Pasal 19

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada aspek kebijakan adalah : a. Dephan, merumuskan :

1. kebijakan umum pedoman penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; dan
2. kebijakan pelaksanaan bimbingan dan supervise teknis serta perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi. b. Mabes TNI, merumuskan :
3. kebijakan umum pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan
4. sistem pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun :
5. kebijakan pelaksanaan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan
6. sistem pemeliharaan amunisi di jajarannya.