Peraturan Badan Nomor 25 Tahun 2010 tentang APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Naskah Dinas Elektronik adalah surat menyurat yang dilakukan secara elektronik atau terekam dalam multimedia elektronik sebagai sarana komunikasi dan informasi.
3. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat ANDE adalah penerapan sistem pengelolaan naskah dinas berbasis elektronik atau teknologi informasi.
4. Server adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan aplikasi dan data yang digunakan dalam ANDE.
5. Uninterruptible Power Supply (UPS) adalah alat yang digunakan untuk menyimpan cadangan listrik yang dapat digunakan bilamana listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) padam.
6. Terminal kerja (workstation) adalah perangkat komputer yang digunakan oleh operator dalam melakukan pemasukan informasi surat masuk dan pembuatan surat ke luar.
7. Pemindai (scanner) adalah alat yang digunakan untuk mengubah dokumen dari media kertas menjadi media elektronik/digital.
8. Alat cetak (printer) adalah alat yang digunakan untuk mencetak dokumen dari media elektronik menjadi media kertas.
9. Operator adalah pengguna ANDE dalam melaksanakan proses surat masuk dan surat ke luar.
10. Jaringan adalah media yang menghubungkan antara terminal kerja yang satu dengan terminal kerja yang lain atau antara terminal kerja dengan server.
11. Local Area Network (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan terminal kerja yang ada pada satu lokasi atau satuan organisasi.
12. Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan terminal kerja yang ada pada Kepolisian Daerah dengan terminal kerja atau server yang ada pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
13. Indeks adalah ciri khusus atau tanda pengenal suatu arsip atau naskah dinas yang berupa kata tangkap yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengenali dan memudahkan penemuan kembali arsip/naskah dinas.
14. Template adalah dokumen yang berisikan model-model tampilan yang akan digunakan pada proses pembuatan dokumen lain.
15. Basis data (database) adalah sekumpulan file yang saling terkait dan membentuk suatu bangun data, minimal terdiri dari satu file yang cukup untuk dimanipulasi oleh komputer sedemikian rupa.
16. Internet Protocol Address yang selanjutnya disebut IP adalah deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet.

Tujuan dari peraturan ini:

a. mewujudkan keseragaman format pembuatan naskah dinas; dan b. mempermudah pemahaman, pengisian, dan pengoperasian ANDE.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan ANDE Polri adalah: a. ketelitian dalam bentuk, susunan, isi dan bahasa yang digunakan ataupun cara pengetikan; b. terang dan jelas, yaitu apabila dibaca atau diperbanyak, isi surat tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak menimbulkan tafsiran lain; c. singkat dan padat, yaitu apa yang dituangkan dalam ANDE Polri mencakup apa yang dikehendaki, dapat dimengerti dengan menggunakan kalimat yang efektif; d. mantik dan meyakinkan, yaitu menurut urutan yang logis dan sistematis, serta menimbulkan pemahaman bagi penerima dan pembaca; e. pembakuan, yaitu setiap naskah dinas harus disusun menurut aturan dan bentuk yang telah dibakukan melalui ANDE Polri; dan f. efisiensi dan efektivitas, yaitu pekerjaan yang terkait dengan naskah dinas dapat dilakukan kolaborasi dimana satu dokumen sekaligus dapat dianalisa dalam waktu yang singkat guna meningkatkan produktivitas kerja.

(1) Penyelenggaraan ANDE menggunakan bentuk naskah dinas yang sudah baku dan berlaku di lingkungan Polri. (2) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. peraturan; b. keputusan; c. instruksi; d. perintah harian/amanat anggaran; e. surat edaran; f. surat perintah/surat tugas; g. laporan; h. surat; i. nota dinas; j. surat telegram; k. maklumat; l. pengumuman; m. surat pengantar; n. telaahan staf; dan o. naskah dinas lainnya.

(1) Spesifikasi teknis yang digunakan untuk pengoperasian ANDE meliputi: a. spesifikasi ideal perangkat keras (hardware); b. perangkat lunak (software); c. spesifikasi minimum perangkat keras (hardware); dan d. konfigurasi sistem ANDE. (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan satuan organisasi masing-masing. (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. (4) Apabila terjadi perkembangan teknologi di bidang perangkat lunak dan perangkat keras, spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan teknologi yang baru.

(1) Pengamanan data pada ANDE bertujuan untuk mengamankan data yang tersimpan di server dari kerusakan atau hilang akibat virus. (2) Pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain: a. metode back-up; b. restore data; c. firewall; d. login username dan password; e. antivirus; dan f. hak akses pembuka folder. (3) Bentuk pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Prosedur pengoperasian ANDE dimulai dengan login ke dalam aplikasi sampai dengan pembuatan laporan. (2) Prosedur pengoperasian ANDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh satuan organisasi dengan membangun sistem aplikasi satuan organisasi masing-masing. (3) Untuk mendukung kelancaran pengoperasian sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan organisasi dapat membangun sistem aplikasi dengan menyusun buku petunjuk teknis pengoperasian oleh satuan organisasi.

(4) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat mengacu pada sistem aplikasi yang diatur dalam peraturan ini. (5) Prosedur pengoperasian ANDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Pelaksana tugas operasionalisasi ANDE terdiri dari: a. supervisor; b. administrator sistem; dan c. operator. (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah dari Kasatker/Kasubsatker.

(1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a: a. pada tingkat pusat dijabat oleh Karo/Kabag/Kasubbagrenmin/ pengemban fungsi SDM; dan b. pada tingkat kewilayahan dijabat oleh Kabag/Kasubbagrenmin/ pengemban fungsi SDM. (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keberhasilan penggunaan atau penerapan ANDE.

(1) Administrator sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada tingkat pusat dan kewilayahan dijabat oleh Kataud/Kaurtu. (2) Administrator sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. secara teknis dan administrasi atas mekanisme sistem aplikasi; dan b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan aplikasi dan berfungsinya terminal kerja agar dapat digunakan oleh operator.

(1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c pada tingkat pusat dan kewilayahan dijabat oleh golongan Brigadir/PNS yang menguasai dan dapat mengoperasikan aplikasi komputer Microsoft Office. (2) Penguasaan dan pengoperasian aplikasi komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan/kursus yang kompeten. (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut: a. secara teknis dalam pemasukan data ke dalam sistem aplikasi; b. melaksanakan pemasukan indeks surat masuk dan surat ke luar; c. mengalihmediakan dokumen dari bentuk fisik/kertas ke dalam bentuk elektronik/digital; d. mengetik konsep surat ke luar berdasarkan template surat elektronik yang ada dalam aplikasi; dan e. merekapitulasi laporan surat masuk dan surat ke luar.

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan sistem ANDE di tingkat pusat dan kewilayahan, dilakukan melalui sistem pengawasan internal yang profesional, proporsional, objektif, dan transparan.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Supervisor di masing-masing satuan baik pada tingkat pusat maupun kewilayahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Septemeber 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 499