Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan, dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan- satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, dan/atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari lainnya yang sah.
3. Pembinaan Materiil adalah pengelolaan/penggunaan Barang Milik Negara yang mencakup segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan Materiil yang akan dan/atau sudah

dimiliki/digunakan oleh Kemhan dan TNI. 4. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi azasi. 5. Kelaikan Materiil adalah wujud penerapan hakikat laik pada jenis komoditi militer hasil pengadaan, pemeliharaan maupun mobilisasi sehingga Materiil tersebut dapat dioperasikan atau digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancangan fungsi azasi dalam jangka waktu tertentu. 6. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan, pengujian, atau penilaian kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Materiil terhadap peraturan atau persyaratan yang berlaku baik melalui dokumen maupun secara fisik. 7. Pemeliharaan Materiil adalah segala usaha mempertahankan kondisi Materiil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat agar tetap dalam keadaan siap pakai dengan cara mengadakan perbaikan kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir. 8. Penanggung Jawab Materiil adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pembinaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. 9. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan, pembekalan, perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. 10.Pembina Teknis Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan Pembinaan fungsi teknis dan rekomendasi teknis Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. 11.Pengguna Materiil adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI. 12.Unit Pelaksana Pemeliharaan adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan di lingkungan Kemhan dan TNI. 13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 14. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 15.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. 16.Unit Organisasi Angkatan adalah Unit Organisasi Angkatan Darat, Unit

Organisasi Angkatan Laut, dan Unit Organisasi Angkatan Udara.

(1) Maksud dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam merumuskan, menentukan, dan melaksanakan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini agar diperoleh keseragaman dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pembinaan , pola penyelenggaraan, tataran kewenangan, dan tanggung jawab.

Untuk melaksanakan Pembinaan Pemeliharaan Materiil, perlu adanya: a. sistem; b. tingkat; dan c. fungsi.

Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. pelaksana pemeliharaan; b. sasaran pemeliharaan; c. metoda pemeliharaan; dan d. dukungan pemeliharaan.

(1) Pelaksanapemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputiPembina Materiil, Pengguna Materiil, dan Pembina Teknis Materiil. (2) Pelaksana pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab dalam Pemeliharaan Materiil berdasarkan tingkat kemampuan dan kewenangan dalam pelaksanaan pemeliharaan.

Sasaran pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

bmeliputi seluruh Materiil dan fasilitas.

Metoda pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan cara menggunakan tingkat pemeliharaan secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur baik teknis maupun administrasi.

Dukunganpemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi dukungan kemampuan teknis personel pelaksana, kemampuan fasilitas, sarana, dan prasarana serta kemampuan anggaran pemeliharaan.

Pelaksanaan sistem Pemeliharaan Materiil disesuaikan dengan Pembinaan kekuatan Unit Organisasi Angkatan.

Tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. pemeliharaan organik merupakan kegiatan teknis pemeliharaan sederhana yang menjadi tanggung jawab Pengguna Materiil dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kegiatan bersifat deteksi dan cegah dini terhadap timbulnya kerusakan Materiil; b. pemeliharaan tingkat ringan merupakan perbaikan pada kerusakan ringan,dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana; c. pemeliharaan tingkat sedang merupakan perbaikan pada kerusakan sedang, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan khusus; dan d. pemeliharaan tingkat berat merupakan perbaikan pada kerusakan berat, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan yang dapat menjawab kebutuhan teknis tingkat rehabilitasi, modifikasi maupun produksi.

Tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dilakukan berdasarkan: a. jenis kerusakan Materiil; b. batas kemampuan teknis pemeliharaan baik kemampuan personel maupun peralatan pemeliharaan; dan c. tanggung jawab dan kewenangan yang diizinkan pada unsur pelaksana pemeliharaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan ketidaksesuaian kemampuan teknis.

Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. pencegahan, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan selama Materiil tersebut digunakan dan dilaksanakan secara sistematis serta terus menerus oleh Pengguna Materiil satuan; b. pemeriksaan, merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Pengguna Materiil maupun unsur pelaksana teknis Pemeliharaan Materiil untuk mengetahui tingkat kondisi kesiapan, jenis dan tingkat kerusakan Materiil; c. penentuan klasifikasi dan kondisi, merupakan kegiatan pengelompokan Materiil yang terdiri atas:

1. pengelompokan Materiil ke dalam klasifikasi berdasarkan usia pemakaian, sistem penyimpanan, jenis kerusakan, dan perbaikan yang pernah dilakukan sebagai pertimbangan dalam penggunaan Materiil; dan
2. pengelompokan kondisi berdasarkan atas tingkat berfungsinya komponen Materiil yang berpengaruh terhadap operasional penggunaan Materiil. d. perbaikan, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan memulihkan kondisi dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan/ atau mengganti bagian yang rusak dengan bagian yang baru; e. rehabilitasi, merupakan kegiatan teknis perbaikan Materiil yang rusak berat; f. peningkatan kemampuan, merupakan kegiatan teknis dengan mengubah, mengganti atau menambah komponen Materiil; g. uji Kelaikan, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan Materiil dihadapkan kepada spesifikasi atau syarat standar tipe Materiil; h. penyingkiran, merupakan kegiatan pemisahan dan pengumpulan Materiil pada suatu tempat yang ditentukan dalam rangka perbaikan maupun penghapusan; dan i. penyelamatan, merupakan kegiatan teknis untuk menyelamatkan komponen Materiil yang masih baik dan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai Materiil cadangan.

Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik Unit Organisasi Angkatan.

Pola penyelenggaraan pemeliharaan Materiil didasarkan pada aspek: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disusun: a. berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang akurat mengenai kekuatan dan kondisi Materiil, kebutuhan operasional, yang dituangkan menjadi rencana kebutuhan pemeliharaan baik perencanaan jangka pendek, sedang, maupun panjang; dan b. secara terpusat, menjangkau jauh ke depan sesuai rencana strategis, diawali dengan perencanaan pada tingkat unit terkecil sampai pada tingkat penentu kebijakan pemeliharaan secara terpadu, serasi, dan seimbang.

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun berdasarkan: a. kemampuan menghadapi tuntutan kebutuhan pemeliharaan dan perubahan situasi serta kondisi yang terjadi; dan b. unsur pelaksana fungsi pemeliharaan diberi ruang gerak sesuai batas kemampuan dan kewenangan teknis.

Pelaksanaan penyelenggaran Pemeliharaan Materiilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan spesifikasi, kondisi, jenis, dan tingkat kerusakan Materiil.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemeliharaan Materiil berfungsi: a. pemeliharaan pencegahan; b. pemeriksaan; dan c. penentuan kondisi dan klasifikasi.

Pemeliharaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menjadi tanggung jawab setiap pengguna Materiil baik secara individu maupun hubungan satuan, meliputi: a. pemeliharaan harian, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan Pengguna Materiil terdiri atas:

1. pemeliharaan sebelum pemakaian;
2. pemeliharaan selama pemakaian; dan
3. pemeliharaan setelah pemakaian. b. pemeliharaan berkala, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada setiap Materiil.

Pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan untuk mengetahui kondisi Materiil ditinjau dari aspek kesiapan operasional maupun aspek kesiapan teknis terdiri atas: a. pemeriksaan komando; dan b. pemeriksaan teknis.

(1) Pemeriksaan komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan yang tidak bersifat teknis, dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Materiil. (2) Pemeriksaan komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemeliharaan di satuan, daya guna Materiil, penyimpanan Materiil dan kesiapan Materiil dihadapkan kepada pelaksanaan tugas satuan.

(1) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan yang bersifat teknis, dilaksanakan oleh Pembina Teknis Materiil. (2) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui keadaan teknis Materiil dalam rangka penentuan kondisi, klasifikasi, jenis dan tingkat kerusakan.

(1) Penentuan kondisi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan wewenang Pembina Teknis Materiilmaupun Penanggung Jawab Materiil. (2) Penentuan kondisidan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui: a. kondisi baik dengan kode B, apabila seluruh komponen yang berada pada unit Materiil tersebut masih lengkap, baik komponen utama maupun komponen pendukung dapat berfungsi dengan baik; b. kondisi rusak ringan dengan kode RR, apabila sebagian dari komponen pendukung terjadi kerusakan sedangkan komponen utama berfungsi dengan baik; dan c. kondisi rusak berat dengan kode RB, apabila terjadi kerusakan pada komponen utama maupun pendukung.

(1) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan wewenang dan tanggung jawab Pembina Teknis Materiil. (2) Penentuan klasifikasi Pemeliharaan Materiil sebagai berikut: a. klasifikasi siap operasional; b. klasifikasi tidak siap operasional; c. perbaikan; d. rehabilitasi; e. peningkatan kemampuan teknis Materiil; f. uji Kelaikan; g. penyingkiran; dan h. penyelamatan Materiil.

Klasifikasi siap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a jika Materiil yang secara menyeluruh kondisinya dalam keadaan baik.

(1) Klasifikasi tidak siap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b jika Materiil yang sebagian danatau secara menyeluruh kondisinya dalam keadaan kurang dan/atau tidak baik. (2) Klasifikasikan tidak siap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: a. Materiil yang sebagian kondisinya tidak baik dan masih dapat diperbaiki; b. Materiil yang secara menyeluruh kondisinya tidak baik tetapi masih dapat diperbaiki; dan c. Materiil yang secara menyeluruh kondisinya tidak baik dan tidak

dapat diperbaiki.

(1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan batas kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan, sesuai dengan aspek prioritas penggunaan Materiil, batas usia pemakaian, dukungan suku cadang serta anggaran yang tersedia. (3) Pelaksanaan perbaikan dilakukan melalui: a. perbaikan dengan memperbaiki komponen yang mengalami kerusakan; dan b. perbaikan dengan mengganti komponen yang rusak dengan komponen baru.

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf dmerupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan Materiil secara menyeluruh guna mengembalikan kemampuan Materiil seperti semula sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

(1) Peningkatan kemampuan teknis Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil. (2) Peningkatan kemampuan teknis Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan batas kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan, yang dilakukan dengan cara: a. modifikasi, merupakan tindakan teknis terhadap Materiil dengan mengubah sebagian atau keseluruhan komponen Materiil tanpa merubah fungsi dan prinsip kerjanya; b. repowering, merupakan tindakan teknis terhadap Materiil bermotor yang dilaksanakan dengan mengganti power (Engine) sehingga Materiil memiliki kemampuan yang lebih baik; c. retrofitting, merupakan tindakan teknis terhadap Materiil yang dilaksanakan dengan mengubah dan menambah beberapa komponen utama maupun komponen pendukung, sehingga

kemampuan dan kehandalan Materiil lebih baik dari semula; dan d. mid life modernization (MLM), merupakan tindakan teknis terhadap setengah usianya kapal perang yang dilaksanakan dengan mengubah dan menambah beberapa komponen utama maupun pendukung, sehingga kemampuan dan kehandalan Materiil lebih baik dari semula dan telah mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

(1) Uji Kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f merupakan tanggung jawab masing-masing unsur Pelaksana Kelaikan. (2) Uji Kelaikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyelenggaraan uji Kelaikan Materiil kekuatan di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan dengan ketentuan: a. terjadwal, merupakan kegiatan secara periodik terhadap Materiil dengan ketentuan:

1. sepanjang masa berlakunya sertifikat Kelaikan;
2. berakhirnya masa berlakunya sertifikat Kelaikan; dan
3. dalam masa pemeliharaan/perbaikan. b. tidak terjadwal, merupakan kegiatan penyelenggaraan uji Kelaikan secara tidak terjadwal dilaksanakan sesuai kebutuhan, atau apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan status Kelaikan Materiil gugur/tidak laik karena adanya kerusakan.

(1) Penyingkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil. (2) Penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan penarikan Materiil rusak atau tidak dapat digunakan, namun masih mempunyai nilai untuk diselamatkan atau diperbaiki ke tempat pengumpulan atau gudang pengembalian dan penyingkiran Materiil.

(1) Penyelamatan Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h dilaksanakan menjadi wewenang serta tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil. (2) Penyelamatan Materiilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemisahan komponen Materiil yang masih baik atau dapat digunakan, selanjutnya disimpan dan dipertanggungjawabkan sebagai Materiil cadangan di gudang persediaan dan penyelenggaraan

penyelamatan.

(1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diselenggarakan untuk mengawasi, memantau dan mengarahkan pelaksanaan Pemeliharaan Materiil. (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fungsi pengawasan masing-masing Pembina Teknis Materiil dan Penanggungjawab Materiil.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Pembinaan Pemeliharaan Materiil meliputi: a. kebijakan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan.

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a pada tingkat: a. Kemhan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan merumuskan:

1. Pembinaan Pemeliharaan Materiildalam mendukung pertahanan negara; dan

2. Pembinaan Pemeliharaan Materiil untuk kepentingan pertahanan negara, terkait dengan: a) pengajuan kebutuhan Pemeliharaan Materiil dan fasilitas pemeliharaan yang penyelenggaraannya oleh Kemhan; b) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Pemeliharaan Materiil; dan c) Pembinaan Pemeliharaan Materiil khusus TNI. b. Mabes TNI dalam hal ini Asisten Logistik Tentara Nasional INDONESIA merumuskan:

3. kebijakanmengenai Pemeliharaan Materiil yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan

4. sistem Pemeliharaan Materiil yang berkaitan dengan pengerahan danpenggunaan kekuatan TNI. c. Mabes Angkatan dalam hal ini Asisten Logistik Angkatan merumuskan:

5. kebijakan teknis operasional Pemeliharaan Materiil yang menjadi Pembinaan kekuatan Unit Organisasi Angkatan; dan

6. sistem Pemeliharaan Materiil yang berkaitan dengan Pembinaan kekuatan Unit Organisasi Angkatan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan oleh: a. Kemhan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan merumuskan:

1. rencana program dan anggaran Pemeliharaan Materiil dalam mendukung pengembangan kekuatan pertahanan negara; dan
2. pengawasan rencana program dan anggaran Pemeliharaan Materiil dalammendukung pengembangan kekuatan pertahanan negara; b. Mabes TNI dalam hal ini Asisten Perencanaan Tentara Nasional INDONESIA menyusun:
3. rencana program dan anggaran Pemeliharaan Materiilyang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan
4. rencana sistem Pemeliharaan Materiil yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI; c. Mabes Angkatan Asisten Perencanaan Angkatan menyusun:
5. rencana program dan anggaran teknis operasional Pemeliharaan Materiil yang berkaitan dengan Pembinaan kekuatan Materiil Unit Organisasi Angkatan; dan
6. rencana sistem pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan Pembinaan Unit Organisasi Angkatan.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan oleh: a. Kemhan dalam hal ini Direktur Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan:

1. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeliharaan Materiil;
2. penyusunan program dan anggaran pemeliharaan;
3. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Materiil; dan
4. bimbingan teknis pemeliharaan dan fasilitas Pemeliharaan Materiil khusus TNI. b. Mabes TNI dalam hal ini Asisten Logistik Tentara Nasional INDONESIA

menyelenggarakan:

1. koordinasi pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Materiil yang diselenggarakan oleh Angkatan; dan
2. mendukung pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Materiilyang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan Materiil TNI. c. Mabes Angkatan dalam hal ini Asisten Logistik Angkatan menyelenggarakan: 1 kegiatan Pemeliharaan Materiil dalam rangka Pembinaan kekuatan Materiil Angkatan; dan
3. mendukung kebutuhan Pemeliharaan Materiil dalam rangka Pembinaan kekuatan Materiil Angkatan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilaksanakan oleh: a. Kemhan dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahananmelaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pembinaan Pemeliharaan Materiil; b. Mabes TNI dalam hal ini Inspektorat Jenderal Tentara Nasional INDONESIA melaksanakan pengawasan proses penyelenggaraan Pemeliharaan Materiil yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan Materiil TNI; dan c. Mabes Angkatan dalam hal ini Inspektorat Jenderal Angkatan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemeliharaan Materiil dalam rangka Pembinaan Kekuatan Materiil Unit Organisasi Angkatan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 385), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN