Peraturan Menteri Nomor per-07-men-v-2010 Tahun 2010 tentang ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

3. Asuransi Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.

4. Penyelenggara Program Asuransi TKI adalah perusahaan asuransi yang telah mendapat izin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5. Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon TKI/TKI yang meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan di luar negeri dalam hal terjadi risiko-risiko yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

6. Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

7. Penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk 1 (satu) konsorsium.

8. Tertanggung adalah calon TKI/TKI yang telah membayar premi asuransi TKI.

9. Polis asuransi adalah suatu perjanjian asuransi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan daftar peserta yang diserahkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta.

10. Pemegang polis adalah calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah.

11. Kartu Peserta Asuransi yang selanjutnya disingkat KPA adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung atas nama calon TKI/TKI sebagai bukti keikutsertaan tertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.

12. Penerima manfaat adalah tertanggung atau ahli waris yang sah untuk menerima santunan asuransi.

13. Uang pertanggungan adalah sejumlah uang santunan sesuai dengan jaminan asuransi yang ditetapkan dalam polis.

14. Konsorsium asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.

15. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

16. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

17. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

18. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.

19. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

20. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

21. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja.

22. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan calon TKI/TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi TKI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI yang mendapat penetapan dari Menteri.

Perusahaan asuransi yang akan bergabung dalam konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Untuk mendapat persetujuan dari Menteri, perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen: a. copy akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas; b. copy surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan R.I.; c. surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI; d. surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) daerah embarkasi; e. bukti kepemilikan sistem pendataan on-line yang dapat diakses oleh publik; f. surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qq. perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); g. neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik; h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); i. bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Menteri Keuangan bagi direksi dan komisaris;dan j. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/PRESIDEN direktur) dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

(1) Permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka Menteri menerbitkan surat persetujuan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun. (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, maka perusahaan asuransi TKI dapat mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui mekanisme verifikasi. (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak. (6) Perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan Menteri, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI. (7) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan perusahaan asuransi tidak bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI, maka persetujuan Menteri tidak berlaku.

(1) Untuk menyelenggarakan program asuransi TKI, perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan Menteri, wajib bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI yang dituangkan dalam perjanjian konsorsium yang dibuat dihadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris. (2) Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. (3) Perusahaan asuransi yang telah bergabung dalam 1 (satu) konsorsium, tidak boleh bergabung dengan konsorsium asuransi TKI yang lain.

(1) Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diketuai oleh salah satu perusahaan asuransi TKI yang telah bergabung dalam konsorsium asuransi TKI. (2) Untuk dapat dipilih sebagai ketua konsorsium asuransi TKI, wajib memenuhi syarat: a. memiliki pengalaman sebagai penyelenggara asuransi;

b. memiliki aset terbesar diantara para anggota konsorsium asuransi TKI paling sedikit Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah); c. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah); d. memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya di 15 (lima belas) daerah embarkasi; e. memiliki fasilitas sistem pendataan on-line dengan semua anggota konsorsium asuransi TKI yang dapat diakses oleh publik;dan f. memiliki deposito jaminan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perjanjian konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditandatangani oleh direktur utama masing-masing perusahaan asuransi, sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan alamat kantor ketua konsorsium asuransi; b. nama dan alamat kantor anggota konsorsium asuransi; c. hak dan kewajiban para pihak;dan d. penyelesaian perselisihan internal konsorsium asuransi.

(1) Konsorsium yang akan menyelenggarakan program asuransi TKI wajib mendapatkan penetapan dari Menteri. (2) Untuk mendapat penetapan dari Menteri, konsorsium asuransi TKI harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. perjanjian konsorsium asuransi TKI yang dibuat dihadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris; b. deposito jaminan atas nama Menteri qq perusahaan asuransi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari masing-masing anggota konsorsium;dan c. deposito jaminan atas nama Menteri qq perusahaan asuransi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari perusahaan asuransi yang menjadi ketua konsorsium asuransi TKI.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan seleksi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

(4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan tugasnya mengacu pada pedoman pelaksanaan seleksi yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi, maka konsorsium asuransi TKI ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Konsorsium asuransi TKI yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka konsorsium asuransi TKI dapat mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 melalui mekanisme seleksi. (3) Konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh Menteri, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib menyelenggarakan program asuransi TKI. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan konsorsium asuransi TKI tidak menyelenggarakan program asuransi TKI, maka penetapan Menteri tidak berlaku.

Ketua konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai pelaksana sistem pelayanan satu pintu.

(1) Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan dalam 1 (satu) konsorsium sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan, maka perusahaan asuransi TKI wajib bertanggung jawab atas penyelesaian klaim sampai berakhirnya masa pertanggungan asuransi TKI yang bersangkutan. (2) Ketua konsorsium asuransi TKI harus mengajukan permohonan perubahan keanggotaan kepada Menteri sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10. (3) Perubahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa: a. pendaftaran kepesertaan asuransi;

b. perpanjangan kepesertaan asuransi; c. penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI; d. pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan;dan e. pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggungan. (2) Ketua konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan nomor KPA.

(1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengasuransikan calon TKI/TKI pada konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara program asuransi TKI dengan membayar premi asuransi TKI. (2) Premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari: a. premi asuransi TKI pra penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); b. premi asuransi TKI masa penempatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);dan c. premi asuransi TKI purna penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(1) Pembayaran premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan sebagai berikut: a. premi pra penempatan, dibayar sebelum perjanjian penempatan yang diketahui oleh dinas kabupaten/kota dan dituangkan dalam berita acara;dan b. premi selama penempatan dan purna penempatan, dibayar sebelum pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. (2) Dalam hal premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar, maka konsorsium asuransi TKI wajib menerbitkan: a. bukti pembayaran premi asuransi TKI; b. polis asuransi atas nama calon TKI/TKI;dan c. KPA atas nama calon TKI/TKI. (3) Bukti pembayaran premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta.

(4) Polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan copy polis asuransi disampaikan kepada Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pimpinan Pelaksana Penempatan TKI Swasta. (5) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib diberikan kepada calon TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta.

(1) Dalam hal TKI memperpanjang perjanjian kerja melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI yang bersangkutan dengan membayar premi asuransi. (2) Besarnya premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebesar 40% dari besarnya premi asuransi masa penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b;dan b. perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80% dari besarnya premi asuransi masa penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b. (3) Dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), premi asuransi TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c tetap berlaku.

Setiap calon TKI/TKI peserta program asuransi TKI berhak mendapatkan KPA yang diterbitkan oleh konsorsium asuransi TKI.

(1) Untuk kepentingan tertanggung maka jasa keperantaraan dalam penutupan dan penanganan penyelesaian klaim asuransi TKI dilakukan oleh pialang asuransi TKI. (2) Pialang asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan memperoleh penetapan dari Menteri.

(1) Untuk dapat ditetapkan menjadi pialang asuransi TKI, perusahaan pialang asuransi harus mengajukan permohonan kepada Menteri, dengan melampirkan dokumen: a. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. copy Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Pialang Asuransi; c. copy polis indemnitas profesi yang masih berlaku; d. memiliki modal disetor/equitas paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);dan e. pernyataan kesanggupan menyelesaikan klaim asuransi untuk kepentingan calon TKI/TKI. (2) Permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan pialang asuransi TKI oleh Menteri.

(1) Perusahaan pialang asuransi yang telah mendapat penetapan dari Menteri dapat melaksanakan kegiatannya apabila telah membuat perjanjian kerjasama dengan Konsorsium Asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh Menteri. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dihadapan Notaris dan dituangkan dalam Akta Notaris.

Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan afiliasi dari pialang asuransi yang bersangkutan.

(1) Jenis program asuransi TKI meliputi: a. program asuransi TKI pra penempatan; b. program asuransi TKI selama penempatan;dan c. program asuransi TKI purna penempatan.

(2) Program asuransi TKI pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. risiko meninggal dunia; b. risiko sakit dan cacat; c. risiko kecelakaan; d. risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI;dan e. risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual. (3) Program asuransi TKI selama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI; b. risiko meninggal dunia; c. risiko sakit dan cacat; d. risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja; e. risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja; f. risiko upah tidak dibayar; g. risiko pemulangan TKI bermasalah; h. risiko menghadapi masalah hukum; i. risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual; j. risiko hilangnya akal budi;dan k. risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan. (4) Program asuransi TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. risiko kematian; b. risiko sakit; c. risiko kecelakaan;dan d. risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

(5) Jenis risiko dan besarnya santunan asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Dalam hal TKI mengalami permasalahan selama masa penempatan, maka konsorsium asuransi TKI wajib bekerja sama dengan Perwakilan R.I. dan/atau lembaga yang mendapat persetujuan Perwakilan R.I. di negara penempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara lain meliputi masalah hukum, TKI sakit, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia.

(1) Jangka waktu pertanggungan asuransi TKI diatur sebagai berikut: a. pra penempatan, paling lama 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian penempatan; b. masa penempatan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;dan c. purna penempatan, paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir. (2) Dalam hal TKI melakukan perpanjangan perjanjian kerja, maka jangka waktu pertanggungan asuransi TKI sesuai dengan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja.

(1) Calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium asuransi TKI. (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (3) Dalam hal pengajuan klaim melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak menuntut klaim dinyatakan gugur.

(4) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan: a. Umum.

1. surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan bermeterai cukup;
2. KPA (asli);
3. foto copy identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah;dan
4. surat keterangan asli dari ahli waris yang sah diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli waris. b. Khusus program asuransi TKI pra penempatan.
5. Meninggal dunia harus melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit.
6. Sakit. a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
7. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat. a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
8. Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI. a) surat keterangan dari kepala dinas kabupaten/kota setempat;dan b) perjanjian penempatan.
9. Tindak kekerasan fisik, dan pemerkosaan/pelecehan seksual. a) surat visum dari dokter rumah sakit;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. c. Khusus program asuransi TKI selama penempatan.
10. Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI. a) perjanjian kerja;dan/atau b) perjanjian penempatan.
11. Meninggal dunia. a) surat keterangan kematian dari rumah sakit; atau

b) surat keterangan dari Perwakilan R.I. setempat. 3. Sakit. a) surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di INDONESIA; dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. 4. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat. a) surat keterangan dari rumah sakit dan/atau dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di INDONESIA;dan/atau b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. 5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun secara masal sebelum berakhirnya perjanjian kerja. a) perjanjian kerja; b) perjanjian penempatan; c) surat keterangan PHK dari pengguna; d) surat keterangan Perwakilan R.I. di negara penempatan;dan/atau e) surat keterangan dari Dirjen. 6. Menghadapi masalah hukum. a) perjanjian kerja;dan/atau b) surat keterangan dari perwakilan. 7. Upah tidak dibayar, harus melampirkan perjanjian kerja. 8. Pemulangan TKI bermasalah, harus melampirkan surat keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan. 9. Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual. a) surat visum dari dokter rumah sakit;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. 10. Hilangnya akal budi, harus melampirkan medical report atau visum dari rumah sakit negara penempatan. 11. TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, harus melampirkan surat keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan. d. Khusus program asuransi TKI purna penempatan.

1. Meninggal dunia.

a) surat keterangan kematian dari rumah sakit ;dan/atau b) surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. 2. Sakit. a) surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas. 3. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat. a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas. 4. Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, harus melampirkan surat keterangan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 5. Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual. a) surat visum dari dokter rumah sakit;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. (5) Santunan atas klaim yang diajukan wajib dibayar oleh konsorsium asuransi TKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi. (6) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilaporkan oleh konsorsium asuransi TKI kepada Dirjen dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Dalam hal terjadi permasalahan pembayaran klaim asuransi kepada calon TKI/TKI atau ahli warisnya yang sah, Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/kota dapat memfasilitasi penyelesaian pembayaran klaim.

(1) Konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada Menteri melalui Dirjen dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. data dan jumlah kepesertaan; b. jumlah premi yang diterima; c. jumlah klaim yang diajukan dan jumlah klaim yang disetujui;dan d. jumlah santunan yang telah dibayar sesuai jenis risiko.

(1) Evaluasi kinerja konsorsium asuransi TKI dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sekali. (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi administratif kepada konsorsium penyelenggara program asuransi TKI.

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam keanggotaan konsorsium asuransi TKI harus diselesaikan melalui perundingan secara musyawarah oleh konsorsium asuransi TKI berdasarkan perjanjian konsorsium. (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui jalur hukum.

Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 30 terjadi perubahan keanggotaan konsorsium asuransi TKI, maka konsorsium asuransi TKI harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(1) Selama dalam proses penyelesaian perselisihan maka konsorsium asuransi TKI tetap melakukan pelayanan dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak peserta asuransi TKI.

(2) Dalam hal selama proses penyelesaian perselisihan konsorsium asuransi TKI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program asuransi TKI yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI, dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan asuransi TKI (skorsing);atau c. pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara program asuransi TKI.

(1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilaksanakan oleh Menteri atau Dirjen atas usulan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal Menteri atau Dirjen menemukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan program asuransi TKI melalui mekanisme pengawasan atau hasil evaluasi kinerja konsorsium asuransi TKI, maka konsorsium dapat dikenakan sanksi administratif tanpa melalui usulan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri dari: a. peringatan tertulis pertama; dan b. peringatan tertulis kedua. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk masing-masing peringatan. (3) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dijatuhkan kepada konsorsium asuransi TKI oleh Dirjen dalam hal: a. tidak berfungsinya kantor cabang di daerah embarkasi yang dimiliki oleh konsorsium asuransi TKI untuk melayani asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d; b. tidak berfungsinya sistem pendataan on-line yang dimiliki oleh konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e untuk diakses oleh publik; c. tidak bekerjasama dengan Perwakilan R.I. dan/atau lembaga yang mendapat persetujuan di negara penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; d. tidak melaporkan pembayaran klaim asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6);atau e. tidak menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis pertama, konsorsium asuransi TKI belum menyelesaikan kewajiban sesuai peringatan tertulis pertama atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis pertama, maka konsorsium asuransi TKI dijatuhi sanksi peringatan tertulis kedua. (5) Dalam hal konsorsium asuransi TKI menyelesaikan kewajibannya sebelum jangka waktu peringatan tertulis pertama atau kedua berakhir, maka sanksi peringatan tertulis pertama atau kedua dihentikan oleh Dirjen yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen.

(1) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, konsorsium asuransi TKI belum menyelesaikan kewajiban sesuai peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), maka konsorsium asuransi TKI dijatuhi sanksi skorsing oleh Dirjen yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen. (2) Skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijatuhkan kepada konsorsium asuransi TKI oleh Dirjen dalam hal: a. tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain, sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua; b. tidak memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); c. tidak menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); d. tidak menerbitkan bukti pembayaran premi asuransi, polis asuransi, atau KPA atas nama TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); e. tidak memberikan bukti pembayaran premi asuransi kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); f. tidak menyampaikan polis asuransi kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan copy polis asuransi kepada Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); g. tidak menyampaikan KPA kepada calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5);atau h. tidak membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5). (4) Dalam hal konsorsium asuransi TKI menyelesaikan kewajibannya sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi skorsing dihentikan oleh Dirjen yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen.

(1) Penjatuhan sanksi pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan oleh Menteri kepada konsorsium asuransi TKI setelah mendapat usulan dari Dirjen dalam hal: a. konsorsium asuransi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dijatuhkan sanksi skorsing belum menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) sebelum berakhirnya jangka waktu skorsing; b. konsorsium asuransi TKI tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10. (2) Menteri sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara program asuransi TKI, dapat meminta keterangan dari konsorsium asuransi TKI yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait.

(1) Bagi konsorsium asuransi TKI yang mendapat sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing, wajib melaporkan kepada Dirjen atas dilaksanakannya kewajiban yang tertuang dalam keputusan penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing dalam batas waktu yang ditentukan. (2) Apabila konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam keputusan penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing dalam batas waktu yang ditentukan kepada Dirjen, maka konsorsium asuransi TKI dianggap tidak memenuhi kewajibannya.

Konsorsium asuransi TKI yang mendapat sanksi skorsing dan pencabutan penunjukan sebagai pelaksana program asuransi TKI tetap melaksanakan kewajibannya kepada TKI selama masa pertanggungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan diatur oleh Direktur Jenderal.

(1) Perusahaan asuransi yang telah bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai penyelenggara program asuransi TKI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini. (2) Apabila konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka penetapan sebagai konsorsium asuransi TKI dapat dicabut oleh Menteri. (3) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban konsorsium asuransi TKI untuk melaksanakan kewajibannya sampai berakhirnya masa pertanggungan.

Pelayanan asuransi TKI yang sudah dilakukan oleh konsorsium asuransi TKI sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa pertanggungan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatanya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2010 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

H.A. MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR