Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang JABATAN PELAKSANA NONSTRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

4. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

5. Jabatan Pelaksana Struktural adalah Jabatan Pelaksana yang menduduki jabatan struktural kepala urusan dan kepala subseksi pada kantor pertanahan.

6. Jabatan Pelaksana Nonstruktural adalah Jabatan Pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tidak menduduki jabatan struktural.

7. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.

8. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaran belajar mengajar dalam rangka meningkatkan Kompetensi PNS.

9. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana Nonstruktural di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Peta Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tugas, uraian tugas, syarat, hasil kerja, dan kualifikasi Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan sebagai acuan untuk: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. penentuan pangkat dan jabatan; c. pengembangan karier; d. pengembangan Kompetensi; e. penilaian kinerja; f. penggajian dan tunjangan; dan g. pemberhentian.

Pengangkatan Jabatan Pelaksana Nonstruktural bagi calon PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan sesuai dengan ketentuan syarat Jabatan Pelaksana Nonstruktural yang dilamar.

(1) Calon PNS diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Nonstruktural sejak melaksanakan tugas yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan melaksanakan tugas. (2) Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon PNS di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. (4) Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon PNS di Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

(1) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai PNS. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Nonstruktural bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Jenderal, untuk PNS golongan III/b dan golongan III/a di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, untuk PNS golongan II/d ke bawah di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Pusat- Pusat; c. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, untuk PNS golongan II/d ke bawah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; dan d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, untuk PNS golongan II/d ke bawah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di wilayah kerjanya. (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan atau lulus uji Kompetensi, sesuai dengan syarat Jabatan Pelaksana Nonstruktural.

(1) Pengangkatan Jabatan Pelaksana Nonstruktural bagi PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan sesuai dengan ketentuan syarat jabatan pelaksana Nonstruktural; (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Nonstruktural bagi PNS yang telah selesai tugas belajar dilaksanakan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perpindahan PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menduduki Jabatan Pelaksana Nonstruktural dapat dilakukan secara horizontal, vertikal, dan diagonal. (2) Perpindahan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpindahan dari posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural ke posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural lain yang setara. (3) Perpindahan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpindahan dari posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural ke posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural lain yang lebih tinggi. (4) Perpindahan secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpindahan dari posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural ke posisi Jabatan Fungsional.

(1) Perpindahan Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan memperhatikan analisis beban kerja, dan harus memenuhi syarat Jabatan Pelaksana Nonstruktural yang akan didudukinya atau lulus uji kompetensi. (2) Perpindahan Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, untuk:

1. perpindahan PNS di Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat; dan 2) perpindahan PNS lintas unit Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pusat-Pusat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk perpindahan PNS di masing-masing Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal. c. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, untuk perpindahan PNS di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, untuk:

1. perpindahan PNS di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 2) perpindahan PNS lintas Kantor Pertanahan di wilayah kerjanya. e. Kepala Kantor Pertanahan, untuk perpindahan PNS di Kantor Pertanahan. (3) Perpindahan Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

(1) Pembinaan dalam Jabatan Pelaksana Nonstruktural merupakan proses: a. pembentukan Kompetensi calon PNS yang akan menduduki suatu Jabatan Pelaksana Nonstruktural; dan b. peningkatan Kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki suatu Jabatan Pelaksana Nonstruktural. (2) Pembentukan dan peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. belajar melalui dari pengalaman bekerja;

b. belajar dari orang lain di lingkungan kerja; dan c. Diklat. (3) Pemberian Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c mengacu pada peningkatan Kompetensi pegawai, meliputi: a. Diklat prajabatan; dan b. Diklat teknis.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Jabatan Pelaksana Nonstruktural yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya Pejabat Pelaksana Nonstruktural baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pembinaan dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1271); b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 344) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA