Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

2. Mineral Logam adalah Mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.

3. Mineral Bukan Logam adalah Mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.

4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis Mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose).

5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

6. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

7. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

8. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

9. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang Mineral hasil olahannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

10. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha penambangan bahan galian Mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.

11. Pengolahan Mineral, yang selanjutnya disebut Pengolahan, adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral atau Batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral atau Batuan asal, antara lain berupa konsentrat Mineral Logam atau Batuan yang dipoles.

12. Pemurnian Mineral, yang selanjutnya disebut Pemurnian, adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.

13. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan/atau Persetujuan Ekspor.

14. Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, yang selanjutnya disebut ET-Produk Pertambangan, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor produk pertambangan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.

15. Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang sudah mencapai batasan minimum Pengolahan.

16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral.

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi www.djpp.kemenkumham.go.id

Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau Kontrak Karya dapat melakukan penjualan ke luar negeri: a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian; dan/atau b. Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dengan menggunakan pos tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan dengan menggunakan pos tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan dan mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. (3) Pemegang Kontrak Karya mineral logam yang telah melakukan sebagian Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan dengan menggunakan pos tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan dan mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. (4) Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid sebagai produk samping hasil Pemurnian konsentrat tembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu lumpur anoda dan tembaga telurid dengan menggunakan pos tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan dan mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

(1) Sebelum mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan, pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi www.djpp.kemenkumham.go.id

Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib mendapatkan Rekomendasi. (2) Sebelum mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan dan mendapatkan Persetujuan Ekspor, pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, serta Kontrak Karya mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), wajib mendapatkan Rekomendasi. (3) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid sebagai produk samping hasil Pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), wajib mendapatkan Rekomendasi.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, serta Kontrak Karya mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan dengan menggunakan pos tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal 12 Januari 2017. (2) Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid sebagai produk samping hasil Pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu lumpur anoda dan tembaga telurid dengan menggunakan pos tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 sepanjang belum dapat dilakukan Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan untuk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan untuk Mineral Bukan Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan; c. Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan untuk Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan; d. Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan untuk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan; dan e. Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor untuk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan termasuk lumpur anoda dan tembaga telurid sebagai produk samping hasil Pemurnian konsentrat tembaga.

(1) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan untuk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. salinan sertifikat clear and clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi; b. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah; c. salinan perjanjian jual beli Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian dengan pembeli di luar negeri yang ditandatangani oleh para pihak yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat; d. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh sertifikat clear and clean, IUPK Operasi Produksi, dan/atau Kontrak Karya bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; e. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh sertifikat clear and clean, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

pemurnian yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian, dan/atau Kontrak Karya bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. (2) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan untuk Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. salinan sertifikat clear and clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi; b. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan satu bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah; c. salinan perjanjian jual beli Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan dengan pembeli di luar negeri yang ditandatangani oleh para pihak yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat; d. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh sertifikat clear and clean, IUPK Operasi Produksi, dan/atau Kontrak Karya bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; e. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh sertifikat clear and clean, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dan/atau Kontrak Karya bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. (3) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan untuk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. salinan sertifikat clear and clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam; b. surat pernyataan di atas materai untuk membangun sendiri fasilitas Pemurnian di dalam negeri atau surat pernyataan di atas materai untuk melakukan kerja sama pembangunan fasilitas Pemurnian dengan pihak lain dengan melampirkan salinan perjanjian kerja samanya; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah; d. salinan perjanjian jual beli Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan dengan pembeli di luar negeri yang ditandatangani oleh para pihak yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat; e. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi mineral logam yang telah memperoleh sertifikat clear and clean dan/atau Kontrak Karya mineral logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

(1) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dibuat sesuai dengan Format Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi untuk mendapatkan: a. pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; b. pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(1) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor untuk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. salinan ET-Produk Pertambangan; b. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri, baik dilakukan sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain, yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat antara lain jadwal pembangunan fasilitas Pemurnian termasuk metode dan teknologi yang digunakan dan kapasitas produksi per tahun; c. bukti penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian; d. kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan Kontrak Karya mineral logam, meliputi:

1. salinan keputusan penetapan titik penaatan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;
2. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium yang telah terakreditasi pada tahun berjalan;
3. salinan surat persetujuan rencana reklamasi 5 (lima) tahunan yang telah dilegalisasi; dan
4. salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahun berjalan yang telah dilegalisasi. e. kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, meliputi:
5. salinan keputusan penetapan titik penaatan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;
6. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium yang telah terakreditasi pada tahun berjalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

f. salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Negara selama 1 (satu) tahun terakhir; g. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya; dan h. rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan. (2) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor untuk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara bersama-sama oleh para pihak yang melakukan kerja sama pembangunan fasilitas Pemurnian dengan melampirkan salinan perjanjian kerja samanya apabila pembangunan fasilitas Pemurnian dilakukan melalui kerja sama. (3) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor untuk lumpur anoda dan tembaga telurid sebagai produk samping hasil Pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. salinan ET-Produk Pertambangan; b. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang Kontrak Karya mineral logam; c. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain, yang telah disetujui Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat antara lain jadwal pembangunan fasilitas Pemurnian termasuk metode dan teknologi yang digunakan dan kapasitas produksi per tahun; d. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui instansi yang berwenang; e. kinerja pengelolaan lingkungan, meliputi:

1. salinan keputusan penetapan titik penaatan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi; dan
2. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium yang telah terakreditasi pada tahun berjalan; dan f. rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda dan tembaga telurid, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(1) Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setiap kali perpanjangan. (2) Permohonan perpanjangan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 45 (empat puluh lima) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Rekomendasi berakhir.

(1) Permohonan perpanjangan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya; b. realisasi pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri 6 (enam) bulan sebelumnya dan rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri 6 (enam) bulan berikutnya; c. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium yang telah terakreditasi pada 6 (enam) bulan terakhir; d. salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Negara selama 6 (enam) bulan terakhir; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

e. rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum hasil Pengolahan atau lumpur anoda dan tembaga telurid, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan. (2) Permohonan perpanjangan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) dilakukan untuk MENETAPKAN: a. jenis dan mutu produk yang telah sesuai dengan batasan mínimum pengolahan Mineral Logam atau lumpur anoda dan tembaga telurid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. jumlah tertentu penjualan ke luar negeri yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:

1. kinerja pengelolaan lingkungan;
2. jumlah cadangan yang merupakan cadangan sisa yang dihitung dari cadangan tertambang dikurangi jumlah kebutuhan fasilitas Pemurnian;
3. kapasitas input fasilitas Pemurnian; dan
4. kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian. (2) Kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 harus mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target setiap 6 (enam) bulan. (3) Penghitungan besaran jumlah tertentu penjualan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan setelah pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak www.djpp.kemenkumham.go.id

Karya mineral logam, atau Izin Usaha Industri memenuhi persyaratan kinerja pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d atau huruf e, atau ayat (3) huruf e.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya mineral logam, atau Izin Usaha Industri mengajukan permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b atau ayat (3) huruf c kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam rangka permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor. (2) Permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan dan Jadwal Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA dan Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri ditolak, penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya beserta saran perbaikan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri. (4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya mineral logam, atau Izin Usaha Industri mengajukan kembali permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 berdasarkan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam menempatkan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dalam rangka permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor. (2) Penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan oleh: a. pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam atau Kontrak Karya mineral logam apabila IUP Operasi Produksi mineral logam atau Kontrak Karya mineral logam membangun sendiri fasilitas Pemurnian; b. pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam atau Kontrak Karya mineral logam apabila IUP Operasi Produksi mineral logam atau Kontrak Karya mineral logam membangun sendiri fasilitas Pemurnian sekaligus melakukan kerja sama dengan pihak lain; c. pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam atau Kontrak Karya mineral logam yang melakukan kerja sama pembangunan fasilitas pemurnian dengan pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau d. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang membangun sendiri fasilitas Pemurnian dan telah melakukan Pengolahan bijih menjadi konsentrat mineral logam. (3) Penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tempatkan pada Bank Pemerintah di INDONESIA berbentuk Badan Usaha Milik Negara berupa rekening bersama (escrow account) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat. (5) Penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam mengajukan permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian yang akan ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar: a. 5% (lima persen) dari nilai investasi baru; atau b. 5% (lima persen) dari sisa nilai investasi yang belum terealisasi bagi pembangunan fasilitas Pemurnian yang sudah berjalan. (3) Permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian ditolak, penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya beserta saran perbaikan penghitungan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian. (4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam mengajukan kembali permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian yang akan ditempatkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 berdasarkan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Permohonan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian. (3) Tingkat kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau www.djpp.kemenkumham.go.id

Kontrak Karya mineral logam tidak mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan penolakan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan pertama untuk memenuhi target dalam jangka waktu 1 x 6 (satu kali enam) bulan berikutnya. (3) Apabila setelah diberikan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam masih belum memenuhi target, diberikan kesempatan kedua untuk memenuhi target dalam jangka waktu 1 x 6 (satu kali enam) bulan berikutnya.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam dapat mencairkan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) mampu mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tetap tidak memenuhi target, jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian tidak dapat dicairkan. (3) Jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicairkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Teknis untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); b. perpanjangan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); c. persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); d. persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan e. persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1). (2) Tim teknis menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal yang akan digunakan sebagai dasar untuk: a. menerbitkan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); b. menerbitkan perpanjangan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); c. memberikan persetujuan atau penolakan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); d. memberikan persetujuan atau penolakan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan e. persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2014 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id