Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.