Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

15. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. Uang Representasi; b. Tunjangan Keluarga ; c. Tunjangan Beras; d. Uang Paket; e. Tunjangan Jabatan; f. Tunjangan Panitia Musyawarah; g. Tunjangan Komisi; h. Tunjangan Panitia Anggaran; i. Tunjangan Badan Kehormatan j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. 4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif. (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.

5. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi. (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati. (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (Delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD. (4) Uang Representasi anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 10 A, Pasal 10 B, Pasal 10 C dan Pasal 10 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 10 B

(1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan; (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 10 C

(1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dan Pasal 10 B mempertimbangkan beban tugas kemampuan keuangan daerah; (2) Penggunaan Tunjangan Komunitas Insentif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10 D

Tunjangan Komunitas intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dan Pasal 10 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD; (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak; (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Pemberian uang tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 13a dan angka 13b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

13a. Tunjangan komunikasi intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

13b. Dana Operasional adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikur:

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas: a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. Pakaian Sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. Pakaian Dinas Lapangan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pakaian selain yang dimaksud ayat (1).

(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip kemampuan, kepatutan dan kewajaran,

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.

(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sekretariat DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD; (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 2 dianggarkan dalam Pos DPRD; (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 16 dianggarkan dalam Pos DPRD; (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam ketentuan Pasal 12,13,14,15,16 dan 17 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD dan diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang; c. Belanja Barang dan Jasa; d. Belanja Modal. (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4389);

7. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4437), yaitu sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undanmg Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4548);

8. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438);

9. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 90 ;Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4659);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005 Nomor 01.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 angka 15 berbunyi sebagai berikut: