Peraturan Menteri Nomor 5-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Produk Perikanan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
4. Sistem Logistik Ikan Nasional, yang selanjutnya disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. komponen dan pendekatan; b. strategi; c. pelaksanaan d. pengelolaan; e. pembinaan; dan f. pengawasan.

SLIN bertujuan untuk: a. meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional; b. memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir dan pemasaran secara efisien; dan c. meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir.

(1) Komponen SLIN meliputi: a. pengadaan; b. penyimpanan; c. transportasi; dan d. distribusi. (2) Komponen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. pengadaan bahan dan alat produksi yang bersumber dari produsen, berupa antara lain pakan, benih, obat ikan, alat penangkapan ikan, es, dan bahan bakar minyak; b. pengadaan ikan yang bersumber dari usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan; dan/atau c. pengadaan produk perikanan yang bersumber dari usaha pengolahan ikan. (3) Komponen penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penyimpanan ikan dan produk perikanan, berupa antara lain gudang beku (cold storage), gudang penyimpan dan mesin pembeku; b. penyimpanan ikan hidup berupa antara lain kolam ikan/tambak; dan/atau c. penyimpanan bahan dan alat produksi, berupa antara lain gudang penyimpanan. (4) Komponen transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. transportasi ikan dan produk perikanan, berupa kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin; b. transportasi ikan hidup berupa kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan hidup; dan/atau c. transportasi bahan dan alat produksi berupa kendaraan angkut. (5) Komponen distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: a. distribusi ikan dan produk perikanan, berupa antara lain depo pemasaran ikan, pasar ikan, dan outlet pemasaran hasil perikanan; dan/atau b. distribusi bahan dan alat produksi, berupa antara lain toko dan kios.

(1) SLIN dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: a. komoditas unggulan; b. wilayah/kawasan; dan c. konektivitas. (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prinsip dasar SLIN sesuai potensi daerah.

(1) Strategi SLIN meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan; b. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perikanan; c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan; d. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perikanan; e. pengembangan jasa logistik di bidang perikanan; dan f. pengembangan kelembagaan di bidang perikanan. (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kementerian dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, berupa kebijakan dan bantuan teknis sesuai kewenangannya. (3) Secara operasional SLIN dilaksanakan oleh pelaku usaha sesuai bidang usaha dan perannya dalam rantai pasok ikan.

Strategi pengelolaan produksi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengembangan kebijakan nasional yang meliputi: a. peningkatan ketersediaan ikan di pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan; b. peningkatan ketersediaan ikan di pusat distribusi; c. perencanaan pasokan dan permintaan ikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik produksi hasil perikanan; d. pemberian insentif bagi pelaku usaha perikanan; e. pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; f. promosi penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif; dan g. penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui: a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana seperti sarana produksi, air bersih, jalan, dan listrik; dan b. percepatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah oleh pemerintah daerah dan/atau pelaku usaha.

Strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi, pemasaran dan logistik perikanan; dan b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang produksi, pemasaran, dan logistik di bidang perikanan.

Strategi pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui: a. penyediaan dan desiminasi informasi produksi dan pemasaran, berupa antara lain jumlah, jenis, harga, waktu ketersediaan dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi secara waktu nyata; dan b. pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional yang terpadu dan handal.

Strategi pengembangan jasa logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui: a. pengembangan usaha dan investasi bidang jasa logistik perikanan; b. pengembangan jaringan layanan penyedia jasa logistik di bidang perikanan; dan c. pemberian insentif bagi penyedia jasa logistik di bidang perikanan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Strategi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui: a. pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan SLIN di pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan dan pusat distribusi; b. percepatan pembentukan kelembagaan SLIN oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan c. mendorong penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa logistik perikanan swasta.

(1) Dalam pelaksanaan SLIN pemerintah daerah provinsi berperan: a. mengoordinasikan ketersediaan ikan di pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan atau pusat distribusi; b. mengoordinasikan pasokan dan permintaan yang disesuaikan dengan karakteristik produksi hasil perikanan; c. memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan dan penyedia jasa logistik di bidang perikanan; d. melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; e. mempromosikan penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif; f. mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran; g. melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan logistik di bidang perikanan; h. mengembangkan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional dengan kegiatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan informasi produksi dan pemasaran, antara lain berupa jumlah, jenis, harga, waktu ketersediaan dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi secara waktu nyata; i. membentuk kelembagaan SLIN; dan j. melakukan sosialisasi tentang SLIN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam pelaksanaan SLIN pemerintah daerah kabupaten/kota berperan: a. mendorong peningkatan produksi dan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan; b. menyediakan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran; c. melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; d. mendorong peningkatan ketersediaan ikan di daerah penyangga pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan; e. menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana di bidang perikanan; f. melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan logistik di bidang perikanan; g. mengembangkan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional dengan kegiatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan informasi produksi dan pemasaran, antara lain berupa jumlah, jenis, harga, waktu ketersediaan dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi secara waktu nyata; h. mengembangkan jaringan layanan penyedia jasa logistik di bidang perikanan; i. memberikan insentif bagi pelaku usaha dan penyedia jasa logistik di bidang perikanan j. membentuk kelembagaan SLIN; dan k. melakukan sosialisasi tentang SLIN.

(1) Pelaku usaha mempunyai peran penting sebagai pelaku produksi dan penyedia jasa dalam SLIN sesuai dengan bidang usahanya. (2) Peran pelaku usaha dalam pelaksanaan SLIN, meliputi: a. penyediaan dan penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif; b. penyediaan ikan dan produk perikanan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan secara berkelanjutan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penyediaan bahan dan alat produksi, serta bahan dan alat pemasaran secara berkelanjutan; d. penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; e. pengoperasian sarana dan prasarana penyimpanan, transportasi, serta distribusi; f. penyelenggaraan jasa pengangkutan secara reguler dan efisien; g. stabilisasi harga ikan dan produk perikanan; h. stabilisasi harga alat dan bahan produksi di bidang perikanan.

(1) Operasionalisasi pengelolaan SLIN berada di: a. pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan; dan b. pusat distribusi. (2) Pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan dan pusat distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh pelaku usaha yang terdiri dari: a. operator utama dan; b. operator pendukung. (3) Operator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjalankan fungsi pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran ikan dan produk perikanan. (4) Operator pendukung untuk pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. nelayan; b. pembudidaya ikan; c. pedagang pengumpul; dan d. penyedia jasa logistik. (5) Operator pendukung untuk pusat distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. distributor; b. pengolah ikan; c. perusahaan pengolahan ikan; d. pemasar/pengecer; dan e. penyedia jasa logistik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Operator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. berada di lokasi yang menjadi pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat singgah kapal perikanan dan/atau sentra pembudidayaan ikan; b. tersedia prasarana pelabuhan yang memadai, khusus untuk pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan ikan hasil tangkapan; c. tersedia jasa logistik yang terselenggara secara reguler; d. tersedia akses jalan yang memadai; e. tersedia lahan paling sedikit 2 (dua) hektar; dan f. tersedia pasokan listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang memadai. (2) Pusat distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. berada di lokasi yang memiliki industri pengolahan ikan yang telah berkembang; b. tersedia jasa logistik yang terselenggara secara reguler; c. tersedia akses jalan yang memadai; d. tersedia lahan paling sedikit 2 (dua) hektar; dan e. tersedia pasokan listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang memadai. (3) Pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan dan pusat distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Perumusan pedoman, pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SLIN pada tingkat pusat dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri. (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN di tingkat provinsi dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh gubernur. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh bupati/wali kota. (4) Gubernur dan bupati/wali kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri secara berkala setiap akhir bulan Juni dan Desember. (5) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan pengembangan SLIN.

(1) Pembinaan pelaksanaan SLIN dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan; b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c. sosialisasi.

(1) Pengawasan pelaksanaan SLIN dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi di bidang perikanan. (2) Pelaksanaan pengawasan SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tahap awal pelaksanaan SLIN dilaksanakan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id