Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2013 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Daftar Inventarisasi Masalah RUU, yang selanjutnya disingkat DIM RUU adalah daftar yang memuat keterangan yang menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap setiap ketentuan yang termuat dalam RUU inisiatif DPR.
3. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 4. Peraturan PRESIDEN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PMK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. 6. Keputusan Menteri Kesehatan, yang selanjutnya disingkat KMK adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PMK, atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat MENETAPKAN dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas. 7. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Direktur Jenderal atau Pejabat setingkat berdasarkan pendelegasian kewenangan mengatur yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari UNDANG-UNDANG kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menjalankan peraturan perundang- undangan atau peraturan pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat MENETAPKAN dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas pada unit organisasi Eselon I bersangkutan.
9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Kesehatan, yang selanjutnya disebut Program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG atau Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Pimpinan Kementerian Kesehatan adalah Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.
14. Biro adalah Biro Hukum dan Organisasi.
15. Bagian adalah bagian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum di lingkungan Unit Eselon I atau bagian tata usaha di Inspektorat Jenderal.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Unit Organisasi Eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan usulan Prolegnas. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyusunan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Bagian, berdasarkan usulan unit kerja di lingkungan Unit Organisasi Eselon I selain di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; b. Sekretariat Inspektorat Jenderal, berdasarkan usulan unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan c. Biro, berdasarkan usulan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar judul, dasar hukum pembentukan, latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta target waktu penyelesaian peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam contoh formulir terlampir. (4) Penyusunan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memprioritaskan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat. (5) Program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang disusun oleh Bagian atau Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus disampaikan kepada Biro paling lambat minggu kedua bulan September setiap tahun untuk program peraturan perundang- undangan bidang kesehatan tahun berikutnya. (6) Biro harus mengoordinasikan dan MENETAPKAN program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan berdasarkan: a. program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I; dan/atau b. kebutuhan masyarakat.

(1) Dalam kondisi tertentu, setiap unit organisasi Eselon I dapat mengajukan penyusunan peraturan perundang-undangan di luar program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan atas persetujuan Sekretaris Jenderal disertai dengan alasan/justifikasi. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, wabah, konflik, atau bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Biro MENETAPKAN usulan rancangan UNDANG-UNDANG Prolegnas bidang kesehatan berdasarkan usulan unit organisasi Eselon I dengan memperhatikan skala prioritas untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Dalam MENETAPKAN usulan rancangan UNDANG-UNDANG Prolegnas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Biro berkoordinasi dengan Bagian atau Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan/atau b. berdasarkan kebijakan Pimpinan Kementerian Kesehatan. (3) Penetapan usulan rancangan UNDANG-UNDANG Prolegnas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Bagian dan/atau Biro berdasarkan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan Prolegnas. (2) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rancangan UNDANG-UNDANG harus disertai dengan Naskah Akademik yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan dapat mengikutsertakan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi/lembaga lainnya yang terkait, organisasi profesi, perguruan tinggi, ahli hukum, dan ahli lainnya yang terkait. (2) Dalam penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim/Pokja oleh unit organisasi Eselon I atau Biro sesuai dengan kebutuhan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, Biro dapat melakukan publikasi rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses penyusunan melalui website Biro Hukum dan Organisasi.

(1) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG harus dilakukan berdasarkan Prolegnas. (2) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyusunan Naskah Akademik dan draf awal rancangan UNDANG-UNDANG dilakukan oleh Bagian dan/atau Biro dengan mengikutsertakan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, ahli hukum dan ahli lainnya yang terkait. (2) Biro melakukan koordinasi, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi, dan penyelenggaraan pembahasan antar kementerian rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG harus dipimpin oleh pimpinan unit organisasi Eselon I terkait, Staf Ahli Menteri, Eselon II yang ditunjuk, atau Kepala Biro. (4) Dalam rangka penyelenggaraan pembahasan antar kementerian rancangan UNDANG-UNDANG, Biro menyusun Panitia Antar Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Biro melaporkan hasil pembahasan Panitia Antar Kementerian rancangan UNDANG-UNDANG kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan. (2) Apabila rancangan UNDANG-UNDANG tersebut sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun teknis peraturan perundang-undangan, Biro menyiapkan surat Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses rancangan UNDANG-UNDANG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Terhadap rancangan UNDANG-UNDANG bidang kesehatan inisiatif DPR, Kementerian Kesehatan harus menyusun DIM RUU. (2) Penyusunan DIM RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro bersama dengan Bagian dengan mengikutsertakan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi/lembaga lainnya yang terkait, organisasi profesi, perguruan tinggi, ahli hukum, dan ahli lainnya yang terkait. (3) Penyusunan DIM RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipimpin oleh pimpinan unit organisasi Eselon I terkait, Staf Ahli Menteri, Eselon II yang ditunjuk, atau Kepala Biro. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyampaian DIM Rancangan UNDANG-UNDANG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dilakukan untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya dan harus berdasarkan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang disusun. (2) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH harus mendapatkan izin prakarsa dari PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyusunan draft awal Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dapat dilakukan oleh Bagian dan/atau Biro. (2) Dalam penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dapat disertai dengan Naskah Akademik. (3) Biro melakukan koordinasi, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dan pembahasan antar kementerian Rancangan PERATURAN PEMERINTAH. (4) Pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH harus dipimpin oleh pimpinan unit organisasi Eselon I terkait, Staf Ahli Menteri, Eselon II yang ditunjuk, atau Kepala Biro. (5) Dalam rangka penyelenggaraan pembahasan antar kementerian, Biro menyusun Panitia Antar Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Biro melaporkan hasil pembahasan Panitia Antar Kementerian rancangan PERATURAN PEMERINTAH kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan. (2) Apabila rancangan PERATURAN PEMERINTAH tersebut sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun teknis peraturan perundang-undangan, Biro menyiapkan surat Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan PERATURAN PEMERINTAH. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses rancangan PERATURAN PEMERINTAH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyusunan rancangan Peraturan

dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan program nasional dan harus berdasarkan Program peraturan perundang- undangan bidang kesehatan yang disusun. (2) Penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN harus mendapatkan izin prakarsa dari PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyusunan draft awal rancangan Peraturan PRESIDEN dilakukan oleh Bagian dan/atau Biro. (2) Biro melakukan koordinasi, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi, dan pembahasan antar kementerian rancangan Peraturan PRESIDEN. (3) Pembahasan rancangan Peraturan PRESIDEN harus dipimpin oleh pimpinan unit organisasi Eselon I terkait, Staf Ahli Menteri, Eselon II yang ditunjuk, atau Kepala Biro. (4) Dalam rangka penyelenggaraan pembahasan antar kementerian, Biro menyusun Panitia Antar Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Biro melaporkan hasil pembahasan Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan

kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Apabila Rancangan Peraturan PRESIDEN tersebut sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun teknis peraturan perundang-undangan, Biro menyiapkan surat Menteri kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan PRESIDEN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses rancangan Peraturan PRESIDEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyusunan Rancangan PMK harus dilakukan berdasarkan Program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Penyusunan Rancangan PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan Rancangan awal PMK disusun oleh:

1. Bagian, untuk Rancangan PMK inisiasi unit organisasi Eselon I selain Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
2. Bagian teknis terkait untuk Rancangan PMK inisiasi unit teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
3. Biro, untuk Rancangan PMK inisiasi Biro berdasarkan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan. b. penyusunan Rancangan final PMK dilakukan oleh Biro. (3) Rancangan awal PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disampaikan kepada Kepala Biro untuk finalisasi Rancangan awal PMK tersebut disertai: a. surat pengantar Sekretaris unit organisasi Eselon I pemrakarsa atau Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan b. rancangan awal PMK. (4) Berdasarkan rancangan awal PMK yang disampaikan, Kepala Biro menindaklanjuti pembahasan untuk penyusunan Rancangan final PMK sampai dengan penetapannya menjadi PMK oleh Menteri. (5) Dalam penyusunan Rancangan PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi/lembaga lainnya yang terkait, organisasi profesi, perguruan tinggi, ahli hukum, dan/atau ahli lainnya yang terkait sesuai dengan kebutuhan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal rancangan awal PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 belum mendapat kesepakatan substansi teknis, maka draf sebagaimana dimaksud dapat dikembalikan kepada unit pemrakarsa untuk dibahas kembali.

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan KMK.

(1) Unit organisasi Eselon I dapat MENETAPKAN peraturan unit organisasi Eselon I sepanjang terdapat pendelegasian langsung dari PMK. (2) Penyusunan rancangan peraturan unit organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Bagian, untuk Rancangan peraturan Direktur Jenderal/Peraturan Kepala Badan; b. Bagian teknis terkait, untuk Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal; c. Biro, untuk Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal. (3) Rancangan peraturan unit organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi Eselon I, diberikan nomor dan tanggal penetapan oleh unit yang bersangkutan. (4) Salinan peraturan unit organisasi Eselon I yang telah ditetapkan dikirimkan kepada Biro.

(1) Setiap rancangan UNDANG-UNDANG, DIM Rancangan UNDANG-UNDANG, dan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH harus dipaparkan dalam rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri. (2) Setiap rancangan Peraturan PRESIDEN dan rancangan PMK yang bersifat strategis, teknis atau politis dapat dipaparkan dalam rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh pimpinan unit organisasi Eselon I terkait atau Staf Ahli Menteri. (4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pimpinan unit organisasi Eselon II terkait atau Kepala Biro.

(1) Proses verbal untuk penetapan peraturan atau proses lebih lanjut peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Biro dengan ketentuan: a. untuk rancangan PMK dan rancangan KMK proses verbal dimulai dari Kepala Biro, pejabat unit organisasi Eselon I pemrakarsa dan/atau pejabat unit organisasi Eselon I lainnya yang terkait, Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal, Sekretaris Jenderal, dan Menteri; b. untuk rancangan Peraturan PRESIDEN dan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, proses verbal internal berlaku mutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan proses verbal eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. untuk rancangan UNDANG-UNDANG dan DIM RUU proses verbal internal dimulai dari Kepala Biro, pejabat Unit Organisasi Eselon I terkait, Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal, Sekretaris Jenderal, dan Menteri serta proses verbal eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam proses verbal rancangan peraturan perundang-undangan, Biro harus mengirimkan verbal ke unit organisasi Eselon I terkait melalui Bagian.

(1) Bagian harus menyampaikan proses verbal rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat terkait di lingkungannya untuk mendapat persetujuan dan menyampaikan kembali ke Biro. (2) Setiap pimpinan unit kerja yang dimintakan pertimbangan dan paraf persetujuan verbal rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan keputusan pertimbangan atau paraf dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak verbal diterima. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka Bagian harus menyampaikan informasi kepada Biro beserta alasannya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan proses verbal internal dapat dilakukan tanpa harus melalui setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Biro.

Penetapan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN menjadi UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Terhadap Rancangan PMK atau Rancangan KMK yang telah di paraf oleh Menteri, Biro Umum memberikan nomor dan tanggal penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk penetapan rancangan PMK dan rancangan KMK dilaksanakan sebagai berikut: a. Kepala Biro menyiapkan 3 (tiga) naskah asli (net) dengan menggunakan kertas resmi Kementerian Kesehatan untuk rancangan PMK yang telah dibubuhi paraf; atau b. Kepala Biro menyiapkan 1 (satu) atau 2 (dua) naskah asli (net) dengan menggunakan kertas resmi Kementerian Kesehatan untuk rancangan KMK yang telah dibubuhi paraf untuk mendapatkan penetapan.

(1) Rancangan PMK ditandatangani oleh Menteri untuk menjadi PMK. (2) Rancangan KMK ditandatangani oleh Menteri untuk menjadi KMK. (3) Rancangan KMK tertentu di bidang kepegawaian dan keuangan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon dibawahnya atas nama Menteri berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan oleh PMK atau KMK atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk menjadi KMK.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Naskah asli KMK yang telah ditandatangani dan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disimpan oleh Biro dan khusus untuk KMK mengenai perizinan rumah sakit naskah asli juga diserahkan oleh Biro kepada yang bersangkutan.

Pengundangan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kepala Biro menyampaikan 3 (tiga) naskah asli PMK yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan dan 1 (satu) softcopy kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan sebagai bahan pengundangan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bahan dokumentasi untuk dipublikasikan di laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (website) Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan. (3) PMK yang telah ditetapkan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Naskah asli PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Biro.

Penyebarluasan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN bidang kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyebarluasan PMK yang telah diundangkan dilakukan oleh Biro, Bagian dan unit kerja yang menangani urusan komunikasi publik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal unit teknis terkait akan melakukan penyebarluasan PMK yang telah diundangkan, unit teknis yang bersangkutan harus melakukannya dengan sepengetahuan Bagian, Biro, dan unit kerja yang menangani urusan komunikasi publik. (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Unit teknis yang akan mencetak peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku harus sesuai dengan naskah asli dan dilarang mengubah, menambah, dan mengoreksi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kecuali peraturan perundang-undangan tersebut diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN bidang kesehatan, serta PMK perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal KMK perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dapat dilakukan oleh Biro atau unit teknis yang bersangkutan, berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan komunikasi publik atau dapat diserahkan pelaksanaannya kepada penerjemah tersumpah.

(1) Biro dan Bagian harus menjaga dan menyimpan dokumentasi terkait: a. Prolegnas dan Program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan ; b. notulen rapat pembahasan perancangan peraturan perundang- undangan; dan c. peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan yang terkait. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jangka waktu penyimpanan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pendokumentasian Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon II terkait dengan kepegawaian, keuangan, dan BMN, serta pembentukan Tim dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang- undangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan. (2) Pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terinci dalam rencana kegiatan dan anggaran di setiap unit teknis terkait, Biro, dan/atau Bagian.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 96/Menkes/SK/IV/1976 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 25 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id