Peraturan Menteri Nomor pm-20 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(1) Badan Usaha yang akan melakukan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian kepada Menteri melalui Lembaga Online Single Submission (OSS). (2) Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memiliki nomor induk berusaha; dan b. memiliki rencana kerja.

2. Pasal 4 dihapus.

3. Pasal 5 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat: a. aliran kas Badan Usaha; b. fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian; c. jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; d. jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan; e. jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian; f. kepemilikan modal disetor untuk kegiatan investasi; g. lintas pelayanan yang dioperasikan; h. neraca perusahaan; i. sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian; j. susunan pengurus; k. menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian; dan l. surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan.

5. Pasal 15 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki studi kelayakan; b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta

Api sesuai dengan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian; c. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji; d. tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian; e. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana Perkeretaapian; f. menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; g. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan h. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat analisis mengenai: a. sosial ekonomi masyarakat; b. angkutan; c. perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian; dan d. kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial. (3) Selain memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyelenggara sarana perkeretaapian umum harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) rangkaian Kereta Api cadangan. (4) Sistem dan prosedur pemeriksaan dan perawatan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. Ketentuan contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun. (2) Perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan yang ditujukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang disertai dengan kelengkapan persyaratan. (3) Persyaratan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. studi kelayakan; b. laporan kinerja angkutan selama periode sebelum perpanjangan; c. program pengadaan sarana perkeretaapian selama 5 (lima) tahun kedepan; d. program rekrutmen awak, tenaga perawat dan pemeriksa sarana perkeretaapian selama 5 (lima) tahun kedepan; e. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji; f. tersedianya awak sarana perkeretaapian yang

memiliki sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian; g. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian; dan h. menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian. (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat analisa mengenai: a. kinerja angkutan penumpang dan /atau barang selama 5 (lima) tahun operasi; b. keterlambatan, gangguan dan dampak terhadap perjalanan Kereta Api; dan c. lintas pelayanan angkutan penumpang dan /atau barang yang beroperasi selama 5 (lima) tahun. (5) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi dokumen persyaratan perpanjangan izin operasi. (6) Evaluasi persyaratan permohonan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. (7) Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum. (8) Dalam hal hasil evaluasi permohonan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada penyelenggara sarana

perkeretaapian umum atau badan usaha disertai alasan penolakan.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perawatan sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh: a. penyelenggara sarana perkeretaapian; atau b. Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, sebelum melakukan kegiatan perawatan sarana wajib memiliki: a. persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan b. persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, diajukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. akte pendirian badan usaha; b. surat keterangan domisili perusahaan; c. NPWP; d. SIUP; e. izin mendirikan bangunan; f. spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal; g. memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta apinya akan disambungkan; h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL; dan i. peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direktur Jenderal bersama unit kerja terkait melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan. (3) Dalam hal hasil evaluasi permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian disertai alasan penolakan.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), diajukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal setelah pembangunan perawatan selesai dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat uji jalur untuk perawatan; b. peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi; c. tenaga perawatan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian; dan d. memiliki sistem dan prosedur perawatan.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan permohonan persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Jenderal bersama unit kerja terkait melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengoperasian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, permohonan dimaksud ditolak dan dikembalikan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian disertai alasan penolakan.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan pembangunan dan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan wajib: a. melaksanakan perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup; d. bertanggung jawab atas perawatan sarana perkeretaapian; dan e. melaporkan kegiatan operasional perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal.

16. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 22, Pasal 33, Pasal 55 Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin usaha; c. pencabutan izin usaha; dan d. denda administratif. (2) Menteri dalam memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur

Jenderal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

17. Pasal 53 dihapus.

18. Pasal 54 dihapus.

19. Pasal 55 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA