Peraturan Menteri Nomor 3-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan adalah Kuasa BUN Pusat.
3. Bank INDONESIA adalah Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar 1945 Pasal 23 D.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara yang selanjutnya disingkat BUMPUN adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra pemerintah dalam hal penempatan uang negara.
6. Uang Negara adalah uang dalam Rupiah dan Valuta Asing yang dikuasai oleh BUN.

(1) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melaksanakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat. (3) Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengelola kelebihan kas yang didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Pusat. (4) Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kas.

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menempatkan Uang Negara dalam rekening penempatan pada Bank Umum. (2) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa BUN dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada saat diperlukan. (3) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. Overnight, yaitu penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang jatuh tempo pada 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari berikutnya. b. Deposit On Call, yaitu penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian. c. Time Deposit, yaitu penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

Pelaksanaan penempatan Uang Negara pada Bank Umum bertujuan untuk mendapatkan bunga atau imbal hasil.

Dalam rangka penempatan Uang Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan berwenang MENETAPKAN batas maksimal jumlah penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

a. Bank Umum yang dapat menjadi mitra pemerintah harus memenuhi kriteria paling sedikit: b. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum yang sudah go public; c. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum INDONESIA; d. termasuk dalam investment grade menurut rating yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank INDONESIA; dan e. tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Bank INDONESIA

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan mengumumkan pembukaan kemitraan penempatan Uang Negara kepada Bank Umum melalui website Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan media cetak. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian permohonan kemitraan.

(1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan Kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai pengumuman pembukaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Permohonan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. Surat permohonan menjadi BUMPUN yang ditandatangani oleh Direktur Utama; b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara yang ditandatangani oleh Direktur Utama; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Copy surat izin usaha sebagai Bank Umum; d. Copy surat pernyataan telah go public yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; e. Copy dokumen yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/ internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank INDONESIA, yang menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan termasuk dalam investment grade; f. Copy surat keterangan kesehatan bank yang telah diverifikasi oleh Bank INDONESIA; dan g. Copy laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. (3) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disahkan oleh pejabat bank yang berwenang.

Direktur Jenderal Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyetujui permohonan kemitraan. (2) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan MENETAPKAN BUMPUN. (3) Penetapan BUMPUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal Perbendaharaan menolak permohonan kemitraan. (2) Dalam hal permohonan Bank Umum ditolak, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Surat Penolakan Permohonan BUMPUN kepada bank bersangkutan.

(1) Dalam rangka penempatan Uang Negara pada BUMPUN, Direktur Jenderal Perbendaharaan MENETAPKAN keputusan mengenai batas maksimal penempatan pada masing-masing BUMPUN. (2) Kewenangan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(1) Penempatan Uang Negara pada BUMPUN dilaksanakan dengan metode: a. lelang; atau b. over the counter. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penempatan Uang Negara pada BUMPUN dengan metode lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam hal penempatan Uang Negara dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Penempatan Uang Negara pada BUMPUN dengan metode over the counter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal penempatan Uang Negara dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Pelaksanaan penempatan Uang Negara dengan metode lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pelaksanaan penempatan Uang Negara dengan metode over the counter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai Mekanisme Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam rangka penempatan Uang Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan MENETAPKAN keputusan mengenai: a. BUMPUN pemenang lelang; atau b. Kesepakatan transaksi over the counter. (2) Kewenangan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. (3) Berdasarkan keputusan mengenai BUMPUN pemenang lelang atau kesepakatan transaksi over the counter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen transaksi penempatan ke rekening penempatan pada BUMPUN. (4) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu maksimal penempatan Uang Negara pada BUMPUN adalah 3 (tiga) bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penarikan atas penempatan Uang Negara pada BUMPUN dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. (2) Penarikan penempatan Uang Negara sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal: a. memenuhi kebutuhan likuiditas; dan/atau b. meningkatnya risiko penempatan pada BUMPUN.

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada BUMPUN paling sedikit sekali setiap 6 (enam) bulan. (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atas kelanjutan perjanjian kemitraan dengan BUMPUN.

(1) BUMPUN memberikan remunerasi atas penempatan Uang Negara. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga atau imbal hasil. (3) Remunerasi penempatan Uang Negara di Bank Umum menggunakan acuan (benchmark) rata-rata tingkat bunga pasar. (4) Remunerasi minimal atas penempatan pada Bank Umum sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari BI Rate.

Dalam rangka penempatan Uang Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Akuntansi penempatan Uang Negara pada BUMPUN dilaksanakan melalui pencatatan atas setiap transaksi penempatan dan penarikan Uang Negara pada BUMPUN. (2) Pelaporan penempatan Uang Negara pada BUMPUN dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah. (3) Akuntansi dan pelaporan penempatan Uang Negara pada BUMPUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan penetapan BUMPUN dalam rangka penempatan Uang Negara pada Bank Umum ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka pengelolaan kelebihan kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id