Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAJUAN HAK ATAS PENGHORMATAN DAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada prajurit dan PNS Kemhan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

4. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara.

5. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara.

6. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional INDONESIA.

7. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

8. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

11. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

12. Kenaikan Pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya

13. Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah anugerah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.

14. Anumerta adalah Penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata/PNS yang dianggap berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal.

(1) Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Gelar berupa Pahlawan Nasional. (3) Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis Gelar yang pernah diberikan sebelumnya yaitu : a. Pahlawan Perintis Kemerdekaan; b. Pahlawan Kemerdekaan Nasional; c. Pahlawan Proklamator; d. Pahlawan Kebangkitan Nasional; e. Pahlawan Revolusi, dan f. Pahlawan Ampera. (4) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik INDONESIA.

(1) Tanda Jasa berupa Medali yang memiliki derajat sama. (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Medali Kepeloporan; b. Medali Kejayaan; dan c. Medali Perdamaian. (3) Tanda Jasa diberikan kepada: a. Prajurit di lingkungan TNI; b. Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. PNS Kementerian Pertahanan; d. WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. WNA.

(1) Tanda Kehormatan diberikan kepada: a. Prajurit di lingkungan TNI; b. Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI. c. PNS Kementerian Pertahanan; d. WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. WNA. (2) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bintang; b. Satyalancana; dan c. Samkaryanugraha.

(1) Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Bintang Sipil; dan b. Bintang Militer.

(2) Tanda Kehormatan Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Bintang Republik INDONESIA; b. Bintang Mahaputera; c. Bintang Jasa; dan d. Bintang Kemanusiaan; e. Bintang Penegak Demokrasi; f. Bintang Budaya Parana Dharma; dan g. Bintang Bhayangkara. (3) Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Bintang Gerilya; b. Bintang Sakti; c. Bintang Dharma; d. Bintang Yudha Dharma; e. Bintang Kartika Eka Pakci; f. Bintang Jalasena; dan g. Bintang Swa Bhuwana Paksa. (4) Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diberikan kepada WNA berupa: a. Bintang Yudha Dharma; b. Bintang Kartika Eka Paksi; c. Bintang Jalasena; dan d. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

(1) Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Satyalancana Sipil; dan b. Satyalancana Militer. (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan; b. Satyalancana Pembangunan;

c. Satyalancana Wira Karya; d. Satyalancana Kebaktian Sosial; e. Satyalancana Kebudayaan; f. Satyalancana Pendidikan; g. Satyalancana Karya Satya; h. Satyalancana Dharma Olahraga; i. Satyalancana Dharma Pemuda; j. Satyalancana Kepariwisataan; k. Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha; l. Satyalancana Bhakti Pendidikan; m. Satyalancana Jana Utama; dan n. Satyalancana Karya Bhakti. (3) Tanda Kehormatan Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Satyalancana Bhakti; b. Satyalancana Teladan; c. Satyalancana Kesetiaan; d. Satyalancana Santi Dharma; e. Satyalancana Dwidya Sistha; f. Satyalancana Dharma Nusa; g. Satyalancana Dharma Bantala; h. Satyalancana Dharma Samudra; i. Satyalancana Dharma Dirgantara; j. Satyalancana Wira Nusa; k. Satyalancana Wira Dharma; l. Satyalancana Wira Siaga; dan m. Satyalancana Ksatria Yudha. (4) Satyalancana Militer yang dapat diberikan kepada WNA berupa Satyalancana Dwidya Sistha.

(1) Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. Samkaryanugraha Sipil; dan b. Samkaryanugraha Militer. (2) Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Parasamya Purna Karya Nugraha; dan b. Nugraha Sakanti; (3) Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Samkaryanugraha.

(1) Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. (2). Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima Gelar diantaranya dapat berupa: a. pengangkatan atau Kenaikan Pangkat secara Anumerta. b. kenaikan pangkat secara istimewa. (3) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup diantaranya dapat berupa hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

(1) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan

kepada

Pangkotama

secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan MENETAPKAN kenaikan pangkat secara Anumerta biasa bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara; c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima MENETAPKAN kenaikan pangkat secara Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan

d. Panglima mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada PRESIDEN dan selanjutnya PRESIDEN MENETAPKAN kenaikan pangkat secara Anumerta ke pangkat Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi. (2) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan; b. Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta biasa bagi PNS Kemhan penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; c. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta; dan d. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada

melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk MENETAPKAN pangkat Anumerta.

(1) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Jasa bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan; b. Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara; c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan d. Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada PRESIDEN dan selanjutnya PRESIDEN MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel.

(2) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Jasa bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan; b. Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; b. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta; dan c. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada

melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta.

(1) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Kehormatan bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku; b. Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara; c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan d. Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada PRESIDEN dan selanjutnya PRESIDEN MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi.

(2) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Kehormatam bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan; b. Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; c. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta; dan d. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada PRESIDEN melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta.

Penghormatan dan penghargaan untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan kenaikan pangkat secara istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b kepada prajurit dan PNS Kemhan yang masih hidup berupa: a. kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit; dan b. kenaikan pangkat istimewa bagi PNS Kemhan.

Kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas: a. kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang; b. kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang; c. kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang anumerta; dan d. kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta.

Kenaikan pangkat istimewa bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas: a. kenaikan pangkat pilihan; dan b. kenaikan pangkat reguler.

(1) Pengajuan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit penerima Gelar dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan pangkat luar biasa kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku; b. Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan pangkat luar biasa kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan MENETAPKAN kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara; c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima MENETAPKAN kenaikan pangkat luar biasa ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolone; dan d. Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada PRESIDEN dan selanjutnya PRESIDEN MENETAPKAN kenaikan pangkat luar biasa ke pangkat Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi. (2) Pengajuan kenaikan pangkat istimewa bagi PNS Kemhan penerima Gelar dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat luar biasa bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan; b. Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat luar biasa bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; c. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat istimewa bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri MENETAPKAN kenaikan pangkat luar biasa; dan d. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat istimewa bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada PRESIDEN melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta.

Pengajuan hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda kehormatan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Prajurit:

1. Kasatker selaku pembina prajurit penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi syarat mengajukan kepada penyelenggara kegiatan protokol dalam Acara Resmi dan Acara Kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan untuk mendapatkan hak protokol dalam Acara Resmi dan Acara Kenegaraan diatur dengan Peraturan Panglima. b. PNS Kemhan, Kasatker selaku pembina PNS Kemhan penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi syarat mengajukan kepada Penyelenggara Kegiatan Protokol dalam Acara Resmi dan Acara Kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; c. WNI lainnya yaitu Pimpinan institusi/organisasi selaku pembina WNI penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi syarat mengajukan kepada penyelenggara kegiatan protokol dalam Acara Resmi dan Acara Kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. WNA yaitu Pimpinan institusi/organisasi selaku pembina WNA penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memenuhi syarat mengajukan kepada Penyelenggara Kegiatan Protokol dalam Acara Resmi dan Acara Kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar sebagai berikut: a. Panglima mengusulkan anggotanya yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan secara hierarki untuk selanjutnya diadakan penelitian sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan hak atas penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

b. Kasatker mengusulkan anggotanya yang telah menerima Gelar kepada Kas Angkatan secara hierarki sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan hak atas penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; c. Kas Angkatan mengusulkan anggotanya yang telah menerima Gelar kepada Panglima secara hierarkis sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan hak atas penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; d. berdasarkan Keputusan Panglima selanjutnya Kas Angkatan mengeluarkan Surat Perintah Pemberian Hak Atas Penghormatan dan Penghargaan penerima Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; e. Menteri mengusulkan pemberian hak atas penghormatan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Kementerian terkait bidang jasanya; f. hasil pengusulan Menteri setelah diproses kepada Menteri terkait, sampai turunnya Keputusan PRESIDEN diteruskan kepada pengusul sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan g. Keputusan PRESIDEN tentang Penghormatan dan penghargaan untuk penerima Gelar disampaikan kepada yang bersangkutan melalui instansi terkait secara hierarki sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Prosedur pengajuan hak atas penghormatan penerima Tanda Jasa sebagai berikut: a. Panglima mengusulkan anggotanya yang memenuhi persyaratan kepada Menteri, selanjutnya diadakan penelitian sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan hak atas penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; b. Kas Angkatan mengusulkan pemberian hak atas penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat kepada Panglima; c. Panglima mengusulkan pemberian hak atas penghormatan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri; dan d. Menteri mengusulkan pemberian hak atas penghormatan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Kementerian terkait bidang jasanya.

Prosedur pengajuan hak atas penghormatan penerima Tanda Kehormatan sebagai berikut: a. Panglima mengusulkan anggotanya yang memenuhi persyaratan kepada Menteri, selanjutnya diadakan penelitian sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan hak atas penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. Kas Angkatan mengusulkan pemberian hak atas penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat kepada Panglima; c. Panglima mengusulkan pemberian hak atas penghormatan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri; dan d. Menteri mengusulkan pemberian hak atas penghormatan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kementerian terkait bidang jasanya.

Pengajuan usul hak atas penghormatan dan penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diajukan dengan melampirkan : a. riwayat hidup diri (riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima hak atas penghormatan); dan b. surat rekomendasi pengusul calon penerima hak atas penghormatan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2012 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN