Pasal 26

(1) Menteri terkait, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, dalam men5rusun kebijakan harus berkoordinasi dengan Menteri. (21 Perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.