Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, dan Angkatan yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS Kemhan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

3. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.

7. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS Kemhan yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

9. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS Kemhan yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

10. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS Kemhan yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi di jajaran Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, dan Angkatan.

12. Kepala Satker yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah pimpinan unit organisasi di jajaran Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

14. Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Mabes TNI membawahi Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara.

15. Angkatan adalah Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat, Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut, dan Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara.

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi pejabat Kementerian Pertahanan, PNS Kemhan, dan pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS.

(1) Setiap PNS Kemhan yang telah terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas: a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman Disiplin sedang; dan c. Hukuman Disiplin berat. (3) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

(4) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

(1) PNS Kemhan wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan. (2) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan dilakukan melalui: a. pemanggilan; b. pemeriksaan; c. penjatuhan Hukuman Disiplin; dan d. penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.

(1) PNS Kemhan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa. (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS Kemhan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. (3) Dalam hal PNS Kemhan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama. (4) Apabila PNS Kemhan yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. (5) Tata cara pemanggilan bagi PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan. (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS Kemhan yang bersangkutan. (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS Kemhan yang diperiksa dan pemeriksa.

(1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual. (2) PNS Kemhan yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa. (3) Apabila PNS Kemhan yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin. (4) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS Kemhan yang bersangkutan. (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS Kemhan yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa. (6) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS Kemhan tersebut merupakan kewenangan: a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. (7) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, PNS Kemhan yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya. (8) Apabila PNS Kemhan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS Kemhan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.

(9) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS Kemhan yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. (10) PNS Kemhan yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan. (11) PNS Kemhan yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. (12) Tata cara pemeriksaan bagi PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS Kemhan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah. (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Menteri untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

(1) Dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang dapat dibentuk tim pemeriksa. (2) Dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat wajib dibentuk tim pemeriksa. (3) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri/Pejabat lain yang ditunjuk.

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat dari bagian pengamanan. (3) Susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

(4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS Kemhan yang diperiksa. (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait. (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS Kemhan selesai dilaksanakan.

(1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PNS Kemhan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan. (3) PNS Kemhan yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS Kemhan yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

(1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib: a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan; b. memperhatikan dengan saksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PNS Kemhan melakukan Pelanggaran Disiplin; c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan. (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS Kemhan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat PNS Kemhan yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda. (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum. (6) Pejabat yang Berwenang Menghukum di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS Kemhan yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan. (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan. (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dengan MENETAPKAN keputusan pengangkatan dalam jabatan. (4) PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya. (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, PNS Kemhan yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya. (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) PNS Kemhan yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya. (8) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.

PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan Pelanggaran Disiplin berat dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah; b. dalam hal Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia; c. dalam hal suatu Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian, PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula; d. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula; atau e. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.

(1) Dalam hal PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama

12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, PNS Kemhan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Kemhan dalam Jabatan Administrator. (4) Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. (5) Dalam hal PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, PNS Kemhan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Kemhan dalam Jabatan Pelaksana. (6) Dalam hal seorang PNS Kemhan diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.

Dalam hal terdapat tingkat/eselonisasi jabatan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tingkat/eselonisasi.

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan. (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan. (3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dengan MENETAPKAN keputusan pengangkatan dalam jabatan. (4) PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya. (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, PNS Kemhan yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya. (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) PNS Kemhan yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian

diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya. (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

(1) PNS Kemhan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal PNS Kemhan yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin. (2) Dalam hal PNS Kemhan yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, kepada PNS Kemhan yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. (3) PNS Kemhan yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. (4) Ketentuan mengenai PNS Kemhan yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

(1) PNS Kemhan yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya. (2) PNS Kemhan yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.

(3) PNS Kemhan yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS Kemhan yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya. (4) PNS Kemhan yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, PNS Kemhan yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya. (5) PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru ditetapkan dengan keputusan Menteri.

(1) Apabila PNS Kemhan masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan. (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Dalam hal PNS Kemhan yang menjalani penugasan akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Menteri disertai berita acara pemeriksaan.

(1) PNS Kemhan yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah lain dan melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin selain yang berupa: a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Kemhan; atau b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS Kemhan, menjadi kewenangan instansi tempat PNS Kemhan yang bersangkutan menjalani penugasan. (2) Dalam hal PNS Kemhan yang menjalani penugasan pada Instansi Pemerintah lain melakukan Pelanggaran Disiplin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa:

a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Kemhan; atau b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS Kemhan, Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan pejabat pada instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan. (3) Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Kemhan yang menjalani penugasan di luar instansi pemerintah menjadi kewenangan instansi induk berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS Kemhan yang bersangkutan menjalani penugasan.

Calon PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Kemhan dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS Kemhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin. (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS Kemhan yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait. (4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait. (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan. (6) Dalam hal PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan. (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan PRESIDEN disampaikan kepada PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PRESIDEN; b. Menteri; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara; dan e. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara.

(1) PRESIDEN berwenang MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usul dari Menteri. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. laporan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa; b. berita acara pemeriksaan; c. bukti Pelanggaran Disiplin; dan d. bahan lain yang diperlukan.

Menteri berwenang MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi: a. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan, untuk Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang, dan Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; b. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat;

c. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Administrator ke bawah di lingkungan Kementerian Pertahanan, atau PNS Kemhan yang menduduki jabatan yang setara di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin berat; dan d. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: a. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; dan b. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Administrator di lingkungan Kementerian Pertahanan atau PNS Kemhan yang menduduki jabatan yang setara di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: a. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Administrator di lingkungan Kementerian Pertahanan atau PNS Kemhan yang menduduki jabatan yang setara di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; b. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Pertahanan atau PNS Kemhan yang menduduki jabatan yang setara di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang; dan c. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang.

(1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: a. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Pertahanan atau PNS Kemhan yang menduduki jabatan yang setara di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; b. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; c. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertahanan atau PNS

Kemhan yang menduduki jabatan yang setara di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang; dan d. PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang. (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda. (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau pejabat lain yang setara, yang memimpin Satker, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang bagi PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional kategori Keterampilan di lingkungannya.

(1) Pejabat lain yang setara di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34, merupakan Pejabat di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan yang memiliki jabatan setara dengan Pejabat sesuai Struktur dan Organisasi dan Tata Kerja pada Kementerian Pertahanan yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin. (2) Jika ada perbedaan kesetaraan jabatan maka harus mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja pada Kementerian Pertahanan.

Ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pejabat yang Berwenang Menghukum pada instansi tempat PNS Kemhan yang bersangkutan menjalani penugasan.

(1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak keputusan diterima. (2) Dalam hal PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal

diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS Kemhan yang bersangkutan. (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya. (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS Kemhan. (2) PNS Kemhan yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian. (3) PNS Kemhan yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Penghentian pembayaran gaji PNS Kemhan yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut: a. atasan langsung atau Kasatker dari PNS Kemhan yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Satker yang membidangi kepegawaian; b. Satker yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PNS Kemhan dimaksud yang dilaporkan dalam bentuk surat kepada Kasatker; c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Kasatker yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji; d. Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran; dan

e. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PNS Kemhan. (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS Kemhan yang bersangkutan. (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu I’DIS BKN yang dapat diakses melalui laman https:/idis.bkn.go.id dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal PNS Kemhan pindah instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin PNS Kemhan dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

(1) Dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin bersifat rahasia. (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berupa: a. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan berlaku mutatis mutandis terhadap Calon PNS Kemhan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 2010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2023 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA