Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2013 tentang BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Kesehatan adalah semua upaya memberikan pertolongan dalam bidang kesehatan.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

4. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

5. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.

6. Upaya penanggulangan bencana adalah kegiatan yang mempunyai fungsi- fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam lingkup siklus yang dimulai pada waktu sebelum terjadinya bencana berupa kegiatan pencegahan, mitigasi (pengurangan dampak resiko) dan kesiapsiagaan, kemudian pada saat terjadinya bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya bencana berupa kegiatan pemulihan dan rekonstruksi.

7. Koordinasi adalah upaya menyatupadukan berbagai sumberdaya dan kegiatan organisasi menjadi suatu kekuatan sinergis, agar dapat melakukan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat akibat kedaruratan dan bencana secara menyeluruh dan terpadu sehingga dapat tercapai sasaran yang direncanakan secara efektif dan efisien.

8. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada saat keadaan darurat atau situasi emerjensi.

9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.

10. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

11. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disingkat Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelematan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

13. Satuan Tugas Kesehatan Penanggulangan Bencana TNI yang selanjutnya disingkat Satgas TNI adalah Satuan Tugas berbentuk kerangka, terpadu dan bersifat gabungan terdiri dari unsur-unsur satuan organik kesehatan Angkatan, yang dengan mudah dan cepat dapat digerakkan.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pejabat kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dalam rangka penyelenggaraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali dengan baik.

Bantuan Kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan berdasarkan asas-asas: a. adil dan merata, yaitu pemberian bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana secara proporsional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial secara adil dan merata; b. kecepatan dan ketepatan, yaitu pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat

dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan untuk mencegah memburuknya keadaan korban; c. prioritas medis, yaitu pemberian bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus berdasarkan prioritas dan diutamakan dengan mendahulukan keselamatan korban; d. etika profesi, yaitu pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana setiap personel kesehatan selalu berpedoman pada etika profesi kesehatan sesuai bidang tugasnya; e. kesatuan komando, yaitu menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan bantuan kesehatan diperlukan kesatuan komando untuk menyamakan persepsi dan interpretasi agar pelaksanaan tugas-tugas dilapangan berjalan dengan cepat, tepat dan berhasil guna; f. fleksibel, yaitu organisasi dan peralatan pada bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus mampu dihadapkan dengan berbagai masalah dilapangan; dan g. profesional dan proporsional, yaitu bantuan kesehatan diharapkan memiliki keahlian di bidang kesehatan dan pengalaman yang dibutuhkan serta memahami aturan dan perundang undangan yang berlaku.

Bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kecepatan dan ketepatan, netralitas, adil dan kerja sama.

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut: a. kecepatan dan ketepatan, yaitu dalam penyelenggaraan bantuan kesehatan harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan untuk mencegah memburuknya kondisi korban bencana; b. netralitas, yaitu bantuan kesehatan harus dilaksanakan tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan atau perbedaan dalam sisi politik dan ideologi; c. adil, yaitu pemberian bantuan kesehatan harus dilaksanakan tanpa diskriminasi gender, etnis dan suku bangsa yang tertimpa bencana; dan d. kerja sama, yaitu dalam pemberian bantuan kesehatan sebaiknya mengintegrasikan potensi dan fasilitas TNI dengan potensi dan aset sipil melalui upaya koordinasi.

Bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan: a. memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara cepat dan tepat; b. menjamin terselenggaranya bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; c. membangun partisipasi kemitraan publik, lembaga sosial masyarakat dan negara asing secara berdaya guna dan berhasil guna; d. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan sosial masyarakat; dan e. menciptakan kesamaan derajat dalam memberikan bantuan dengan tanpa membedakan status atau golongan.

(1) Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Mekanisme penyelenggaraan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari unsur kesehatan terbawah sampai dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. (3) Pengerahan Satuan tugas kesehatan untuk penyelenggaraan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara keseluruhan maupun sebagian dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebijakan pimpinan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi bencana serta kegiatan yang dilaksanakan Satgaskes.

(1) Dalam setiap upaya penanggulangan bencana, perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang ketentuannya diatur kemudian oleh instansi Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing. (2) Penanggulangan Bencana merupakan salah satu fungsi Kesehatan Kemhan dan TNI yang bekerja sama dengan unsur Kesehatan Pemerintah, swasta, masyarakat maupun bantuan negara asing dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia.

(3) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan terkendali yang melibatkan seluruh potensi sumber daya kesehatan Kemhan dan TNI meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. (4) Kebijakan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. (5) Penggunaan Satuan TNI dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Panglima TNI.

(1) Pelaksana Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas unsur: a. tingkat pusat dikoordinir oleh Puskes TNI dengan melibatkan Satuan Kesehatan TNI di tingkat Pusat; dan b. tingkat daerah dikoordinir oleh Kesehatan TNI daerah dengan melibatkan satuan TNI di daerah. (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: a. sebelum terjadi bencana (pra bencana); b. saat terjadi bencana (tanggap darurat); dan c. setelah terjadi bencana (pasca bencana). (3) Semua tindakan yang dilaksanakan dalam penanggulangan bencana merupakan siklus tidak terputus yang meliputi kegiatan: a. pencegahan dan mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana; b. kesiapsiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang berhasil guna dan berdaya guna; c. tanggap darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, pengurusan, serta penyelamatan pengungsi; dan d. pemulihan dan rekonstruksi, yaitu pemulihan dan perbaikan semua aspek yang berhubungan dengan kesehatan.

(1) Susunan personel tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Ketua

: Kapuskes TNI; b. Wakil Ketua : Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan; dan c. Anggota

: Dirkesad, Kadiskesal, Kadiskesau, dan Kapusrehab Kemhan. (2) Susunan Personel tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diketuai oleh Kepala Kesehatan Komando Utama TNI yang selanjutnya akan membentuk Satuan Tugas Kesehatan sesuai kebutuhan.

Pelaksana Bantuan Kesehatan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana merupakan organisasi ekstra struktural yang secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan secara teknis medis bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI.

(1) Dalam bencana alam pada fase pra bencana tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam; b. membuat perencanaan kebutuhan anggaran, kebutuhan hidup personel yang terlibat dan korban yang berada dalam perawatan serta menyusun sistem pelaporannya; c. menyusun pedoman bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; d. mengadakan sosialisasi pedoman bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam; e. mengadakan pelatihan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam; f. menyusun prosedur inventarisasi sumber daya kesehatan dan peta geomedik; g. membuat standar operasional bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam; h. membuat standar operasional penerimaan bantuan dari dalam maupun luar negeri melalui Kementerian Pertahanan dan TNI;

i. membuat standar operasional dan mekanisme pelibatan kesehatan militer asing dalam rangka pelaksanaan bantuan korban bencana; j. membentuk Tim reaksi cepat bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam; k. membuat standar operasional kebutuhan bekal awal dan bekal ulang kesehatan; l. membuat standar operasional kebutuhan angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara menuju dan selama penanggulangan bencana alam; m. membuat standar operasional pengamanan personel kesehatan bila bencana berada di wilayah konflik melalui koordinasi dengan satgas pengamanan daerah konflik; n. membangun sistem komunikasi dan informasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam; o. membuat standar operasional kebutuhan angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara menuju dan selama penanggulangan bencana alam; dan p. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam. (2) Bencana alam pada fase pra bencana tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi penanggulangan bencana alam; b. melakukan inventarisasi sumber daya kesehatan dan peta geomedik; c. membuat rencana kontijensi; d. menyusun prosedur tetap dan mensosialisasikan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam; e. membentuk dan mengembangkan satgas reaksi cepat bantuan kesehatan penanggulangan bencana alam; f. mengadakan pelatihan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dengan supervisi tingkat pusat;

g. membentuk Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam; h. membuat laporan perencanaan kebutuhan anggaran selama kegiatan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam; i. mengembangkan sistem komunikasi dan informasi;

j. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait korban bencana dalam hal pelaksanaan kegiatan; k. melakukan koordinasi pergerakan tim kesehatan dengan tim keamanan; l. mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkronisasi kegiatan penanggulangan bencana dengan pusat; dan m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

(1) Bencana alam pada fase pra bencana tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. berkoordinasi dengan tingkat daerah untuk mempersiapkan bantuan bila diperlukan (tim penilai cepat atau rapid assessment team); b. mengkoordinasikan daerah darurat medik di lapangan dan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit serta mobilisasi sumber daya manusia kesehatan pada fase tanggap darurat termasuk faskes, alkes dan manusia; c. mengkoordinasikan bantuan perbekalan kesehatan dan konsumsi yang diperlukan serta pengawasan atas pendistribusian dan kualitasnya; d. mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan medik pada penanggulangan bencana agar berdaya guna dan berhasil guna; e. mengkoordinasikan Pusdalops penanggulangan bencana; f. mengkoordinasikan sistem surveilans epidemiologi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit, logistik dan peralatan kesehatan lapangan dalam rangka pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular di tempat penampungan pengungsi dan lokasi sekitarnya; g. mendistribusikan logistik kesehatan kepada masing-masing Satgaskes sesuai dengan kebutuhan; h. mengadakan koordinasi lintas sektor untuk angkutan personel, peralatan, bahan bantuan dan lain-lain; i. mengkoordinasikan bantuan swasta dan sektor lain; j. berkoordinasi dengan Tim Identifikasi Nasional untuk mengidentifikasi korban meninggal masal; dan

k. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan saat terjadi bencana alam. (2) Bencana alam pada fase tanggap darurat tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. melaporkan kejadian bencana pada kesempatan pertama kepada organisasi tingkat pusat sebagai koordinator bantuan kesehatan di tingkat pusat; b. mengaktifkan Pusdalops penanggulangan bencana tingkat daerah; c. melakukan koordinasi langsung dengan tingkat pusat tentang kebutuhan bekal kesehatan; d. mengerahkan Tim penanggulangan bencana daerah yang telah di persiapkan; e. melaksanakan pemecahan satgaskes yang ada menjadi subsatgaskes sesuai kebutuhan daerah bencana; f. melaksanakan kegiatan administrasi terhadap bekal kesehatan yang diterima dan menyusun laporan penggunaannya; g. membuat laporan anggaran penanggulangan bencana yang diterima dari pusat; dan h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan satuan tugas kesehatan.

(1) Bencana alam pada fase pasca bencana, tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. membantu Kementerian Kesehatan dalam melakukan evaluasi dampak bencana guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular dan penyakit lainnya; b. membantu instansi terkait dalam pendataan sumber daya kesehatan yang rusak; dan c. evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam. (2) Bencana alam pada fase pasca bencana, tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. mendukung upaya pelayanan kesehatan akibat atau dampak bencana terutama KLB, pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan, penanganan masalah psikososial, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara lintas program dan lintas sektoral;

c. membuat surat perintah pengembalian personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam; dan d. evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam.

(1) Bencana non-alam pada fase pra bencana, tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan pemetaan daerah-daerah yang potensial timbulnya bencana bilamana terjadi situasi darurat, dan menyusun standar kontijensi yang dapat dioperasionalkan dengan melibatkan Instansi terkait; b. mengembangkan sistem komunikasi dan informasi antara kesehatan lapangan dengan satgaskes rumah sakit rujukan; c. membuat petunjuk pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; d. mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam; e. melaksanakan inventarisasi sumber daya kesehatan dan peta geomedik; f. melakukan koordinasi tentang sistem pengamanan personel dan materiil dengan instansi terkait untuk bencana beraspek nuklir dan radiasi, kimia, serta biologi; g. berkoordinasi dengan Satuan Nubika untuk bencana beraspek Nuklir, Biologi, Kimia dan Radiasi serta instansi terkait; h. melakukan supervisi pelatihan yang dilaksanakan tingkat daerah untuk pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non-alam; i. membuat perencanaan anggaran kebutuhan hidup personel yang terlibat dan biaya perawatan kesehatan korban; dan j. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan pada penanggulangan bencana non-alam. (2) Dalam bencana non alam pada fase pra bencana, tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan analisis dan pemilihan upaya pengendalian situasi serta merencanakan penempatan satgaskes;

b. mempersiapkan Rumah sakit yang dilengkapi dengan area dan ruangan dekontaminasi tenaga, sarana dan prasarananya; c. Mempersiapkan daerah karantina disesuaikan dengan tempat kejadian; d. melakukan identifikasi daerah berbahaya, kurang berbahaya dan aman; e. membuat peta daerah rawan bencana; f. membuat rencana kontijensi; g. menyusun dan menyebarluaskan prosedur tetap bantuan kesehatan penanggulangan bencana non alam; h. Membentuk dan mengembangkan Tim bantuan kesehatan penanggulangan bencana non alam; i. menyelenggarakan pelatihan dengan melibatkan institusi terkait; j. membentuk Poskodalops bantuan kesehatan penanggulangan bencana; k. membuat Protap penggelaran sistem komunikasi dan informasi; dan l. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana non alam.

(1) Bencana alam pada fase tanggap darurat, tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan kesehatan penanggulangan bencana antara Satuan tugas kesehatan, rumah sakit rujukan, dan mobilisasi sumber daya kesehatan dengan sektor lain pada fase tanggap darurat; b. mengkoordinasikan sistem surveilans epidemiologi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit, logistik dan peralatan kesehatan dalam rangka pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular di tempat penanggulangan pengungsi dan lokasi sekitarnya; c. mengkoordinasikan bantuan obat, bahan habis pakai dan perbekalan kesehatan yang diperlukan serta pengawasan atas kualitas obat dan makanan bantuan untuk korban; d. mengkoordinasikan tugas dan fungsi tehnis medis pada bantuan kesehatan penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien; e. mengkoordinasikan Poskodalops penanggulangan bencana non alam;

f. mengadakan koordinasi lintas sektor untuk angkutan personel, peralatan, bahan bantuan dan lain-lain; g. mengkoordinasikan bantuan kesehatan militer asing, swasta dan lembaga sosial; h. berkoordinasi dengan tingkat daerah dalam mempersiapkan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam; dan i. berkoordinasi dengan Tim Identifikasi Nasional untuk mengidentifikasi korban masal. (2) Bencana alam pada fase tanggap darurat, tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. menginformasikan kejadian bencana pada kesempatan pertama kepada Koordinator bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana tingkat pusat; b. menerjunkan Tim reaksi cepat yang telah dipersiapkan ke lokasi bencana; c. mengaktifkan Poskodalops bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana tingkat daerah; d. melakukan tindakan penilaian cepat dengan memastikan adanya suatu kedaruratan, MENETAPKAN sumber bencana, area karantina dan dekontaminasi; e. mengaktifkan sistem tanggap darurat yang ada dengan melakukan penyelamatan korban dengan memberikan penanganan teknis medis, dekontaminasi, dan memberikan bantuan teknis medis khusus. f. menggelar sistem komunikasi dan informasi; g. bekerja sama dengan Tim Nubika dan Pemadam Kebakaran bila bencana beraspek Nubika dan radiasi; dan h. menyiapkan rumah sakit setempat sebagai rujukan dari lokasi bencana atau dari tempat penampungan pengungsi.

(1) Bencana non-alam pada fase pasca bencana, tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. membantu Kementerian Kesehatan dalam evaluasi dampak bencana guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular dan penyakit lainnya; dan b. evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non-alam.

(2) Bencana non-alam pada fase pasca-bencana, tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. mendukung upaya pelayanan kesehatan akibat atau dampak bencana; dan b. evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam.

(1) Militer asing dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Bantuan militer asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penanggulangan bencana harus memperoleh ijin dari Menteri Pertahanan. (3) Menteri Pertahanan dalam hal ini Direktur Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan bertugas mengkoordinasikan semua unsur kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI serta unsur kesehatan militer asing.

(1) Kegiatan bantuan kesehatan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana, didukung dari anggaran Kemhan. (2) Untuk mengantisipasi kejadian bencana yang sulit diprediksi, pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus didukung logistik kesehatan cadangan (Buffer Stock) yang disimpan di Puskes TNI. (3) Sistem pelaporan terhadap penggunaan anggaran Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur komando dan jalur teknis secara berjenjang.

Dalam rangka pengamanan personel yang terlibat dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) digunakan senjata dan amunisi yang berasal dari satuan awal personel yang terlibat.

(1) Menhan mempunyai kewenangan MENETAPKAN kebijakan pemberian bantuan penanggulangan bencana.

(2) Panglima TNI mempunyai kewenangan menggunakan kekuatan Satuan TNI dalam rangka penanggulangan bencana. (3) Kepala Staf Angkatan mempunyai kewenangan dalam menyiapkan Satuan penanggulangan bencana. (4) Kapuskes TNI mempunyai kewenangan dalam pembentukan dan penggunaan kekuatan kesehatan TNI. (5) Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan mempunyai kewenangan dalam menyusun kebijakan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Kapusrehab Kemhan dan Dirkes/Kadiskes Angkatan mempunyai kewenangan dalam pembinaan Satuan kesehatan.

(1) Irjen Kemhan melaksanakan pengawasan pelaksanaan bantuan kesehatan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana. (2) Karoren Setjen Kemhan melaksanakan pengendalian anggaran bantuan kesehatan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana. (3) Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan bantuan kesehatan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana.

(1) Satuan tugas kesehatan Kemhan dan TNI dapat melaksanakan bantuan kesehatan ke luar negeri dalam rangka penanggulangan bencana, yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk pelaksanaan. (2) Satuan tugas kesehatan Kemhan dan TNI dapat melaksanakan bantuan kesehatan lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Petunjuk pelaksanaan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pedoman Bantuan Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN