Pasal 28

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, sebelum melakukan kegiatan perawatan sarana wajib memiliki: a. persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan b. persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: