Pasal 22

(1) Setiap rancangan UNDANG-UNDANG, DIM Rancangan UNDANG-UNDANG, dan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH harus dipaparkan dalam rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri. (2) Setiap rancangan Peraturan PRESIDEN dan rancangan PMK yang bersifat strategis, teknis atau politis dapat dipaparkan dalam rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh pimpinan unit organisasi Eselon I terkait atau Staf Ahli Menteri. (4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pimpinan unit organisasi Eselon II terkait atau Kepala Biro.