KSP dan Koperasi yang memiliki USP wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat yang memberikan ijin usaha simpan pinjampada setiap triwulan dan tahunan. (3) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSP dan USP Koperasi dilakukan dengan media pengiriman dan atau memanfaatkan teknologi informasi.

KSP/USP Koperasi wajib membentuk unit satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan.

(1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. (2) Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sebagai berikut: a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota; b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur; dan

c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan. (3) Penilaian Kesehatan setiap kantor cabang dilakukan oleh Bupati/Walikota. (4) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk tim penilai kesehatan dari aparatur sipil negara dengan persyaratan: a. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III; dan b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian dan telah mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. (5) Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. (6) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan.

KSP dan USP Koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis pertama dan kedua; b. mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola; c. pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam;

d. pencabutan ijin usaha simpan pinjam; dan e. penutupan USP Koperasi dan pembubaran KSP.

(1) KSP dan USP Koperasi yang sudah berjalan pada saat peraturan ini berlaku tetap melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini. (2) KSP dan USP Koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki ijin usaha simpan pinjam, wajib mengurus ijin usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini. (3) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dalam operasionalnya hanya berjalan unit simpan pinjam saja, dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut wajib merubah anggaran dasar menjadi KSP. (4) Terhadap calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak berubah menjadi anggota sejak tanggal dinyatakan sebagai calon anggota, dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 32. (5) Usaha simpan pinjam yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tetapi belum memiliki legalitas agar menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik INDONESIA Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; dan c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam; dicabut dan dinyatakan dan tidak berlaku.

Peraturan Deputi sebagai pelaksanaan atas Peraturan Menteri ini ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2015 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd AAGN.PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA