Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimum adalah tolok ukur minimum yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
3. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 5. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 6. Pendaftaran Kapal Perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam Buku Kapal Perikanan. 7. Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan. 8. Pengukuran Ulang adalah kegiatan memverifikasi ukuran kapal penangkap ikan sebelumnya atau ukuran kapal yang sudah ada. 9. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 10. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPPNRI dan/atau laut lepas. 11. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

(1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk penerbitan SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI bagi kapal penangkap ikan buatan dalam negeri yang telah dilakukan pengukuran ulang dengan hasil pengukuran di atas 30 gros ton (GT) dan mengalami perubahan ukuran kapal. (2) Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan penerbitan SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI terhadap kapal penangkap ikan buatan dalam negeri hasil pengukuran ulang. (3) Penerbitan SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI bagi kapal penangkap ikan buatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimum.

Setiap orang untuk memiliki SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; c. pas foto ukuran 4x6 pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;

d. specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; e. surat keterangan domisili usaha bagi perusahaan; f. fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya; g. fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) GT ke atas; h. fotokopi SIUP dan SIPI terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah daerah; dan i. fotokopi surat ukur hasil verifikasi pengukuran ulang atau surat ukur hasil pengukuran ulang.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPP-PPP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui. (3) Pemohon harus membayar PPP dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak On line dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak SPP- PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (5) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran diterima.

(6) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan penolakan disertai alasan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal.

Setiap orang untuk memiliki Buku Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi grosse akte; c. fotokopi pas besar atau fotokopi pas kecil; dan d. foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 (dua) lembar (berwarna).

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan melakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui. (3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada surat ukur hasil verifikasi pengukuran ulang atau surat ukur hasil pengukuran ulang dan pemeriksaan fisik alat

penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan sesuai. (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Buku Kapal Perikanan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi. (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan penolakan disertai alasan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.

Setiap orang untuk memiliki SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi SIPI terakhir; c. fotokopi Buku Kapal Perikanan dengan menunjukkan aslinya; dan d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPP-PHP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui. (3) Pemohon harus membayar PHP dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak On line dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak SPP- PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (5) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIPI paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran diterima. (6) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan penolakan disertai alasan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

Dalam menerbitkan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA.

a. Pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan pada saat pengajuan SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI. b. Dalam hal ditemukan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar, maka SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum.

Pelaksanaan pelayanan penerbitan SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI hasil pengukuran ulang dilakukan melalui gerai perizinan pelayanan terpadu di daerah.

(1) Persyaratan dan tata cara perubahan SIUP hasil pengukuran ulang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perikanan tangkap. (2) Persyaratan dan tata cara perubahan dan/atau perpanjangan Buku Kapal Perikanan hasil pengukuran ulang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perikanan. (3) Persyaratan dan tata cara perubahan dan/atau perpanjangan SIPI hasil pengukuran ulang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha perikanan tangkap.

(1) SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI hasil pengukuran ulang diberikan kepada pemohon setelah SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI yang diterbitkan oleh pemerintah daerah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2) Terhadap SIUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan hasil pengukuran ulang berdampak pada perubahan SIPI, maka pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penerbitan SIUP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 30 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal r4 April 2016 201426 Juni 2014 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA