Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil Tenaga Kesehatan INDONESIA yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing- masing tenaga kesehatan.
2. Sekretariat KTKI yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI.
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

(1) Sekretariat berkedudukan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Badan. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan Sekretariat; b. pelaksanaan dukungan registrasi Tenaga Kesehatan; c. pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian Tenaga Kesehatan; d. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan; e. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat; dan

g. pelaksanaan administrasi KTKI dan Sekretariat.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas: a. Bagian Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan; b. Bagian Hukum dan Administrasi Umum; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan dukungan registrasi, standardisasi, dan keprofesian Tenaga Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang Tenaga Kesehatan; b. penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan, standar praktik Tenaga Kesehatan, dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan c. penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan.

Bagian Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Registrasi; b. Subbagian Standardisasi; dan

c. Subbagian Keprofesian.

(1) Subbagian Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang Tenaga Kesehatan. (2) Subbagian Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan, standar praktik Tenaga Kesehatan, dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan. (3) Subbagian Keprofesian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan.

Bagian Hukum dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, serta administrasi KTKI dan Sekretariat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Hukum dan Adminstrasi Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan; c. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat; d. penyiapan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan Tenaga Kesehatan; e. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

f. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; g. pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan; dan h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Hukum dan Adminstrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; b. Subbagian Program dan Informasi; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan, dan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan Tenaga Kesehatan, serta pengelolaan hubungan masyarakat. (2) Subbagian Program dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris KTKI. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan KTKI, Sekretariat, dan Kementerian Kesehatan.

(1) Sekretaris menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis tugas KTKI kepada Ketua KTKI.

(2) Sekretaris menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi Sekretariat kepada Kepala Badan.

Sekretariat harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Sekretariat serta dengan instansi lain di luar Sekretariat sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

(1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dari Peraturan Menteri ini diatur oleh Ketua KTKI setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA