Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN AMUNISI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan,

pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. 2. Pemeliharaan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan pengguna dan instalasi pemeliharaan baik ditingkat pusat, daerah sampai dengan di satuan lapangan, dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindarkan terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir. 3. Amunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak/bahan kimia/bahan biologi/bahan radio aktif, dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk di simpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakan, diledakan, dikendalikan atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran. 4. Sistem pemeliharaan amunisi adalah rangkaian unsur-unsur/sub sistem pemeliharan yang saling terkait dan saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pemeliharaan sebagai upaya mempertahankan kondisi amunisi agar tetap dalam keadaan siap digunakan atau untuk mengembalikannya dalam keadaan siap pakai. 5. Pengguna amunisi adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional INDONESIA (TNI) yang menggunakan amunisi. 6. Penanggungjawab Materiil amunisi adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI. 7. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan dan pembekalan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI. 8. Pelaksana Pemeliharaan Amunisi adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI. 9. Gudang Amunisi adalah fasilitas untuk menyimpan, memeriksa dan merawat amunisi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. 10. Satuan Pemakai adalah kesatuan administrasi pangkal (satminkal) Unit Organisasi Angkatan yang menerima dan menggunakan amunisi serta mempertanggungjawabkan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

11. Kegiatan Pemeliharaan Ringan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya penurunan kondisi amunisi.
12. Menteri adalah Menteri Pertahanan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dimaksudkan sebagai pedoman dalam merumuskan, menentukan,dan melaksanakan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI, dengan tujuan agar diperoleh persamaan pola pikir dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI.

Ruang lingkup kebijakan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI meliputi ketentuan umum, ketentuan penyelenggaraan, pola penyelenggaraan, tataran kewenangan dan tanggung jawab, serta ketentuan peralihan.

Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dilakukan dengan memperhatikan asas- asas : a. peka dan responsif, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi disesuaikan dengan kemampuan yang tersedia serta situasi dan kondisi yang dihadapi, agar selalu siap digunakan untuk mendukung tugas satuan; b. pencapaian tujuan, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi ditujukan pada terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi yang responsif dan fleksibel dalam upaya memelihara amunisi, guna mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pokok; c. berlanjut, yaitu pelaksanaan pemeliharaan amunisi harus menjamin terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi secara bertahap dan berkesinambungan sehingga dapat diperoleh usia pakai amunisi maksimal guna menunjang kebutuhan Satuan Operasional;

d. kesederhanaan, yaitu prosedur di dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dibuat sesederhana mungkin namun akurat dan dapat dipahami dengan mengutamakan hasil yang efektif dan efisien serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku; e. kenyal, yaitu penyelenggaraan pemeliharan amunisi harus peka terhadap perubahan dan dapat memberikan ruang gerak, waktu, tempat, satuan dan anggaran yang cukup sehingga dapat mencapai hasil yang optimal; f. keamanan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah proses penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, harus dapat memberikan jaminan keamanan; dan g. ketelitian dan ketepatan, yaitu pelaksanaan pemeliharaan amunisi memerlukan administrasi yang teliti, kecermatan, serta dapat dipertanggungjawabkan, serta harus menjamin ketepatan data amunisi untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi.

Pasal 5 Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi menganut prinsip-prinsip sebagai berikut : a. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dilaksanakan tepat sasaran dengan biaya seminimal mungkin; b. integral, yaitu dilaksanakan tidak berdiri sendiri melainkan selaras dengan rencana kebutuhan operasi, personel dan keuangan serta tetap memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemeliharaan amunisi; c. menjangkau jauh ke depan, yaitu sesuai dengan rencana strategis yang diawali dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian di masing-masing strata secara terpadu dan serasi; d. prioritas, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi harus diutamakan guna mendukung tuntutan dinamika tugas; e. dari depan ke belakang, yaitu pemeliharaan amunisi yang tidak dapat dilaksanakan gudang persediaan lapangan, dilaksanakan oleh gudang persediaan daerah atau di gudang persediaan pusat; dan

f. sederhana di depan rumit di belakang, yaitu amunisi yang rusak ringan dan tidak memerlukan perbaikan khusus dan alat khusus, pelaksanaan pemeliharaan oleh gudang persediaan lapangan, sedangkan kerusakan

yang lebih berat harus dilaksanakan pemeliharaan oleh gudang persediaan daerah maupun pusat.

Tujuan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi adalah untuk mewujudkan sistem pemeliharaan amunisi yang peka, responsif dan fleksibel dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan amunisi.

Sasaran penyelenggaraan pemeliharaan amunisi adalah untuk mencapai sistem pemeliharaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjamin terwujudnya kondisi dan kesiapan amunisi agar selalu siap digunakan.

Bagian Kedua Sistem, Tingkat dan Fungsi

Sistem pemeliharaan amunisi merupakan rangkaian unsur-unsur/sub sistem pemeliharaan amunisi yang saling terkait dan saling berpengaruh di dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, meliputi : a. penyelenggara pemeliharaan, yaitu pengguna amunisi maupun pembina teknis materiil yang mempunyai tanggung jawab pemeliharaan amunisi berdasarkan tingkat kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan; b. sasaran pemeliharaan, meliputi seluruh jenis amunisi agar selalu dalam kondisi siap digunakan dan memiliki usia pakai yang optimal guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara; c. metoda pemeliharaan, metoda yang digunakan adalah dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemeliharaan secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur baik teknis maupun administrasi yang berlaku; dan d. dukungan pemeliharaan meliputi kemampuan teknis personel pelaksana pemeliharaan, kemampuan dukungan fasilitas, sasaran dan prasarana pemeliharaan, kemampuan dukungan anggaran pemeliharaan.

Penentuan tingkat pemeliharaan amunisi didasarkan pada jenis kerusakan amunisi, batas kemampuan teknis pemeliharaan baik kemampuan personel maupun peralatan pemeliharaan serta tanggung jawab dan kewenangan yang diizinkan pada unsur pelaksana pemeliharaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan ketidak sesuaian kemampuan teknis, meliputi : a. pemeliharaan amunisi tingkat 0 (organik) dilakukan di gudang satuan pemakai amunisi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan sederhana yang menjadi tanggung jawab satuan pemakai amunisi yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kegiatan bersifat harcegah dan deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awal amunisi; b. pemeliharaan amunisi tingkat ringan dilakukan di gudang persediaan amunisi lapangan, merupakan kegiatan perbaikan tingkat ringan, dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi lapangan yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana, diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan mulai tingkat 0 (organik), tingkat I sampai dengan tingkat II; c. pemeliharaan amunisi tingkat sedang dilakukan di gudang persediaan amunisi daerah, merupakan kegiatan perbaikan tingkat sedang, dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi daerah yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang khusus, diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan mulai tingkat 0 (organik), tingkat I, tingkat II sampai dengan tingkat III; dan d. pemeliharaan amunisi tingkat berat dilakukan di gudang persediaan amunisi pusat, merupakan kegiatan perbaikan tingkat berat dan berbahaya, dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi pusat yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang dapat menjawab kebutuhan teknis tingkat rekondisi, maupun renovasi, diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan mulai tingkat 0 (organik), tingkat I, tingkat II, tingkat III sampai dengan tingkat IV.

Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi pemeliharaan materiil, meliputi :

a. pemeliharaan pencegahan, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan selama amunisi dalam penimbunan di gudang, dalam pengangkutan, dalam penggunaan, dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus baik oleh pengguna amunisi di satuan pemakai maupun di gudang persediaan amunisi lapangan, daerah dan pusat dengan tujuan untuk mencegah kerusakan kecil sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar/berat; b. pemeriksaan dan pengawasan, merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh satuan pengguna amunisi maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan amunisi mulai dari tahap penerimaan, penimbunan, pengeluaran, sampai tahap pengembalian dan penghapusan amunisi, guna mengetahui tingkat kondisi kesiapan dan tingkat kerusakan amunisi; c. penentuan klasifikasi dan kondisi amunisi merupakan kegiatan pengelompokan amunisi yang terdiri dari kegiatan :

1. pengelompokan amunisi kedalam klasifikasi-klasifikasi berdasarkan usia pemakaian, sistem penimbunan, jenis kerusakan dan perbaikan yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan amunisi; dan
2. pengelompokan kondisi berdasarkan atas tingkat berfungsinya komponen-komponen amunisi yang berpengaruh terhadap operasional penggunaan amunisi. d. perbaikan, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi lapangan, daerah maupun pusat, secara sistematis dan periodik dengan memperbaiki kerusakan tingkat ringan, sedang, berat sampai dengan tingkat berat berbahaya, dengan tujuan memulihkan kembali kondisi amunisi agar siap digunakan; e. renovasi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan memulihkan kondisi amunisi dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan atau mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru; f. rekondisi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan amunisi yang rusak ringan karena berkarat, berjamur, dilakukan dengan cara, membersihkan, mengecat kembali fisik amunisi sehingga kondisinya dapat pulih kembali; g. repacking, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan peti kemas amunisi yang rusak karena cacat, dilakukan dengan cara membuat peti kemas dan menyablon sehingga kondisi peti kemas dapat pulih kembali;

h. uji coba, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan serta fungsi setiap komponen amunisi maupun peti kemas yang telah diganti/diperbaiki, dihadapkan dengan spesifikasi atau syarat standar jenis amunisi, agar amunisi dapat digunakan dengan jaminan tingkat keamanan yang tinggi; dan i. penyingkiran dan preservasi, merupakan kegiatan teknis pemilahan dan pengelompokan jenis amunisi yang kondisinya baik, rusak dapat diperbaiki maupun rusak tidak dapat diperbaiki dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan maupun pemusnahan.

