Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 tentang STANDAR SARANA DAN PRASARANA BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

pasal.id

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah suatu norma atau persyaratan berupa dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
2. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan

bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin. 3. Standar Sarana Prasarana BMP adalah pembakuan alat peralatan kerja BMP untuk meningkatkan pelayanan yang dapat dipakai sebagai alat dan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kerja. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan. 5. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 6. Sarana Kerja BMP adalah materiil yang dapat dipakai sebagai alat kerja BMP yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 7. Prasarana Kerja BMP adalah segala materiil yang merupakan penunjang utama pelayanan BMP sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 8. Kanopi adalah bangunan berbentuk segi empat memanjang yang berfungsi sebagai ruangan terbuka dalam melaksanakan kegiatan bekerja dan melindung dari hujan dan panas. 9. Dispensing adalah alat yang digunakan untuk memompa bahan bakar minyak dari tangki pendam operasional harian kedalam tangki kendaraan. 10. Nozle adalah alat penghubung dari selang tangki operasional harian kedalam tangki kendaraan. 11. Gelas Ukur/Bejana Ukur adalah alat ukur berbentuk tabung atau bejana ukuran yang mempunyai garis angka ukuran liter berguna untuk menguji literan yang dikeluarkan dari Dispensing yang digunakan sebagai standar untuk menguji alat ukur volume lainnya, Kapasitas nominal (KN) nilai yang dipergunakan untuk menandai karakteristik atau sebagai penunjuk volume. 12. Tangki Serapan/Tangki Pendam (Underground Tank) dibawah tanah adalah tangki yang diletakan didalam tanah/dipendam yang digunakan untuk menyimpan

bahan bakar minyak sebagai cadangan bahan bakar disetiap SPBT yang umumnya berupa bak yang berada dibawah permukaan tanah. 13. Tangki Simpan/Duduk adalah tangki yang diletakkan diatas tanah dan digunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak yang diletakkan diatas tanah. 14. Tongkat Ukur/Mistar/Deepstick adalah alat ukur yang berbentuk tongkat panjang dengan ukuran garis dalam mililiter, centiliter dan meter liter yang digunakan untuk mengukur isi/volume bahan bakar minyak dalam tangki dan dikonversikan dalam table ukuran. 15. Tabel Ukur adalah panduan dalam menentukan volume tangki pendam yang berisi daftar ukuran volume/isi yang dihasilkan dari pengukuran dengan menggunakan tongkat ukur. 16. Ekbras adalah alat yang dipasang secara pemanen dalam lubang kontrol tangki berbentuk segitiga yang berguna sebagai tanda bahwa volume/isi dalam tangki sudah sesuai apabiala sudah tersentuh BBM. 17. Deksel adalah alat penutup lobang lalu lalang orang/lobang kontrol yang dikunci dengan menggunakan baut dan mur sebagai pengikat paking agar tidak bocor. 18. Ruangan Kantor adalah ruang untuk tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika. 19. Ruang Kerja adalah ruang yang disediakan untuk setiap pejabat kepala pompa dalam melaksanakan pekerjaannya; 20. SPBT adalah Stasiun Pengisian Bahan bakar TNI. 21. Dispensing Pump atau Dispenser Bahan Bakar adalah mesin di stasiun pengisian yang digunakan untuk memompa bensin, bensin, solar, CNG, CGH2, HCNG, LPG, LH2, bahan bakar etanol, biofuel seperti biodiesel, minyak tanah, atau jenis bahan bakar lainnya ke dalam kendaraan.

22. Fiber Reinforced Plastic (FRP) atau disebut serat diperkuat plastik (juga disebut serat diperkuat polimer atau plastik yang diperkuat serat) adalah bahan komposit yang terbuat dari matriks polimer yang diperkuat dengan serat, serabut biasanya kaca (dalam fiberglass), karbon (dalam polimer yang diperkuat serat karbon), aramid, atau basal.

23. Geomembran adalah adalah lembaran plastik berbahan baku HDPE/LLDPE/PVC dan lain-lain dibuat menggunakan mesin canggih dan modern sehingga berat jenis dan ketebalannya terjaga, mempunyai karakteristik yang kedap terhadap cairan.

24. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur.

25. Fly End atau Dished End adalah desain khusus untuk tangki pendam dengan bentuk memanjang kebelang atau keatas yang membuatnya aman berada didalam tanah yang berfungsi untuk memperkuat struktur tangki dan memperkokoh tangki ketika berada diatas/didalam tanah.

26. Coating adalah Lapisan adalah penutup/pelindung yang diterapkan ke permukaan suatu objek, biasanya disebut sebagai substrat. Tujuan penerapan pelapisan mungkin bersifat dekoratif, fungsional, atau keduanya. Pelapisan itu sendiri mungkin merupakan pelapis menyeluruh, yang sepenuhnya menutupi substrat atau hanya mencakup bagian-bagian substrat.

27. Quick Cuopling adalah katup coupling cepat produk bernilai tinggi yang dirancang khusus untuk semua proyek yang membutuhkan akses air cepat sementara mempertahankan daya tahan di dalam tanah dan ketahanan perusak. Tide Seal adalah membran tahan air yang mencegah air menembus hingga ke kaki.

28. Dipstick adalah salah satu dari beberapa perangkat pengukuran, beberapa tongkat dipped ke dalam cairan untuk melakukan tes kimia atau untuk memberikan ukuran kuantitas cairan.

29. Fibecast adalah pelindung yang memiliki kemampuan kekuatan besar yang tidak didukung, interior dan eksterior tahan korosi, ringan dan mudah untuk dibuat/dipasang, dan memiliki interior yang sangat halus untuk laju aliran yang lebih tinggi, mengurangi konsumsi energi.

30. Gate Valve adalah jenis katup yang digunakan untuk membuka aliran dengan cara mengangkat gerbang penutupnya yang berbentuk bulat atau persegi panjang, yang paling sering dipakai dalam sistem perpipaan yang fungsinya untuk membuka dan menutup aliran.

31. Angle Valve adalah jenis katup yang digunakan pada situasi dimana pengaturan besar kecil aliran (throttling) diperlukan, dengan mudah memutar handel valve, besarnya aliran zat yang melewati valve bisa diatur dudukan valve yang sejajar dengan aliran dan digunakan pada situasi dimana pengaturan besar kecil aliran diperlukan (throttling), angle valve di buat dengan sudut 90°, hal ini untuk mengurangi pemakaian elbow 90° dan fitting tambahan.

32. Foot Valve adalah jenis safety valve yang mempunyai fungsi sama seperti chek valve tapi bedanya pada Foot valve ada saringan sampah, sehingga tidak mudah merusah pada sistim pemipaan.

33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

pasal.id

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP untuk memenuhi keakuratan, ketepatan, dan standar yang sama dalam pembinaan Materiil Sarana dan Prasarana BMP, dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk keseragaman Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

pasal.id

Standar Sarana dan Prasarana BMP diselenggarakan berdasarkan asas: a. tertib dan patuh, yaitu taat dan patuh kepada aturan; b. adil, yaitu tidak membedakan dalam setiap kegiatan; c. transparan, yaitu semua pelaksanaan kegiatan, informasi, dan syarat teknis bersifat terbuka; d. efisien, yaitu meminimalisir kerugian untuk mencapai

tujuan; e. keselamatan, yaitu mengutamakan faktor keselamatan dalam setiap kegiatan; f. akuntabel, yaitu mencapai sasaran fisik, administrasi, dan bermanfaat; dan g. memperhatikan kemampuan keuangan negara.

pasal.id

Penataan Standar Sarana dan Prasarana BMP dilakukan untuk: a. kelancaran proses pekerjaan; b. kecepatan dalam pelayanan; c. keakuratan dalam jumlah/volume BMP; d. ketepatan mutu sesuai produk aslinya; dan e. kelancaran tugas pengawasan dan pengendalian.

pasal.id

(1) Penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan untuk keseragaman dalam penggunaan Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. tingkat pusat; dan

b. tingkat pelaksana.

pasal.id

(1) Standar Sarana dan Prasarana BMP pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. MENETAPKAN kebijakan umum Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI; b. memberikan pengesahan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana BMP; c. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan Badan Standardisasi diluar Kemhan dan TNI dalam rangka Standar Sarana dan Prasarana BMP; dan d. menyelenggarakan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana BMP.

pasal.id

Standar Sarana dan Prasarana BMP pada tingkat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh: a. Asisten Logistik Panglima TNI; dan b. Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

pasal.id

Asisten Logistik Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan TNI; b. mengajukan usulan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana BMP dari Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan

Udara kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; c. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dan penatausahaan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara; dan d. mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Menteri.

pasal.id

Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. mengajukan usulan Standar Sarana dan Prasarana BMP ke Markas Besar TNI dan Kemhan; b. melaksanakan penerapan Standar Sarana dan Prasarana BMP yang telah disahkan oleh Kemhan; c. menyelenggarakan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungannya; d. menyusun dan membuat petunjuk teknis tentang Standar Sarana dan Prasarana serta menerapkannya di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara; dan e. mengadakan analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sarana dan Prasarana BMP yang belum sempurna dan mengajukan sarana perbaikan kepada Markas Besar TNI dan Kemhan.

pasal.id

Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. Sarana Kerja BMP; dan b. Prasarana Kerja BMP.

pasal.id

(1) Sarana Kerja BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. Dispensing; b. Nozle MT, HSD, dan Pertamax; c. Gelas Ukur/Bejana; d. Tabel Ukur; e. Tongkat Sounding/Deep Stick; f. Tangki Pelayanan Timbun/Pendam (Under-Ground Tank); g. Tangki Pendam Simpan /Cadangan/Duduk (Above Ground Tank); h. Papan Tata Tertib; i. Papan Kode Nomor SPBT; j. Pipa Lobang Penguapan; k. Arde Listrik; l. Pasta; m. Deksel Lubang Kontrol/Dumbak Tangki Pendam. n. Selang Nosel; o. Lampu Penerangan; p. Pagar Pelindung Tangki Pendam Operasional; q. Pemadam Kebakaran; dan r. Pompa Pindah/Alat Konstruksi. (2) Ketentuan mengenai Stardar Sarana Kerja BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Prasarana Kerja BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. kanopi; b. kantor; c. Gudang; dan d. Shelter. (2) Ketentuan mengenai Stardar Prasarana Kerja BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

pasal.id

(1) Penyelengggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara mengajukan dokumen teknis Standar Sarana dan Prasarana BMP yang telah dibuat dan telah disetujui ke Markas Besar TNI. (2) Dalam hal dokumen teknis Standar Sarana dan Prasarana BMP mendapatkan persetujuan dari Asisten Logistik Panglima TNI, dokumen tersebut diajukan ke Kemhan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan. (3) Kemhan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengesahan.

pasal.id

(1) Kepala satuan kerja/kepala sub satuan kerja bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan satuan kerja/sub satuan kerja yang bersangkutan; (2) Komandan satuan/kepala satuan di lingkungan TNI bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan satuan yang bersangkutan; dan (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan instansi teknis terkait.

pasal.id

Dalam hal Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI terkait dengan program kerja dan anggaran dilaksanakan oleh Inspektorat Kemhan, Inspektorat Markas Besar TNI, Inspektorat Markas Besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

pasal.id

Pendanaan penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

pasal.id

Dalam hal Sarana dan Prasarana BMP yang saat ini masih digunakan untuk kegiatan operasional, tetap dapat digunakan sampai dengan diadakan pengadaan Sarana dan Prasarana BMP sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA