Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(1) PT PLN (Persero) menJrusun RUPTL dengan memperhatikan: a. pengemb€rngan Energi Terbarukan sesuai dengan target bauran Energi Terbarukan berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional; b. keseimbangan antara penyediaan (supplyl dan perminta an (demandl ; dan c. keekonomian pembangkit Energi Terbarukan. (21 RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dengan mempertimbangkan : a. aspek keseimbangan antara penyediaan (sttpplAl dan permintaan (demandl; b. kesiapan sistem ketenagalistrikan; dan c. kemampuan keuangan negara. (3) Pelaksanaan RUPTL oleh PT PLN (Persero) wqjib: a. mengutamakan pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan; b. mengoperasikan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan secara terus-menerus (must-runl sesuai dengan karakteristik sumber pembangkit danf atau sesuai dengan kesiapan sistem kelistrikan setempat dalam hal terjadi kondisi beban rendah; c. menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mengembangkan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan.

(1) Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri menJrusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral. SK No 135417 A (2) Penyusunan...

FRESIDEN REPUBLIK INDONESTA (21 Pen5rusunan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. (3) Peta jalan percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pengurangan emisi gas rumah kaca PLTU; b. strategi percepatan pengakhiran masa operasional PLTU; dan c. keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya. (4) Pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk: a. PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini; atau b. PLTU yang memenuhi persyaratan:

1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 1O (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2O2l melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran Energi Terbarukan; dan
3. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050. (5) Dalam upaya meningkatkan proporsi Energi Terbamkan dalam bauran energi listrik, PT PLN (Persero) melakukan percepatan pengakhiran waktu: a. operasi PLTU milik sendiri; dan/atau b. kontrak PJBL PLTU yang dikembangkan oleh PPL, dengan mempertimbangkan kondisi penyediaan (supplgl dan permintaan (demand) listrik. SK No 135418 A (6) Dalam...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (6) Dalam hal pelaksanaan percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerlukan penggantian energi listrik, dapat digantikan dengan pembangkit Energi Terbarukan dengan mempertimbangkan kondisi penyediaan (supplAl dan permintaan (demandl listrik. (71 Pelaksanaan percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU milik sendiri dan/atau kontrak PJBL PLTU yang dikembangkan oleh PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh PT PLN (Persero) memperhatikan kriteria paling sedikit: a. kapasitas; b. usia pembangkit; c. utilisasi; d. emisi gas rumah kaca PLTU; e. nilai tambah ekonomi; f. ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri; dan g. ketersediaan dukungan teknologi dalam negeri dan luar negeri. (8) PLTU yang dilakukan: a. percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU milik sendiri dan/atau kontrak PJBL PLTU yang dikembangkan oleh PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau b. percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU milik sendiri dan/atau kontrak PJBL PLTU yang dikembangkan oleh PPL yang memerlukan penggantian pembangkit Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. (9) Dalam rangka: a. percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU milik sendiri dan/atau kontrak PJBL PLTU yang dikembangkan oleh PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau SK No 135419 A b. percepatan. . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU milik sendiri dan/atau kontrak PJBL PLTU yang dikembangkan oleh PPL yang memerlukan penggantian pembangkit Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah dapat memberikan dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan termasuk blended finanec yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah yang ditujukan untuk mempercepat transisi energi. {1O) Dukungan fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (11) Penetapan PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dimasukkan dalam RUPTL.

(1) Sumber Energi Terbarukan merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik berupa panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. (21 Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dilakukan dari pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan yang terdiri atas: a. PLTP; b. PLTA; c. PLTS Fotovoltaik; d. PLTB; e. PLTBm; f. PLTBg; g. PLT Energi Laut; dan h. PLT BBN. (3) Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (21merupakan pembangkit Tenaga Listrik yang: a. seluruhnya dibangun oleh Badan Usaha; atau b. seluruhnya atau sebagian dibangun oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah, termasuk yang berasal dari hibah. SK No 135420 A (a) Dalam...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (4) Dalam melakukan pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, harus mengacu pada RUPTL. (5) Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a termasuk pembelian tenaga uap panas bumi setara listrik untuk PLTP. (6) Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit listrik tenaga surya yang terapung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(1) Harga pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas: a. harga patokan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; atau b. harga kesepakatan, dengan atau tanpa memperhitungkan faktor lokasi (F). (21 Besaran angka faktor lokasi (F) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (3) Harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang digunakan dalam PJBL dan berlaku sejak COD. (4) Harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dievaluasi setiap tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku dengan mempertimbangkan rata-rata harga kontrak PT PLN (Persero) terbaru. SK No 135421 A (5) Evaluasi...

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA (5) Evaluasi harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. (6) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakibatkan perubahan harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ketentuan mengenai perubahan harga pembelian Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Menteri.

(U Harga pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. negosiasi dengan batas atas berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana tercantum dalam L,ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; b. tanpa eskalasi selama jangka waktu PJBL; dan c. berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri. l2l Harga pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk pembelian Tenaga Listrik dari PLTP, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. negosiasi dengan batas atas berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; b. berlaku sebagai harga dasar; c. berlaku ketentuan eskalasi selama jangka waktu PJBL atau PJBU; dan d. berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri. (3) Harga pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui negosiasi dan wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri. Pasal7... SK No 135422 A

Bagian Kedua Harga Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Seluruhnya Dibangun oleh Badan Usaha

Harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 merupakan harga pada titik pertemuan antar peralatan listrik pada instalasi pembangkit Tenaga Listrik dengan peralatan listrik instalasi penyaluran Tenaga Listrik (busbar pembangkit) dan tidak termasuk harga fasilitas jaringan Tenaga Listrik.

(1) Harga fasilitas jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak paling tinggi sebesar 307o (tiga puluh persen) dari harga pembelian Tenaga Listrik. (21 Harga fasilitas jaringan Tenaga Listrik yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan dari Menteri. (3) Dalam hal harga fasilitas jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian Tenaga Listrik, wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri. (1) Pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditakukan untuk pembelian Tenaga Listrik dari: a. PLTA; b. PLTP; c. PLTS Fotovoltaik atau PLTB; d. PLTBm atau PLTBg; e. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna barang milik negara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; f. penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTA, PLTS Fotovoltaik, atau PLTB; g. penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTBm atau PLTBg; SK No 135423 A h.penambahan...

FRESIDEN REPUELIK INDONESIA -t2- h. penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTP; dan i. kelebihan Tenaga Listrik (excess power) dari PLTP, PLTA, PLTBm, atau PLTBg, untuk semua kapasitas pembangkit. (21 Pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk pembelian Tenaga Listrik dari: a. PLTA yang berfungsi sebagai pealcer, b. PLT BBN; dan c. PLT Energi Laut, untuk semua kapasitas pembangkit.

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _ 11_

(1) PLTS Fotovoltaik atau PLTB untuk semua kapasitas yang dilengkapi dengan fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi listrik lainnya, harga fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi listrik lainnya, ditetapkan berdasarkan harga patokan tertinggi sebesar 6O% (enam puluh persen) dari harga pembelian Tenaga Listrik. l2l Harga fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri. (3) Dalam hal harga fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dan 600/o (enam puluh persen) dari harga pembelian Tenaga Listrik, wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri. Pasal 1 1 (1) Untuk memperkuat sistem penyediaan Tenaga Listrik, meningkatkan porsi Energi Terbarukan dalam bauran energi, meningkatkan mutu dan keandalan operasi, dan/atau menurunkan biaya pokok penyediaan Tenaga Listrik, serta dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara penyediaan (supplg) dan permintaan (demanQ sistem ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) dapat membeli kelebihan Tenaga Listrik (excess pouter) dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan. SK No 135424 A (2) Kelebihan...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13 l2l Kelebihan Tenaga Listrik (excess powefi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli oleh FI PLN (Persero) dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan yang dituangkan dalam perjanjian jual beli kelebihan Tenaga Listrik (excess pouerl. (3) Jangka waktu perjanjian jual beli kelebihan Tenaga Listrik (excess power) sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Bagian Ketiga Harga Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Seluruhnya atau Sebagian Dibangun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Termasuk yang Berasal dari Hibah

(1) Pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik yang seluruhnya atau sebagian dibangun oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah termasuk yang berasal dari hibah berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembelian Tenaga Listrik dari: a. PLTA; b. PLTS Fotovoltaik; c. PLTB; d. PLTBm; e. PLTBg; dan f. PLTP, untuk semua kapasitas pembangkit. (21 Pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik yang seluruhnya atau sebagian dibangun oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah termasuk yang berasal dari hibah berdasarkan harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk pembelian tenaga listrik dari: a. PLT Energi Laut; dan b. PLT BBn, untuk semua kapasitas pembangkit. Pasal13... SK No 135425 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pembayaran atas transaksi pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 menggunakan mata uang rupiah dengan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada waktu yang disepakati dalam PJBL.

(1) Pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui: a. penunjukan langsung; atau b. pemilihan langsung. (21 Pembelian Tenaga Listrik melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembelian Tenaga Listrik dari: a. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna barang milik negara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; b. PLTP dari pemegang IPB, pemegang kuasa pengusahaa.n sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi; c. penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTP, PLTA, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, atau PLTBg; dan d. kelebihan Tenaga Listrik (excess powefl dari PLTP, PLTA, PLTBm, atau PLTBg, untuk semua kapasitas pembangkit. (3) Untuk... SK No 135426 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Untuk penunjukan langsung pembelian Tenaga Listrik dari: a. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna barang milik negara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air untuk semua kapasitas pembangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a; dan b. PLTP dari pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b, berlaku sebagai penugasan pembelian Tenaga Listrik. (41 Pembelian Tenaga Listrik melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b dilakukan untuk pembelian Tenaga Listrik dari: a. PLTA; b. PLTS Fotovoltaik atau PLTB yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi listrik lainnya baik yang lahannya disediakan oleh pemerintah maupun yang menggunakan lahan sendiri; c. PLTBm atau PLTBg; dan d. PLTA yang berfungsi sebagai pealcer, PLT BBN, atau PLT Energi Laut, untuk semua kapasitas pembangkit. (5) Dalam hal pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terdapat 1 (satu) peserta Badan Usaha setelah dilakukan pemilihan langsung dan pemilihan langsung ulang, pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik dilaksanakan melalui penunjukan langsung. (6) Harga pembelian Tenaga Listrik melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan negosiasi dengan batas atas berdasarkan harga patokan tertinggi.

(1) Proses pembelian Tenaga Listrik melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat l2l didahului dengan proses pemasukan dokumen sampai dengan penandatanganan PJBL termasuk evaluasi dokumen diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 9O (sembilan puluh) hari kalender. (2) Evaluasi... SK No 135427 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _ 16_ l2l Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian: a. administrasi; b. teknis; dan c. keuangan.

(1) Pembelian Tenaga Listrik melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (41 dilakukan melalui penawaran harga terendah berdasarkan harga patokan tertinggi serta dilakukan secara transparan dan adi[, tanpa memberikan keistimewaan kepada pihak manapun. (21 Proses pembelian Tenaga Listrik melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan proses pemasukan dokumen sampai dengan penandatanganan PJBL termasuk evaluasi dokumen dan negosiasi harga pembelian Tenaga Listrik harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

(l) Proses pembelian Tenaga Listrik yang menggunakan sumber Energi Terbarukan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.4 ayat (1) dimulai dengan seleksi awal Badan Usaha. (21 Hasil seleksi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar penyedia terseleksi Badan Usaha pembangkit Energi Terbarukan. (3) PT PLN (Persero) menerbitkan daftar penyedia terseleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. (4) Ketentuan mengenai seleksi awal Badan Usaha dalam proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna barang milik negara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; b. PLTP. . . SK No 135428 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. PLTP dari pemegang IPB, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaa.n sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi; c. penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTP, PLTA, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, atau PLTBg; dan d. kelebihan Tenaga Listrik (excess powefl dari PLTP, PLTA, PLTBm, atau PLTBg, untuk semua kapasitas pembangkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.

(1) PLTA yang memanfaatkan tenaga dari aliran atau terjunan air sungai dengan kapasitas pembangkit: a. sampai dengan 5 MW (lima megawatt) hanrs mampu beroperasi dengan faktor kapasitas (capacitg factorl paling sedikit sebesar 6oolo (enam puluh persen); atau b. lebih dari 5 MW (lima megawatt) beroperasi dengan faktor kapasitas (capacitg factorl sesuai dengan kebutuhan sistem. (21 PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduklbendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e beroperasi sesuai dengan kesiapan pembangkit dan/atau kebutuhan sistem.

(U Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk PLTA, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTA yang berfungsi sebagai peaker, PLT BBN, atau PLT Energi l,aut dilakukan berdasarkan penawar€rn kuota kapasitas; b.untuk... SK No 135429 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -18_ b. untuk PLTBm dan PLTBg dilakukan terhadap Badan Usaha pengembang PLTBm dan PLTBg yang memiliki sumber pasokan bahan bakar lufeedstockl yang cukup untuk kelangsungan operasi PLTBm dan PLTBg selama masa PJBL; c. untuk PLTP dari pemegang IPB, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, atau pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dilakukan terhadap pemegang IPB, pemega.ng kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, atau pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dan memiliki cadangan terbukti panas bumi yang cukup untuk kelangsungan operasi PLTP selama masa PJBL atau PJBU; atau d. untuk PLTP dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dari PLTP dilakukan terhadap pemegangizin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah memiliki komitmen penyediaan (supply) uap panas bumi untuk kelangsungan operasi PLTP selama masa PJBL. (21 Dalam rangka penawaran kuota kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menetapkan besaran kuota kapasitas. Bagian Kedua Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Seluruhnya atau Sebagian Dibangun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Termasuk yang Berasal dari Hibah

(1) Harga pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik yang seluruhnya atau sebagian dibangun oleh Pemerintah Rrsat atau pemerintah daerah, termasuk yang berasal dari hibah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, mekanisme pembelian Tenaga Listrik dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri kepada PT PLN (Persero). (21 Penugasan dari Menteri kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai: a. penunjukan langsung untuk pembelian Tenaga Listrik oleh PI PLN (Persero); dan b. persetujuan harga dari Menteri. (3) Ketentuan. . . SK No 135430 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Ketentuan mengenai mekanisme penugasan dari Menteri kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat(21diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga, atau pemerintah daerah wajib memberikan dukungan yang diperlukan dalam pengembangan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan sesuai dengan kewenangannya. (21 Menteri memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (U berupa penyusunan rencana pengembangan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Energi Terbarukan. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (21. (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pengembangan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan dalam perencanaan peruntukan tata rurang nasional, serta kemudahan perizinan di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang untuk pemanfaatan Energi Terbanrkan dalam rangka untuk menurunkan biaya investasi pemanfaatan Energi Terbarukan. SK No 135432A (5) Menteri. . .

PRESIDEN REPTJBLIK INDONESTA (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berrrpa kemudahanperizinan di kawasan hutan dan keringanan biaya dalam rangka pengembangan Energi Terbarukan. (6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan. ralryat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan dan keringanan biaya dalam rangka pengembangan Energi Terbarukan. (71 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyusunan kebijakan untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik Energi Terbarukan di lingkup pemerintah daerah. (8) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan badan usaha milik negara memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan target pemanfaatan Energi Terbarukan dalam indikator kineda PT PLN (Persero). (9) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berr.rpa pemberian dukungan kepada Badan Usaha dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri melalui: a. penciptaan kemampuan pasok yang meliputi aspek kualitas, biaya, pengiriman yang wajar dan meningkatkan pendalaman struktur industri; b. penetapan kuota impor komponen pembangkit Energi Terbarukan, mengacu pada kemampuan penyediaan (supplgl dalam negeri/kapasitas nasional; c. verifikasi tingkat komponen dalam negeri komponen pembangkit Energi Terbarukan; dan d. penyusunan peta jalan (roodmapl pengembangan industri pendukung ketenagalistrikan. (10) Dukungan prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. SK No 135433 A (11) Menteri/kepala lembaga . . .

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (11) Menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kepastian pelaksanaan kemudahan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal dalam pengembangan Energi Terbarukan di pusat dan daerah. (12) Pemerintah daerah memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kemudahan perizinan, insentif, dan jaminan ketersediaan lahan sesuai dengan peruntukannya kepada pengembangan pembangkit listrik Energi Terbarukan. (13) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (L2l berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Dalam hal pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 oleh PT PLN (Persero) menyebabkan peningkatan biaya pokok pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) harus diberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan dan pembayaran dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. (21 Dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, atau pemerintah daerah wajib menetapkan ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan kewenangannya dimaksud paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku. SK No 135434A (3) Dalam...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ada narnun perlu penyesuaian, menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, atau pemerintah daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

(1) Menteri terkait, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, dalam men5rusun kebijakan harus berkoordinasi dengan Menteri. (21 Perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

(1) Dalam pembelian Tenaga Listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengembangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d berupa: a. penugasan penambahan data dan informasi panas bumi; b. penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi; c. penanggungan risiko {derisking); dan d. fasilitas pembiayaan. (21 Pemberian dukungan dalam pelaksanaan eksplorasi berupa penugasan penambahan data dan informasi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada badan layanan umum atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi. (3) Pemberian... SK No 135435 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Pemberian dukungan dalam pelaksanaan eksplorasi benrpa penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi. (41 Pemberian dukungan dalam pengembangan panas bumi berupa penanggungan risiko (derisking) sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf c dan fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada pemegang IPB, pemegang kuasa, dan pemegang kontrak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dalam pengembangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan Menteri atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan kewenangannya.

(1) Dalam pelaksana€rn penawaran WKP atau penugasan pengusahaan panas bumi kepada badan usaha milik negara, harga pembelian Tenaga Listrik dari PLTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini menjadi acuan. (21 Pelaksanaan penawaran WKP atau penugasan pengusahaan panas bumi kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan PJBL dengan dilengkapi dokumen berupa: a. nomor induk berusaha PPL; dan b. struktur biaya daurr financial model harga Tenaga Listrik setiap pembangkit. (2) PT PLN (Persero) . . . SK No 135436 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (21 PT PLN (Persero) harus melaporkan kemajuan pelaksanaan pembangunan dan capaian tingkat penggunaan produk dalam negeri pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan COD.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. PJBL yang telah ditandatangani; dan b. PJBU yang telah ditandatangani, sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PJBL dan PJBU.

Badan Usaha yang telah mendapatkan: a. persetujuan harga Tenaga Listrik dan/atau penugasan pembelian Tenaga Listrik dari Menteri, namun belum menandatangani PJBL; dan/atau b. persetujuan harga uap panas bumi dari Menteri, namun belum menandatangani PJBU, proses pelaksanaan harga Tenaga Listrik dan/atau pembelian Tenaga Listrik atau harga uap panas buminya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Presiden ini.

Badan Usaha yang: a. telah mendapatkan IPB sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku; dan b. belum mendapatkan persetujuan harga Tenaga Listrik dari Menteri, proses pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik dan harga pembelian Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. SK No 135437 A Pasal33...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(1) Harga pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan harga pembelian tenaga uap untuk PLTP yang sedang proses renegosiasi antar para pihak sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat berlanjut sampai dengan dihasilkan kesepakatan harga pembelian Tenaga Listrik atau harga pembelian tenaga uap untuk PLTP. (21 Dalam hal kesepakatan harga pembelian Tenaga Listrik atau harga pembelian tenaga uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. sama dengan atau lebih rendah dari harga pembelian Tenaga Listrik dari PLTP atau harga pembelian tenaga uap untuk PLTP dalam Peraturan Presiden ini, perubahan PJBL atau PJBU dapat ditandatangani para pihak tanpa persetujuan Menteri; atau b. lebih tinggi dari harga pembelian Tenaga Listrik dari PLTP atau harga pembelian tenaga uap untuk PLTP dalam Peraturan Presiden ini, kesepakatan harga pembelian Tenaga Listrik dari PLTP atau harga pembelian tenaga uap untuk PLTP harus mendapatkan persetujuan Menteri sebelum perubahan PJBL atau PJBU ditandatangani para pihak. (3) Kesepakatan harga pembelian Tenaga Listrik dari PLTP atau harga pembelian tenaga uap untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku. (4) Dalam hal tidak disepakati dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan mekanisme renegosiasi yang disepakati dalam PJBL atau PJBU. Pasal34... SK No 135438 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(1) Badan Usaha yang: a. telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik atau penetapan calon pengembang PLTA sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku; dan b. belurn menandatangani PJBL dengan PT PLN (Persero), proses pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik menggunakan mekanisme penunjukan langsung dan ketentuan mengenai harga pembelian Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. l2l Proses pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik menggunakan mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PT PLN (Persero) dilaksanakan paling lama L2 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku. (3) Dalam hal pembelian Tenaga Listrik tidak dapat dilaksanakan akibat ketidaksiapan Badan Usaha maka Menteri melakukan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(U PPL yang melakukan pengembangan PLTA, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, atau PLTBg yang: a. proses pengadaannya sudah selesai; b. harga telah disepakati oleh PPL dan PT PLN (Persero); dan c. belum mendapatkan persetujuan harga dari Menteri, sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai harga pembelian Tenaga Listrik sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh PPL dan PT PLN (Persero) sepanjang sama dengan atau lebih rendah dari harga pembelian Tenaga Listrik dalam Peraturan Presiden ini. (2) Dalam... SK No 135439 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (21 Dalam hal harga yang telah disepakati oleh PPL dan PT PLN (Persero) lebih tinggi dari harga pembelian Tenaga Listrik dalam Peraturan Presiden ini, harga pembelian Tenaga Listrik harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Proses pengadaan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) untuk pembelian Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan yang sedang berlangsung sampai pada tahap memasukkan penawaran harga sebelum Peraturan Presiden ini, pelaksanaan pembelian dan harga Tenaga Listriknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Badan Usaha yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air sebagai mitra pemanfaatan barang mitik negara dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses pelaksanaan pembelian dan harga Tenaga Listriknya sesuai dengan ketentuan dalam Perahrran Presiden ini.

Daftar penyedia terseleksi oleh PT PLN (Persero) yang telah ditetapkan, sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku.

Harga pembelian Tenaga Listrik dari PLTA, PLTS Fotovoltaik, dan PLTB yang telah dibangun dengan pembiayaan seluruh atau sebagian oleh Pemerintah hrsat atau pemerintah daerah, termasuk yang berasal dari hibah dan belum menandatangani PJBL, harga pembelian Tenaga Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. SK No 135440 A

Harga pembelian Tenaga Listrik dari PLTBm dan PLTBg yang sebagian atau seluruhnya telah dibangun oleh pemerintah, termasuk yang berasal dari hibah, dan belum menandatangani PJBL harga pembelian Tenaga Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 4 1 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal42 Peraturan Presiden diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar SK No 135486 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 181 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, SK No 135442 A Djaman

PRESlDEN REPUBLIK INDONESTA LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK PEI{YEDIAAN TENAGA LISTRIK HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK ENERGI TERBARUKAN

1. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA yang Memanfaatkan Tenaga dari Aliran/Terjunan Air No. Kapasitas Harsa Patokan Tertinesi (cent USD/kWh) Tahun ke-L s.d. 10 Tahun ke-11 s.d.30 s.d. 1 MW (LL.23 x F)* 7,A2 1 MW s.d. 3 MW (1A.92 x F)* 6,82
2. 3 MW s.d. 5 MW (9,65 x F)" 6.03 5 MW s.d 20 MW (9,O9 x P)* 5.68
3. 2O MW s.d. 5O MW (8.86 x F)* 5,54
4. 5O MW s.d. lOO MW ff.8L x F)* 4,88 100 Mw (6,74 x F)* 4,21 Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F.

2. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA yang Memanfaatkan Tenaga Air dari Waduk/Bendungan atau Saluran Irigasi Milik Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sumber Daya Air yang Pembangunannya Bersifat Multiguna No. Kapasitas Harga Patokan Tertinssi (cent USDlkWhl Tahun ke-1 s.d. 1O Tahun ke-l1 s.d.3o s.d. I MW (ll,23xO,8xF)* 7.O2 x 0.8 1 MW s.d. 3 MW (tO.92xO.8xF)* 6,82 x 0,8
3. 3 MW s.d. 5 MW (9.65xO.8xFl* 6,03 x 0.8
4. 5 MW s.d 2O MW (9,O9xO.8xF)* 5.68 x 0.8
5. 20 MW s.d. 5O MW (8,86xO,8xF)* 5.54 x O.8
6. 50 MW s.d. 100 MW (7,8lxO,8xF)* 4.88 x O.8 100 Mw (6,74x0.8xF)* 4,21 x O,8 Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F.

3. Harga. . . SK No 135443 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA Ekspansi Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F.

4. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA .Excess Power No. Kapasitas Harga Patokan Tertinesi (cent USD/kWh) Seluruh Kapasitas 5,80 x 0.7
5. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya) No. Kapasitas Harga Patokan Tertinesi (cent USD/kWh) Tahun ke-1 s.d. 1O Tahun ke-l1 s.d. maksimal 30 I s.d. 1 MW (11.47x F)* 6,88 1 MW s.d. 3 MW (9,94x F)* 5,97 3 MW s.d. 5 MW {8,77x F)* 5.26 5 MW s.d 10 MW (8.26x F)* 4,96 10 MW s.d.2O MW (7.94x H* 4,76
6. 20 MW (6.95x H* 4,17 Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F.

6. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik Ekspansi (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya) No Kapasitas Harga Patokan Tertinggi (cent USD/kWh) Tahun ke-1 s.d. 1O Tahun ke-l1 s.d. maksimal 3O s.d. 1 MW (ll.47xO.8xF)* 6,88 x 0,8 1 MW s.d. 3 MW 9.94x0.8xF)* 5,97 x 0,8 3 MW s.d. 5 MW 8.77x0.8xF)* 5.26 x 0.8 4.>5Mrg/... No. Kapasitas Harsa Patokan Tertinesi (cent USD/kWh) Tahun ke-1 s.d. 10 Tahun ke-11 s.d.3o s.d. 1 MW (71.23 xO.7 x F)* 7 ,O2 x O,7 1 MW s.d. 3 MW tLO.92xO.7xFI* 6,82 x O.7 3 MW s.d. 5 MW (9,65 xO,7 x F|* 6,03 x 0,7 5 MW s.d 2O MW (9,09 xO.7 x F)* 5,68 x 0,7 20 MW s.d. 5O MW {8.86 xO.7 x F)* 5,54 x O,7 50 MW s.d. 1O0 MW ff .8L x O.7 x F)* 4,88 x 0.7 100 Mw (6,74 xO,7 x F)* 4.21 x O.7 SK No 135444A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 MW s.d 10 MW (8,26x0.8 xF)* 4,96 x 0,8 5. 10 MW s.d. 2O MW ff.94 x 0.8 x F)* 4.76 x O.8 6. 20 MW (6,95xO,8xF)* 4.17 x O.8 Keterangan:

• Harga patokan tertinggi mertrpakan harga setelah dikalikan faktor F.

7. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik yang Lahannya Disediakan oleh Pemerintah (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya) No. Kapasitas Harga Patokan Tertinesi (cent USD/kWhl Tahun ke-I s.d. 10 Tahun ke-11 s.d maksimal 3O s.d. 1 MW (11,47 x0,95 xF)* 6,88 x 0,95 1 MW s.d. 3 MW p.94 x 0.95 x F)* 5,97 x 0.95 3 MW s.d. 5 MW (8,77x0,95xF)* 5,26 x 0.95 5 MW s.d 10 MW (8,26x0,95 xF)* 4.96 x 0.95
8. 10 MW s.d. 2O MW (7,94x0,95xF)* 4,76 x 0,95
9. 20 MW (6,95x0,95xF)* 4,tT x O,95 Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F.

8. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTB (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya) No. Kapasitas Harsa Patokan Tertinesi (cent USD/kWh) Tahun ke-1 s.d. 1O Tahun ke-11 s.d.3o s.d. 5 MW (11.22 x F)* 6,73 5MWs.d20MW (LO.26 x F)* 6.15 2O MW (9,54 x F)* 5.73 Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F.

9. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTB Ekspansi (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya) No Kapasitas Harga Patokan Tertinesi (cent USD/kWhI Tahun ke-1 s.d. 10 Tahun ke-11 s.d.3o s.d. 5 MW fil.22xO.7xF)* 6,73 x O.7 5MWs.d2OMW (lO,26xO,7xF)* 6.15 x 0.7 20 MW (9,54xO,7xF)* 5.73 x O.7 Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F. SK No 135445 A

10. Harga

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBm Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F.

11. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBm Ekspansi Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F. 12.Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBg Keterangan:
• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F.

13. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBg Ekspansi No. Kapasitas Harga Patokan Tertinesi(cent USD /kwh) Tahun ke-1 s.d. 10 Tahun ke-11 s.d.25 s.d. 1 MW (1 1.55 x F)* 9,24 1 MW s.d. 3 MW (10,73 x F)* 8,59 3 MW s.d. 5 MW (LO,2O x F)* 8,16
14. 5 MW s.d. 10 MW (9,86 x F)* 7.89
15. 10 MW (9,29 x F)* 7,43 No. Kapasitas Harsa Patokan Tertinesi fcent USDlkwh) Tahun ke-l s.d. 10 Tahun ke-l1 s.d.25 s.d. 1 MW (11.55x0.8xF)* 9,24 x O,8 1 MW s.d. 3 MW (lO,73x0,8xFl* 8.59 x 0.8 3 MW s.d. 5 MW (10,20x0,8xF)* 8.16 x 0.8 5 MW s.d. 10 MW (9,86xO.8xF)* 7.89 x O.8 No. Kapasitas Harga Patokan Tertinssi (cent USD/kwh| Tahun ke-l s.d. 10 Tahun ke-11 s.d.25
16. 10 MW (9,29xO,8xF)* 7.43 x O.8 No. Kapasitas Harsa Patokan Tertinesi (cent USD/kwh) Tahun ke-1 s.d. 1O Tahun ke-l1 s.d.2o s.d. 1 MW (10,18 x F)* 6.1 1 1 MW s.d. 3 MW (9.81 x F)* s.89 3 MW s.d. 5 MW (8.99 x F)* 5,39 5 MW s.d. 10 MW (8.51 x F)* 5,10
17. 10 MW (7,44 x F)* 4,46 No. Kapasitas Harsa Patokan Tertinesi (cent USD/kWh) Tahun ke-1 s.d. 10 Tahun ke-11 s.d.2o s.d. 1 MW (10,18 x O,8 x F)* 6,1 1 x 0.8 1 MW s.d. 3 MW (9,81 x0,8xF)* 5.89 x 0.8 3 MW s.d. 5 MW 8.99xO.8xF)* 5.39 x 0.8 4.>5MW... SK No 135446 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F.

14. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBm dan PLTBg .Excess Power No. Jenis PLT Harsa Patokan Tertineei (cent USD/kWh) PLTBm 9,29 PLTBg 7,44
15. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP yang Seluruhnya Dibangun oleh Badan Usaha dan yang Seluruhnya atau Sebagian Dibangun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Termasuk yang Berasal dari Hibah a. Harga Pembelian Tenaga Listrik No. Kapasitas Harga Patokan Tertinggi (cent USD/kWh) Tahun ke-l s.d. 10 Tahun ke-11 s.d. 3O s.d. 1O MW 9.76 x F)* 8,30 10 MW s.d. 5O MW 9.41x F)* 8,OO 50 MW s.d. 10O MW (8.64 x F)* 7.35 4, 100 Mw (7.65 x F)* 6,50 Keterangan: n Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F. b. Harga Pembelian Tenaga Uap Panas Bumi Setara Listrik Keterangan:

• Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F. 5 MW s.d. 1O MW (8,51 xO,8xF)* 5.1O x 0.8 10 MW (7,44xO,8xF)* 4.46 x O.8 No. Kapasitas Harga Pembelian Uap setara Listrik (cent usD/kwh) Tahun ke-1 s.d. 10 Tahun ke-11 s.d. 3O s.d. 1O MW 6.60 x F)* 5,60

2. 10 MW s.d. 5O MW 6.25 x F)* 5,31 5O MW s.d. 10O MW (5.48 x F)* 4,65 100 Mw (4,48 x F)* 3,gL SK No 135447 A
3. Harga

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 16. Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik, PLTA, PLTB, PLTBm, dan PLTBg yang Seluruhnya Dibangun oleh Pemerintah h,rsat atau Pemerintah Daerah, Termasuk yang Berasal dari Hibah No. Jenis Pembangkit Harga Patokan Tertinggi (cent USD/kWh) I PLTA 3,76 PLTS Fotovoltaik 5,63 3. PLTB 5.63 PLTBm 9.29 5. PLTBs 7,44 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, Djaman trd SK No 135448 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK PEI{YEDIAAN TENAGA LISTRIK BESARAN ANGKA FAKTOR LOKASI (F) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, No. Wilayah Semua Kapasitas I Jawa. Madura, Bali 1,OO

• hrlau Kecil

1. 10 Sumatera 1,10

• Kepulauan Riau r.20 Mentawai 1 10
• Pulau Kecil 1,15

3. Kalimantan 1.10

• hrlau Kecil 1 15 Sulawesi 1 10
• Rrlau Kecil 1 15

5. Nusa 1 20

• Rrlau Kecil 1.25

6. Maluku Utara 1.25

• Pulau Kecil 1 30 I I Maluku
• Pr.rlau Kecil

8. Papua Barat Papua SK No 135452 A Djaman