(1) Perencanaan pemeliharaan amunisi disusun berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang akurat tentang kekuatan dan kondisi amunisi, kebutuhan operasional yang dituangkan menjadi rencana kebutuhan pemeliharaan, baik jangka pendek, sedang maupun panjang. (2) Perencanaan pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpusat berdasarkan rencana strategis, dengan mewadahi perencanaan dari satuan administrasi pangkal sampai pada tingkat penentu kebijakan secara terpadu serasi dan seimbang sehingga sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

(1) Organisasi penyelenggara pemeliharaan amunisi disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sehingga mampu menghadapi tuntutan kebutuhan pemeliharaan amunisi serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. (2) Organisasi penyelenggara pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan unsur-unsur pelaksana fungsi pemeliharaan amunisi yang diberi ruang gerak sesuai batasan kemampuan dan kewenangan teknis, sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjalankan tugas sesuai fungsinya.

(1) Pemeliharaan amunisi dilaksanakan dalam suatu sistem kerja yang responsif didukung oleh personel, sarana / prasarana dan piranti lunak. (2) Kegiatan pemeliharaan amunisi dilaksanakan mulai dari gudang, pengangkutan sampai dengan satuan pemakai.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi di gudang merupakan kegiatan pemeliharaan ringan dalam rangka mencegah penurunan kondisi amunisi.

Pemeliharaan amunisi saat pengangkutan disesuaikan dengan jenis alat angkut baik melalui darat, air maupun udara dengan memenuhi kriteria persyaratan tertentu. Kegiatan pemeliharaan amunisi pada saat pengangkutan lebih di fokuskan pada aspek keamanan (safety).

Pemeliharaan amunisi di satuan pemakai, dilaksanakan oleh setiap pengguna untuk mempertahankan kondisi amunisi agar selalu siap pakai.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan amunisi dilaksanakan oleh : a. Dephan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan kebijakan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan pembinaan kekuatan angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan dan pengamanan amunisi meliputi aspek-aspek : a. kebijakan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan dan pengendalian.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada aspek kebijakan adalah : a. Dephan, merumuskan :

1. kebijakan umum pedoman penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; dan
2. kebijakan pelaksanaan bimbingan dan supervise teknis serta perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi. b. Mabes TNI, merumuskan :
3. kebijakan umum pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan
4. sistem pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun :
5. kebijakan pelaksanaan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan
6. sistem pemeliharaan amunisi di jajarannya.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada aspek perencanaan adalah : a. Dephan, merumuskan :

1. rencana, program dan anggaran pemeliharaan amunisi dalam mendukung pertahanan negara;
2. norma/indek perencanaan program dan anggaran pemeliharaan amunisi dalam mendukung pertahanan negara; dan
3. rencana dukungan kebutuhan pemeliharaan amunisi sesuai skala prioritas. b. Mabes TNI, merumuskan :
4. rencana program dan anggaran pemeliharaan amunisi berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan
5. rencana prioritas dukungan pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun :
6. rencana kebutuhan pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan
7. rencana prioritas pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada aspek pelaksanaan adalah : a. Dephan

1. pemberian sertifikasi kelaikan di bidang pemeliharaan amunisi;

2. menginventarisasi fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan amunisi dalam rangka pendaya gunaan untuk kepentingan pertahanan; dan

3. pemberian bimbingan dan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. b. Mabes TNI

4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi yang diselenggarakan Unit Organisasi Angkatan; dan

5. mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan

6. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan; dan

7. mendukung kebutuhan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada aspek pengawasan dan pengendalian adalah : a. Dephan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, agar dicapai hasil yang optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI; dan c. Unit Organisasi Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pedoman Pemeliharaan Amunisi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA baik yang diatur oleh Menteri, Panglima TNI dan Kas Angkatan dinyatakan tetap berlaku, selama Peraturan Perundang-undangan baru yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan pemeliharaan amunisi belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat di lingkungan Dephan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2009 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA