Peraturan Badan Nomor 77 Tahun 2012 tentang TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik. 2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi melaksanakan agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang Pegawai.

Kepada Pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada Pegawai yang: a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu; b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai); d. diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Badan Pusat Statistik; e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses banding administratif atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2) Ketentuan mengenai Pegawai yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

Tunjangan Kinerja bagi calon Pegawai diberikan 80% (delapan puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja untuk Kelas Jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat perekrutan calon Pegawai, sejak secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala satuan organisasi yang bersangkutan sampai dengan calon Pegawai yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat Fungsional Dosen dan mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya. (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya. (3) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat Fungsional Dosen dan belum mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Asisten Ahli diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 8 (delapan); b. Lektor diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 10 (sepuluh); dan c. Lektor Kepala diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 12 (dua belas).

Tunjangan Kinerja bagi Koordinator Statistik Kecamatan yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu, diberikan sebesar Tunjangan Kinerja Koordinator Statistik Kecamatan.

(1) Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu tetapi pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan pekerjaan pada jenjang Jabatan Fungsional Tertentu tersebut, diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penugasan pada jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sesuai pekerjaan yang dilakukan. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan penugasan oleh Sekretaris Utama untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik dan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik bagi Pegawai di instansi vertikal Badan Pusat Statistik.

(1) Pegawai yang tidak menduduki Jabatan Fungsional Tertentu tetapi secara penuh diberi tugas melaksanakan pekerjaan pada jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penugasan pada jenjang Jabatan Fungsional Tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik dan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik bagi Pegawai di instansi vertikal Badan Pusat Statistik.

Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu: a. tingkat pencapaian kinerja Pegawai; b. tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja; dan c. ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai.

(1) Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya. (2) Penghitungan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

Hari dan jam kerja Pegawai, sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30-16.00; Istirahat : pukul 12.00-13.00; dan b. Hari Jumat : pukul 07.30-16.30; Istirahat : pukul 11.30-13.00.

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk kerja tanpa izin sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dipotong sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari; b. tidak masuk kerja tanpa izin selama 16 (enam belas) hari kerja atau lebih dipotong sebesar 100% (seratus perseratus); dan c. tidak masuk kerja dengan izin dipotong 2,5% (dua koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari. (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk tiap 1 (satu) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan atau dalam keadaan kahar.

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang: a. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Doktoral (S3), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 7 (tujuh); b. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Magister (S2), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 6 (enam); c. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 5 (lima); d. dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, diberikan Tunjangan Kinerja 1 (satu) tingkat di bawah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang dibebaskan atau diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penugasan; dan e. diberikan Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, dan Cuti Sakit, maka dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerjanya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari.

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik Pegawai dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan; atau b. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan. (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dikenakan pemotongan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan; atau b. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dipotong sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan. (3) Ketentuan kode etik Pegawai dan kode etik profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hukuman Disiplin Ringan:

1. dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
3. dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman Disiplin Sedang:
4. dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
5. dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
6. dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman Disiplin Berat:
7. dipotong sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
8. dipotong sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau
9. dipotong sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin setelah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

(1) Pencatatan nilai capaian kinerja Pegawai dilakukan bulanan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja bulanan dan berdasarkan pencatatan itu dilakukan evaluasi kinerja dan Kelas Jabatan Pegawai setiap 1 (satu) tahun. (2) Pencatatan kehadiran dan ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan tiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang terjadi antara tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan pertama sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berikutnya dan dilakukan secara berulang.

Berdasarkan pencatatan nilai capaian kinerja Pegawai, ketaatan kehadiran, kode etik, dan disiplin Pegawai, pejabat atau Tim yang ditunjuk membuat Laporan Rincian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bulanan dan laporan tersebut disampaikan kepada unit kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2012 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id