Peraturan Menteri Nomor 26-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

5. Unit Kerja adalah Bidang dan Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/ Kota.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berbentuk Dinas.

(1) Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. (2) Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

(1) Nomenklatur unit kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ditentukan berdasarkan pendekatan fungsi sesuai dengan potensi daerah di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Nomenklatur unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten/ Kota ditentukan berdasarkan pendekatan fungsi sesuai dengan potensi daerah di bidang perikanan.

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diklasifikasikan menjadi: a. tipe A; b. tipe B; dan c. tipe C. (2) Tipe Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel. (3) Tipe dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tipe A terdiri atas

1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

(1) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

(1) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan

hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

(1) Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan pencadangan kawasan konservasi; b. pelaksanaan penyiapan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;

c. pelaksanaan penyiapan penataan batas kawasan konservasi; d. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kawasan konservasi; e. pelaksanaan penyiapan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K); f. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi reklamasi; g. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi; h. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi perairan pesisir; i. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin pengelolaan produksi garam; j. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin biofarmakologi laut; k. pelaksanaan penyiapan izin bioteknologi laut; l. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin wisata bahari; m. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin pemanfaatan air laut selain energi; n. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT); o. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; p. pelaksanaan penyiapan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; q. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai

dengan 30 (tiga puluh) GT; r. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon; s. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; t. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; u. pelaksanaan penyiapan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; v. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; w. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; x. pelaksanaan penyiapan pengawasan penangkapan ikan; y. pelaksanaan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan; z. pelaksanaan penyiapan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; aa. pelaksanaan penyiapan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan WP3K; bb. pelaksanaan penyiapan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan; cc. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Laik Operasi untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; dan dd. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. (4) Seksi yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan unit kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dipilih sesuai dengan potensi daerah dan dikelompokkan dalam Bidang dan Seksi sesuai dengan tipelogi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan menggunakan contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/ Kota. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan; d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

(1) Sekretariat pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bidang yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2). (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil; b. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; c. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan; d. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda

Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI); e. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH); f. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; dan g. pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan. (4) Seksi yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dapat dipilih sesuai potensi daerah dan dikelompokkan dalam Bidang dan Seksi sesuai dengan tipelogi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan menggunakan contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pembentukan dan susunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Pembentukan dan susunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(1) Daerah Provinsi dapat menambah tugas dan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sepanjang tugas dan fungsi tersebut merupakan kewenangan Daerah Provinsi. (2) Daerah Kabupaten/Kota dapat menambah tugas dan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, sepanjang tugas dan fungsi tersebut merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

FORMAT STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TIPE A LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 26/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SEKRETARIAT BIDANG FUNGSI I BIDANG FUNGSI II BIDANG FUNGSI III BIDANG FUNGSI IV SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SUBBAGIAN FUNGSI I SUBBAGIAN FUNGSI II SUBBAGIAN FUNGSI III

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TIPE B DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SEKRETARIAT BIDANG FUNGSI I BIDANG FUNGSI II BIDANG FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SUBBAGIAN FUNGSI I SUBBAGIAN FUNGSI II

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TIPE C MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SEKRETARIAT BIDANG FUNGSI I BIDANG FUNGSI II SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SUBBAGIAN FUNGSI I SUBBAGIAN FUNGSI II

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

1. DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TIPE A DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT BIDANG FUNGSI I BIDANG FUNGSI II BIDANG FUNGSI II BIDANG FUNGSI II SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SUBBAGIAN FUNGSI I SUBBAGIAN FUNGSI II SUBBAGIAN FUNGSI III LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 26/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN

2. DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TIPE B DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT BIDANG FUNGSI I BIDANG FUNGSI II BIDANG FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SUBBAGIAN FUNGSI I SUBBAGIAN FUNGSI II

3. DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TIPE C MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT BIDANG FUNGSI I BIDANG FUNGSI II SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SEKSI FUNGSI I SEKSI FUNGSI II SEKSI FUNGSI III SUBBAGIAN FUNGSI I SUBBAGIAN FUNGSI II

CONTOH PEMBAGIAN TUGAS UNIT KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA A. PEMBAGIAN TUGAS UNIT KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI I. IDENTITAS URUSAN Nama Fungsi Pendukung : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah : Provinsi Tipe Dinas : A II. PENGELOMPOKAN TUGAS a. Kelompok Bidang Fungsi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

1. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 26/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT). 3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi. b. Kelompok Bidang II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

1. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.

2. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. c. Kelompok Bidang III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

4. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan.

5. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

6. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. d. Kelompok Bidang IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

1. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan.

2. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan. III. IDENTITAS URUSAN Nama Fungsi Pendukung : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah : Provinsi Tipe Dinas : B IV. PENGELOMPOKAN TUGAS a. Kelompok Bidang Fungsi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT).

6. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi. b. Kelompok Bidang II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

7. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.

8. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

9. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. c. Kelompok Bidang III melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

10. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

11. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan. V. IDENTITAS URUSAN Nama Fungsi Pendukung : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah : Provinsi Tipe Dinas : C VI. PENGELOMPOKAN TUGAS a. Kelompok Bidang Fungsi I melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

1. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan

pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, serta izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT). 2. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan. b. Kelompok Bidang II melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, serta penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

1. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, serta penerbitan izin lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. 2. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. 3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. B. PEMBAGIAN TUGAS UNIT KERJA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA I. IDENTITAS URUSAN Nama Fungsi Pendukung : Dinas Perikanan Daerah : Kabupaten/Kota Tipe Dinas : A II. PENGELOMPOKAN TUGAS a. Kelompok Bidang Fungsi I melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil.

1. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil.
2. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil.
3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil. b. Kelompok Bidang Fungsi II melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
4. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan.
5. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan.
6. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan.

c. Kelompok Bidang Fungsi III melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

1. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan.

2. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan TPUPI dan TPKPIH.

3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. d. Kelompok Bidang Fungsi IV melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

4. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.

5. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan.

6. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan. III. IDENTITAS URUSAN Nama Fungsi Pendukung : Dinas Perikanan Daerah : Kabupaten/Kota Tipe Dinas : B IV. PENGELOMPOKAN TUGAS a. Kelompok Bidang Fungsi I melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

7. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

8. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

9. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

b. Kelompok Bidang Fungsi II melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

1. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan.

2. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan TPUPI dan TPKPIH.

3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. c. Kelompok Bidang Fungsi IV melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

4. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.

5. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan.

6. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan. V. IDENTITAS URUSAN Nama Fungsi Pendukung : Dinas Perikanan Daerah : Kabupaten/Kota Tipe Dinas : C VI. PENGELOMPOKAN TUGAS a. Kelompok Bidang Fungsi I melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.

7. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil.

8. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH.

9. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.

b. Kelompok Bidang Fungsi II melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

1. Seksi Fungsi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
2. Seksi Fungsi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan.
3. Seksi Fungsi III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI