Peraturan Menteri Nomor 02-per-m-kukm-ii-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah NomOR 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

3. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

4. KSP Primer adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.

5. KSP Sekunder adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP.

6. Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.

7. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

8. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.

9. Kekeluargaan Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain.

10. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.

11. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

12. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

13. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

14. Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

15. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disebut SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya,

penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 16. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimasudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 17. Modal Sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib. 18. Modal USP adalah modal tetap USP yang ditempatkan oleh koperasinya pada awal pendirian USP Koperasi, modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USP Koperasi. 19. Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar. 20. Modal Usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap. 21. Rencana Kerja adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) periode yang telah ditentukan. 22. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap. 23. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota. 24. Kantor Cabang KSP adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang MEMUTUSKAN pemberian pinjaman.

25. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk MEMUTUSKAN pemberian pinjaman.
26. Kantor Kas adalah kantor kas KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
27. Standar Operasional Manajemen bagi KSP dan USP Koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSP dan USP Koperasi.
28. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.
29. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSP dan USP Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
30. Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan, Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.
31. Izin Usaha Simpan Pinjam adalah legalitas usaha koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.
32. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. 33. Calon Anggota adalah orang per orang / koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani buku daftar anggota.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. (2) Pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen, yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam. (3) Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. (4) KSP sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi simpan pinjam dan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam. (5) Dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para pendiri wajib memenuhi tambahan persyaratan dengan menyampaikan beberapa dokumen sebagai berikut: a. surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa rekening tabungan pada Bank Umum;

b. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. rencana permodalan yang meliputi: a) rencana penghimpunan modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan dana cadangan; b) rencana modal pinjaman yang berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah; dan c) rencana modal penyertaan.

2. rencana kegiatan usaha yang meliputi: a) rencana jenis produk penghimpunan dana simpanan; b) rencana jenis produk pemberian pinjaman; dan c) rencana pendapatan dan biaya.

3. rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi: a) struktur organisasi; b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; c) pembinaan calon anggota untuk menjadi anggota; dan d) jumlah karyawan. c. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, paling sedikit:

4. buku daftar pengurus;

5. buku daftar pengawas;

6. buku daftar anggota;

7. buku daftar simpanan anggota;

8. buku daftar pinjaman anggota;

9. formulir permohonan menjadi anggota;

10. formulir permohonan pengunduran diri sebagai anggota;

11. formulir tabungan dan simpanan berjangka;

12. formulir administrasi pinjaman yang diberikan;

13. formulir administrasi hutang yang diterima;

14. formulir administrasi modal sendiri; dan

15. formulir perjanjian pinjaman. d. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan:

16. bukti telah mengikuti pelatihan simpan pinjam koperasi dan surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam pada koperasi atau surat keterangan berpengalaman bekerja di bidang simpan pinjam koperasi;

17. surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana lainnya;

18. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain atau pengawas; dan

19. pernyataan Pengelola KSP tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu. e. daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya, paling sedikit terdiri atas:

20. kantor;

21. meja dan kursi kerja;

22. alat hitung;

23. tempat menyimpan uang atau brankas;

24. tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan;

25. buku pedoman dan Peraturan di bidang simpan pinjam koperasi; dan

26. papan nama. (6) Penyetoran modal awal pendirian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada koperasinya; b. dibukukan dalam neraca KSP sebagai harta kekayaan badan hukum KSP; c. tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan koperasi dan ada modal pengganti dari anggota baru dan/atau Dana Cadangan koperasi; dan d. modal awal yang disetor oleh anggota terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, harus disimpan pada Bank Umum.

27. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembukaan USP Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. (2) Koperasi yang telah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam didalam anggaran dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam di dalam anggaran dasar tersebut kepada pejabat yang berwenang. (3) Pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

memenuhi tambahan persyaratan dengan menyampaikan beberapa dokumen sebagai berikut: a. surat bukti penyetoran modal tetap dari Koperasi kepada USP Koperasi berupa rekening tabungan pada bank umum; b. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. administrasi dan pembukuan USP Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya; d. nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas dan calon Pengelola USP Koperasi; e. daftar sarana kerja beserta keterangan kondisi fisiknya, paling sedikit terdiri dari:

1. kantor;
2. meja dan kursi kerja;
3. alat hitung;
4. tempat menyimpan uang atau brankas;
5. tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan;
6. buku pedoman dan peraturan di bidang simpan pinjam koperasi; dan 7) papan nama. f. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola USP Koperasi; dan g. pernyataan Pengelola USP Koperasi mengenai kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu. (4) Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam. (5) USP Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil / kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi dan paling lambat 1 (satu) tahun harus sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha.

(6) USP Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya. (7) USP Koperasi yang telah mencapai aset paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat memisahkan menjadi KSP.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam: a. surat permohonan pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam; b. fotocopy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar Koperasi beserta surat keputusannya; c. fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Umum atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus; d. daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus, dan pengawas; e. fotocopy nomor rekening atas nama Koperasi; dan f. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi melalui koperasinya dapat membuka Jaringan Pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

(2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakaan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun, mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” dan mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya. (3) Pembukaan Kantor Kas dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan dengan jumlah anggota kantor kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Persyaratan pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu dengan melampirkan sebagai berikut: a. alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka; b. fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; c. Modal Kerja untuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu; d. fotocopy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan paling sedikit cukup sehat; e. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya; f. neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir; g. rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit setahun;

h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi. (2) Persyaratan pembukaan Kantor Kas sebagai berikut: a. memiliki Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu dalam satu wilayah kabupaten/kota dimana kantor kas tersebut dibuka; dan b. nama calon kepala kantor kas.

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KSP dan USP Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menggunakan Jaringan Pelayanan Simpan Pinjam Digital Digital Financial Services (DFS).

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi: a. menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya; b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya; dan c. dalam kegiatan usaha simpan pinjam wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

(2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 dihapus dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati- hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam. (2) Dihapus. (3) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil. (4) KSP Sekunder dan Koperasi Sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 dihapus, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihapus. (2) Pemberian nama produk simpanan koperasi sesuai keputusan rapat anggota, yang dituangkan dalam peraturan khusus koperasi. (3) Simpanan diberikan imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil yang besarnya ditetapkan rapat anggota.

(4) KSP dan USP Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengurus KSP/USP Koperasi wajib menyelenggarakan pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan.

12. Ketentuan ayat (2) huruf c, ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 31 diubah, serta diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. (2) Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sebagai berikut: a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota; b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur; dan c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan. (3) Penilaian Kesehatan setiap Kantor Cabang dilakukan oleh Bupati/Walikota.

(4) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk tim penilai kesehatan dari aparatur sipil negara dengan persyaratan: a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III atau pangkat Penata Muda (III/a); dan b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian dan telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. (5) Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. (6) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan paling sedikit setiap tahun. (6A) Usaha simpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Februari 2017 2016 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA