Pasal 5

(1) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. (2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dana ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.