Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

2. Kompetensi teknis adalah sejumlah pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Kementerian Agama.

4. Pegawai non-PNS adalah karyawan atau tenaga kerja yang bertugas di instansi Kementerian Agama atau intansi yang menunjang tugas pokok Kementerian Agama.

5. Instansi Pembina Diklat Teknis yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara.

6. Diklat Teknis Fungsional adalah Diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi pejabat fungsional tertentu.

7. Diklat Teknis Substantif adalah Diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas atau pekerjaan PNS dan/atau Pegawai non-PNS.

8. Pengelola Diklat Teknis adalah pejabat pada Pusdiklat atau Balai Diklat yang diberi kewenangan sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan Diklat Teknis.

9. Penyelenggara Diklat Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai Diklat untuk menyelenggarakan setiap jenis Diklat Teknis.

10. Pusdiklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut dengan Balai Diklat.

12. Standar Kediklatan Teknis adalah kriteria minimal yang menjadi acuan penyelenggaraan diklat teknis yang meliputi isi, proses, kompetensi alumni, tenaga kediklatan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan evaluasi.

13. Widyaiswara adalah Widyaiswara PNS di lingkungan Kementerian Agama.

14. Tenaga ahli adalah pejabat, pakar, atau praktisi di bidang tertentu yang karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya dapat ditugaskan untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih di Pusdiklat/Balai Diklat.

15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

Tujuan Diklat Teknis adalah: a. secara khusus untuk meningkatkan kompetensi teknis PNS dan Pegawai non-PNS yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku agar sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh satuan organisasi dan/atau jabatannya; dan b. secara umum untuk meningkatkan kinerja organisasi tempat PNS atau Pegawai non-PNS melaksanakan tugasnya.

Jenis Diklat Teknis terdiri atas: a. Diklat Teknis Fungsional, yang meliputi:

1. Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional; dan
2. Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional. b. Diklat Teknis Substantif, yang meliputi:
3. Diklat Teknis Substantif Pembekalan Penugasan Tambahan; dan
4. Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi.

20112, No.448 6

(1) Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan Diklat yang diperuntukkan bagi PNS dan/atau Pegawai non-PNS yang diarahkan untuk dapat menduduki jabatan fungsional tertentu. (2) Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan Diklat bagi pejabat fungsional tertentu untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. (3) Jenjang Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 sesuai dengan jenjang masing-masing jabatan fungsional.

(1) Diklat Teknis Substantif Pembekalan Penugasan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 merupakan diklat bagi PNS dan/atau Pegawai non-PNS yang diarahkan untuk dapat menduduki jabatan atau melaksanakan tugas tertentu. (2) Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 merupakan diklat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi teknis bagi PNS dan/atau Pegawai non-PNS agar sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh satuan organisasi dan/atau jabatannya. (3) Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (4) Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas tiga jenjang yang meliputi tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat tinggi.

Ketentuan mengenai penjenjangan jenis diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Pusdiklat menyelenggarakan semua jenis dan jenjang Diklat Teknis, kecuali Diklat Teknis Fungsional tingkat pertama dan Diklat Teknis Substantif tingkat dasar.

(2) Balai Diklat menyelenggarakan Diklat Teknis Fungsional tingkat pertama dan Diklat Teknis Substantif tingkat dasar. (3) Penyelenggaraan Diklat Teknis oleh Balai Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pusdiklat. (4) Kepala Badan dapat menugaskan Balai Diklat menyelenggarakan Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Teknis Substantif tingkat lanjutan atas usul Kepala Pusdiklat.

(1) Pusdiklat atau Balai Diklat dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan/atau lembaga swasta baik di dalam maupun luar negeri. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan di Pusdiklat, Balai Diklat, atau di tempat lain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat Diklat.

(1) Penyelenggaraan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada Standar Kediklatan Teknis Kementerian Agama. (2) Standar Kediklatan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Kurikulum Diklat Teknis memuat mata diklat dasar, mata diklat inti, dan mata diklat penunjang. (2) Mata diklat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. nilai-nilai yang dapat membangun kecerdasan emosional dan spiritual; b. wawasan kebangsaan yang dapat meningkatkan komitmen terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara; dan c. nilai-nilai, budaya kerja, dan kebijakan Kementerian Agama. (3) Mata diklat inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh satuan organisasi dan/atau jabatannya.

20112, No.448 8 (4) Mata diklat penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi diklat untuk memperkuat, memperkaya, dan memperdalam mata diklat dasar dan mata diklat inti.

(1) Kurikulum Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun oleh Pusdiklat dan ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan kebijakan Pemerintah. (3) Kurikulum Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

(1) Pendekatan dalam pembelajaran Diklat Teknis menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi). (2) Diklat Teknis menggunakan metode yang dapat mengaktifkan peserta seperti: ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, bermain peran, praktikum, dan outbond. (3) Penggunaan metode pembelajaran Diklat Teknis harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan dan sasaran diklat, serta memperhatikan karakteristik mata diklat.

(1) Diklat Teknis dapat diselenggarakan secara klasikal atau non klasikal. (2) Penyelenggaraan Diklat Teknis secara klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diikuti oleh 25 orang peserta dan paling banyak 40 (empat puluh) orang peserta. (3) Penyelenggaraan Diklat Teknis non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk diklat di tempat kerja dan diklat jarak jauh.

Diklat Teknis diselenggarakan paling sedikit 40 (empat puluh) jam pelajaran dengan lama waktu 45 (empat puluh lima) menit per jam pelajaran.

(1) Peserta Diklat Teknis harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PNS atau Pegawai non-PNS; b. bagi PNS berusia paling tinggi 4 tahun sebelum memasuki usia pensiun; c. sehat jasmani dan rohani; dan d. mendapat rekomendasi dari atasan langsung. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menduduki jabatan fungsional atau struktural yang sesuai dengan jenis diklat; b. memiliki potensi untuk dikembangkan; c. memiliki komitmen, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas; dan d. memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri. (4) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3), Pengelola Diklat Teknis dapat menambahkan persyaratan lain.

(1) Pengelola Diklat Teknis wajib mendayagunakan widyaiswara pada Pusdiklat atau Balai Diklat yang bersangkutan. (2) Pengelola Diklat Teknis dapat mendayagunakan widyaiswara dari satuan organisasi diklat lain di lingkungan Kementerian Agama dan/atau instansi lain atau tenaga ahli/profesional sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan.

(1) Setiap peserta Diklat Teknis yang telah selesai dan dinyatakan lulus ujian dari suatu jenis Diklat Teknis diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). (2) Bagi peserta yang tidak lulus ujian sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat Teknis. (3) Setiap peserta Diklat Teknis yang telah selesai mengikuti jenis Diklat Teknis yang tidak memerlukan ujian diberi sertifikat. (4) STTPP, Surat Keterangan, dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai Diklat.

20112, No.448 10

(1) Kepala Pusdiklat melakukan Penjaminan Mutu Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh Balai Diklat. (2) Penjaminan Mutu Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. menilai rencana penyelenggaraan Diklat Teknis; b. menilai proses penyelenggaraan Diklat Teknis; dan c. memberi masukan terhadap penyelenggaraan Diklat Teknis. (3) Dalam melaksanakan Penjaminan Mutu Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusdiklat Teknis mengacu pada standar kediklatan teknis.

Pusdiklat dan Balai Diklat wajib mengikuti akreditasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Pembinaan Diklat Teknis dilaksanakan oleh Instansi Pembina dan Kepala Badan. (2) Pembinaan Diklat Teknis oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Pusdiklat. (3) Pembinaan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi standar kediklatan dan pemantauan penyelenggaraan diklat.

(1) Penyelenggaraan Diklat Teknis dibiayai dengan anggaran Kementerian Agama. (2) Penyelenggaraan Diklat Teknis dapat dibiayai dari anggaran pemerintah daerah atau dari sumber lain yang sah. (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pusdiklat dan Balai Diklat wajib menyampaikan laporan pelaksanakan penyelenggaraan Diklat Teknis kepada Kepala Badan setiap bulan, setiap triwulan, dan akhir tahun.

(2) Laporan penyelenggaraan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi, pembinaan, dan/atau akreditasi penyelenggaraan Diklat Teknis.

(1) Evaluasi kediklatan meliputi: a. program dan anggaran; dan b. penyelenggaraan diklat. (2) Evaluasi program dan anggaran kediklatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran. (3) Evaluasi penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan pada akhir kegiatan diklat yang meliputi evaluasi proses pembelajaran, peserta, widyaiswara/tenaga ahli, dan penyelenggara. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Teknis.

(1) Semua ketentuan mengenai Diklat Teknis di lingkungan Kementerian Agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, atau belum diatur dengan ketentuan lain berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

20112, No.448 12 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN