Peraturan Menteri Nomor 181-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

(1) Dalam rangka penyaluran beras untuk Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, disediakan dana ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (2) Ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan biaya pengangkutan beras untuk Pegawai Negeri Sipil dari gudang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG terdekat ke titik serah masing-masing tujuan.

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran MENETAPKAN: a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua; dan b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua Barat.

(1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 MENETAPKAN: a. Pejabat Pembuat Komitmen; dan b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar. (2) Pejabat/pegawai yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua berdasarkan usulan Gubernur Provinsi Papua. (3) Pejabat/pegawai yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua Barat berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan usulan Gubernur Provinsi Papua Barat. (4) Dalam hal diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran dapat MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran.

(1) Dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. (2) Perencanaan alokasi anggaran kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan standar biaya yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. (3) Tata cara pengalokasian anggaran kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

(1) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. (2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dana ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

(1) Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak penyaluran beras untuk Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan operator kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil. (2) Pengadaan operator kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Pembayaran ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh operator kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil. (2) Dalam rangka pembayaran ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil menyampaikan surat tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan: a. Tanda Bukti Pengiriman (Delivery Order) beras yang telah diverifikasi keabsahannya oleh operator kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil; dan b. Rekapitulasi Berita Acara Penyaluran Beras. (4) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan

Surat Perintah Pembayaran dan menyampaikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar. (6) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar melakukan pengujian permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Tata cara pencairan dana kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

(1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyaluran dana kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dari Rekening Kas Negara ke masing-masing rekening operator kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil. (2) Operator kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab atas penyaluran beras sampai dengan titik serah dan memastikan kesesuaian antara biaya ongkos angkut beras dengan nilai fisik penyaluran beras.

Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain.

(1) Terhadap pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua

dan Provinsi Papua Barat, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras bagi Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diatur oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana untuk kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara

Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1758), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA